Breaking News:

Berita Persidangan

Buron Eks Kades Simangambat Dihukum 5 Tahun Penjara, Hakim Perintahkan Jaksa Tangkap Terdakwa

Eks Kepala Desa berstatus buronan itu dihukum 5 tahun penjara oleh Majelis hakim yang diketuai Lucas Sahabat Duha dalam perkara penggunaan APBDes.

TRIBUN MEDAN/EDWARD GILBERT MUNTHE
Majelis hakim Lucas Sahabat Duha saat membacakan nota putusan kepada terdakwa DPO dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN), Senin (24/10/2022). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Eks Kepala Desa (Kades) Simangambat Tb, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Asrin divonis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (24/10/2022).

Persidangan tersebut berlangsung secara offline tanpa kehadiran terdakwa.

Pria berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) itu dihukum 5 tahun penjara oleh Majelis hakim yang diketuai Lucas Sahabat Duha.

Selain itu, Lucas juga menjatuhkan hukuman pidana denda sebesar Rp 200 juta rupiah subsidiar selama 2 bulan.

Baca juga: Ngeri, Bentrokan Dua Ormas di Langkat, Satu Orang Kena Bacok dan Satu Mobil Ludes Terbakar

Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan sependapat dengan JPU.

"Terdakwa diyakini terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tegas Jaksa.

Yakni tanpa hak dan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi mengakibatkan kerugian keuangan negara terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Simangambat Tb di Tahun Anggaran (TA) 2018 dan 2019.

Terdakwa diyakini terbukti bersalah tidak melaksanakan tugasnya berupa laporan tertulis ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPj) atau Surat Pertanggungjawaban (Spj) dan ambil alih peran Ali Yusron tanpa melibatkan atau tanda tangan sebagai Bendahara Desa (Bendes).

Baca juga: Daftar Lokasi Pemadaman Listrik di Medan Hari Ini, Mati Lampu hingga 10 Jam

"Memerintahkan penuntut umum agar menangkap terdakwanya untuk menjalani masa hukuman dan menempelkan putusan Majelis hakim di instansi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai," sebut Lucas.

Pekerjaan kegiatan di desa yang dipimpin terdakwa juga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), rehabilitasi (rehab) kolam, lapangan bola, rabat beton, pembinaan kesenian gordang sambilan (fiktif). Juga tidak menyampaikan laporan tertulis ke Badan Pengawas Desa (BPD) setiap akhir TA.

Selain itu, Asrin dihukum dengan pidana tambahan membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar Rp 791.226.434.

Dengan ketentuan, sebulan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap, harta benda terpidana akan disita kemudian dilelang JPU. Bila nantinya juga tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana 2 tahun penjara.

Diketahui, putusan yang dijatuhkan lebih ringan 1,5 tahun dari tuntutan Jaksa Penutut Umum (JPU) Leo Caniago pada persidang lalu menuntut Asrin agar dipidana 6,5 tahun penjara dan didenda Rp250 juta subsidair 3 bulan kurungan serta membayar UP

"Baik ya, Saudara penuntut umum memiliki hak selama 7 hari untuk pikir-pikir apakah terima atau banding atas putusan yang baru dibacakan majelis," pungkas Lucas.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved