Berita Sumut

Pemprov Sumut Siapkan Rp 39,8 Miliar untuk Tangani Dampak Inflasi, Penyaluran Bansos Akhir November

Pemprov Sumut menyiapkan anggaran senilai Rp 39,8 miliar untuk program pengendalian dan penanganan dampak inflasi di Sumut. 

Tribun Medan/Rechtin Hani Ritonga
Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara, Naslindo Sirait saat ditemui di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Selasa (13/9/2022).  

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menyiapkan anggaran senilai Rp 39,8 miliar untuk program pengendalian dan penanganan dampak inflasi di Sumut

Dana itu berasal dari APBD Sumut dan Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2 persen tahun 2022.

Berdasarkan data diperoleh anggaran Rp 39,8 miliar itu, diperuntukkan dalam program bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. 

Baca juga: 30.672 Warga Terdampak Kenaikan BBM di Sumut Akan Terima Bansos Senilai Rp 400 Ribu

Dengan perincian penyandang disabilitas 1.600 orang. Kemudian, lanjut usia kurang mampu 8.942 orang, tukang becak 5.280 orang, ojek online 8.580 orang, dan ojek pangkalan 6.270 orang.

"Untuk bansos, sekarang kita godok peraturan Gubernur, rencana kita memberikan kepada disabilitas, Ojol, tukang becak, lebih kurang 30 ribuan di Sumut," kata Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Naslindo Sirait, Jumat (21/10/2022).

Naslindo mengungkapkan bantuan itu bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terkena imbas kenaikan BBM bersubsidi dan menekan dampak kenaikan inflasi di Sumut

"Kita juga memberikan tambahan bantuan untuk dua hal, bantuan sosial, bantuan subsidi dan penciptaan lapangan pekerjaan," ungkapnya.

Untuk penyaluran Bansos atau BLT itu, Naslindo mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan petugas PKH di masing-masing Kabupaten/Kota di Sumut. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih data penerima bantuan tersebut. 

"Kita sudah berkordinasi dengan Kabupaten/Kota dipimpin Kepala Dinas Sosial untuk mengkoordinasikan. Jangan sampai tumpang tindih dengan didata oleh petugas PKH kita di lapangan dan bisa langsung ditransfer oleh bank Sumut, Oktober, November dan Desember," ujarnya. 

Naslindo menyebutkan, bansos atau BLT itu, akan disalurkan dalam waktu dekat ini.

"Pelaksanaan mungkin akhir November lah. Karena, kita perlu mendata," katanya.

Lebih lanjut, Naslindo mengatakan Pemprov Sumut akan menyalurkan subsidi tarif angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Meski Surat Keputusan (SK) penyesuaian tarif sudah diteken Gubernur Sumut, Edy Rahyamadi. 

Namun Edy tidak mau langsung diterapkan, tapi diberikan bantuan subsidi ongkos kepada operator angkutan.

Baca juga: Bansos BBM di Sumut Masih Dibahas TPAD, Kadis Sosial Beber Kelompok Penerima Prioritas

"Kita minta Kabupaten/Kota melakukan itu, kewenangan kita Angkutan antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) kita memikirkan subsidi, bukan menaikkan tarif. Kalau BBM turun, sulit kita merevisi tarif itu," ujar Naslindo.

Naslindo mengatakan pihaknya tengah melakukan pembahasan untuk regulasi penyaluran subsidi angkutan AKDP ini. Sehingga subsidi dapat disalurkan tetap sasaran dan meringankan beban masyarakat.

"Berapa hitungan subsidi, bagaimana mekanismenya, infrastruktur kita bangun efektif. Jangan sampai disubsidi, tapi membebani ongkos bagi masyarakat atau penumpang lagi kita pikirkan, agar tetap sasaran," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com) 

 
 
 

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved