Berita Nasional

Istana Angkat Bicara Soal Presiden Jokowi Digugat ke Pengadilan Atas Dugaan Ijazah Palsu

Presiden Joko Widodo digugat ke PN Jakarta Pusat atas dugaan penggunaan ijazah palsu. 

HO
Presiden Joko Widodo digugat ke PN Jakarta Pusat atas dugaan penggunaan ijazah palsu.  

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Joko Widodo digugat ke PN Jakarta Pusat atas dugaan penggunaan ijazah palsu. 

Penggugat itu yakni Bambang Tri Mulyono. Ia menggugat Presiden Jokowi ke PN Jakarta Pusat karena adanya dugaan penggunaan ijazah Palsu.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan ijazah palsu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) saat proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Bambang Tri Mulyono juga merupakan penulis buku Jokowi Undercover.

Gugatan telah terdaftar pada Senin (3/10/2022) dengan nomor perkara:592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum.

Penggugat itu yakni Bambang Tri Mulyono
Penggugat itu yakni Bambang Tri Mulyono. Ia menggugat Presiden Jokowi ke PN Jakarta Pusat karena adanya dugaan penggunaan ijazah Palsu.

"Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," tulis poin pertama petitum penggugat dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, dikutip Selasa (4/10/2022).

Selain Presiden Jokowi, Bambang turut menggugat Komisi Pemilihan Umum/KPU (tergugat II), Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR (tergugat III), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi/Kemenristekdikti (tergugat IV).

Adapun Bambang merangkul Ahmad Khozinudin sebagai penasihat hukum.

Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Presiden Jokowi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa membuat keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah (bukti kelulusan) SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo.

PN Jakpus juga diminta menyatakan Jokowi telah melakukan PMH berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf r Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Baca juga: HUT Ke-77 TNI, Kapolres Binjai Ziarah di TMP Syuhada

Baca juga: Kapan Jadwal Sidang Perkara Ferdy Sambo Cs? Ini Jawaban Kejaksaan Agung RI, Berkas Telah Lengkap

Tanggapan Istana

Kini, istana sudah mulai angkat bicara usai Presiden Jokowi digugat ke PN Jakarta pusa karena dugaan penggunaan ijazah palsu.

Bambang Tri Mulyono menggugat Presiden Jokowi ke PN Jakarta Pusat karena adanya dugaan penggunaan ijazah Palsu.


Pihak istana kepresidenanpun memberikan tanggapannya usai Presiden Jokowi digugat ke PN Jakarta pusa karena dugaan penggunaan ijazah palsu.

Halaman
12
Sumber: Tribun Sumsel
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved