Jejak Rezim Soeharto di Bumi Perkemahan Sibolangit, Ratusan Masyarakat Terancam Diusir

Setelah masa perjanjian atau kontrak habis, tanah tersebut dikembalikan kepada kesultanan Deli, hingga kemudian diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1972 lahan yang sudah digarap oleh warga itu dipinjamkan oleh pemerintah untuk kegiatan Pramuka atau Kwartir Daerah (Kwarda).

"Tanah ini adalah tanah masyarakat yang diusahai sebagai lahan pertanian, jadi begitu tahun 1972 mulailah ada kegiatan pramuka pada jaman presiden Soeharto," kata Beni kepada Tribun-medan, Kamis (17/11/2022) lalu.

Diceritakannya, setelah dipinjamkan pada tahun 1974 diadakanlah kegiatan Jambore daerah Deliserdang.

Lalu, pada tahun 1977 pemerintah Indonesia mengadakan Jambore nasional di kawasan tersebut.

"Tahun 1977 ditetapkanlah bumi perkemahan sibolangit ini menjadi tuan rumah sebagai jambore nasional," sebutnya.

Ia mengungkapkan, terlaksananya Jambore di tanah mereka ini bukan tidak melalui proses yang panjang.

Bahkan, sejumlah masyarakat di sana sempat mendapatkan intimidasi untuk memberikan tanah-tanah mereka kepada panitia penyelenggara acara.

Kala itu, panitia jambore bersama dengan TNI AD melalui Koramil meminta paksa agar para masyarakat menyerahkan lahan-lahan tersebut untuk kegiatan Pramuka.

Anggota Koramil dibawa kepemimpinan Presiden Soeharto itu, mendesak para warga di sana untuk menyerahkan surat hak milik (SHM) milik mereka.

Alasannya, agar SHM masyarakat ini diperbaharui dan akan dikembalikan lagi setelah kegiatan jambore itu selesai dilaksanakan.

"Sementara status tanah yang tadinya lahan pertanian itu mulai dikuasai oleh panitia, pada waktu itu komandan koramil Samin Tarigan," ungkapnya.

Bahkan, ia menyebutkan para warga sempat didatangi dan diteror oleh aparat berpakaian loreng.

"Pak Samin Tarigan ini dengan anggota nya mendatangi petani-petani untuk meminta surat supaya surat di perbarui, supaya nanti nya setelah selesai jambore nasional itu akan dikembalikan kepada petani," ucapnya.

Namun, setelah SHM itu diserahkan kepada aparat, hingga kini mereka tidak pernah lagi melihat surat-surat yang pernah mereka serahkan itu.