Kasus Iwan Nasib Ditembak Polisi, Keluarga RDP dengan DPRD Sumut, Sampaikan Hal Ini

Kasus Iwan Nasib Ditembak Polisi, Keluarga RDP dengan DPRD Sumut, Sampaikan Hal Ini

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - DPRD Sumut dan pihak keluarga Iwan alias Nasib menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Dalam RDP tersebut, pihak keluarga menyampaikan sejumlah kejanggalan dalam peristiwa penembakan yang menewaskan Nasib.

Menurut kuasa hukum korban, Alex Tampubolon, saat RDP dengan pihak DPRD Sumut, ia menyampaikan beberapa hal yang mereka anggap janggal atas tewasnya Nasib.

Mulai dari datangnya, tiga personel kepolisian tanpa pengawalan pada saat kejadian dan beberapa poin lainnya.

"Poin tadi yang kita sampaikan ke DPRD mungkin tepatnya bagaimana SOP dalam penangkapan, seperti yang telah diatur dalam KUHAP," kata Alex kepada Tribun-medan, Selasa (22/11/2022).

Ia juga membantah, pernyataan pihak kepolisian yang menyebutkan Nasib merupakan Bandar narkoba dan korban tewas karena dituding melawan petugas pada saat hendak ditangkap.

"Jadi dari situ awal mulanya supaya menjelaskan akhirnya, supaya jangan sampai terjadi pemberitaan tentang penembakan terhadap bandar narkoba diduga, karena melakukan perlawanan," sebutnya.

Alex juga meminta kepada pihak kepolisian, untuk melakukan pengecekan kronologis yang sebenarnya terjadi, saat peristiwa itu.

"Kita nggak tau kenapa itu terjadi, perlu juga di cek dari awal bagaimana proses penangkapan, penggeledahan, betul nggak itu barang bukti milik dia, betul nggak ada perlawanan itu," bebernya.

Dikatakannya, pihak nya dan keluarga berharap kepada DPRD Sumut, dapat mengawal kasus tersebut dan memberikan kepastian hukum kepada korban dan keluarganya.

"Kita juga meminta kepada DPRD selaku perwakilan rakyat, untuk mendukung segala sesuatu terutama mencari keadilan bagi masyarakat yang tertindas," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan terkait kasus dugaan penembakan yang dilakukan oleh personel Polres Pelabuhan Belawan ini.

Pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada sejumlah pihak terkait, seperti DPR RI, Komnas HAM dan juga LPSK .