Kemenkumham Sumut

LPKA Medan Terima Kunjungan Uji Petik Permenkumham Tentang Asimilasi bagi Narapidana dan Anak

Perancangan Permenkumham tentang Asimilasi bagi Narapidana dan Anak ini merupakan Upaya Penanganan Overcrowding di lembaga pemasyarakatan/Rutan

Editor: Satia
Dok. Kemenkumham Sumut
kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi Pengelolaan Basan Baran, dan Keamanan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Kriston Napitupulu saat berada di LPKA Medan, Kamis (6/10/2022). 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN -Dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional, piloting implementasi keadilan restoratif tahun 2022 yang merupakan bagian dari RPJMN 2020-2024, Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak menyelenggarakan Uji Petik Peraturan Menteri tentang Asimilasi bagi Narapidana dan Anak berdasarkan Keadilan Restoratif.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan menjadi lokasi Uji Petik Permenkumham tentang Asimilasi, Kamis (6/10/2022).

Uji petik berlangsung di ruang Kepala LPKA Medan dan dihadiri oleh kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi Pengelolaan Basan Baran, dan Keamanan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Kriston Napitupulu, Kepala LPKA Medan beserta pejabat struktural LPKA Medan. 

Tim uji petik Permenkumham tentang Asimilasi narapidana dan anak dipimpin langsung oleh kepala Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak kementerian hukum dan HAM RI, Puji Harianto tiba di LPKA Kelas I Medan pukul 17.00 WIB waktu setempat.

Perancangan Permenkumham tentang Asimilasi bagi Narapidana dan Anak ini merupakan Upaya Penanganan Overcrowding di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara yang ada di Indonesia. 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berupaya menanganinya dengan meningkatkan peran Pembinaan dan Registrasi di LPKA Medan dalam penerapan Restoratif Juctice, yaitu dengan mengurangi orang yang mendapatkan putusan pidana penjara melalui upaya pra ajudikasi dan ajudikasi serta pelaksanaan Restoratif Juctice untuk Program pelayanan hukum.

Alur strategi pengurangan anak binaan yaitu dengan menerbitkan kebijakan baru yang memberikan program Asimilasi bagi anak binaan yang pidananya baru 1/3, memunculkan terminologi baru pra Asimilasi dan bekerja sama dengan kelompok masyarakat Forum Pemerhati Pemasyarakatan (Pokmas FPP).

Draft Permenkumham tentang Asimilasi terdiri dari 23 Pasal dan 5 Bab yang menekankan peranan masing-masing institusi dalam penerapan Restoratif Juctice.

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved