Breaking News:

News Video

Soal Kasus Dirman Rajagukguk dengan PT TPL, Begini Keterangan Pihak KPH IV

Berangkat dari permasalahan antara masyarakat sekitar dengan pihak TPL, pihak KPH IV berjanji akan memperlihatkan tapal batas kawasan hutan

Penulis: Maurits Pardosi | Editor: Fariz

TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Berangkat dari permasalahan antara masyarakat sekitar dengan pihak TPL, pihak KPH IV berjanji akan memperlihatkan tapal batas kawasan hutan dan juga lahan konsesi TPL kepada masyarakat sekitar.

Pasalnya, klaim lahan antara masyarakat dan TPL mengakibatkan seorang warga Tungko Nisolu yang bernama Dirman Rajagukguk harus membekam dipenjara. Saat ini, pihak Dirman Rajagukguk sedang jalani proses banding setelah diputuskan akan jalani hukuman penjara selama 3 tahun oleh Pengadilan Negeri Balige.

KPH IV Leo Sitorus menyampaikan, persoalan Dirman Rajagukguk sudah dalam proses hukum sehingga ia enggan memberi komentar.

"Persoalan Dirman Rajagukguk sudah proses hukum, itu tidak baik kita komentari. Yang pasti, saksi ahli dari kehutanan. Mereka lagi banding saat ini," ujar KPH IV Leo Sitorus saat berada di areal Kantor Desa Parsoburan Barat, Selasa (22/11/2022).

Ia juga menyampaikan bahwa luas konsesi TPL tak ia hapal, kecuali batas kawasan hutan.

"Kalau luas konsesi TPL, itu tidak saya hapal. Yang saya hapal adalah batas kawasan hutan. Jadi mulai zaman Belanda dulu yakni enclave, itu ada 180 hektar. Tapi, pada tahun 2014, kawasan hutan diproses sehingga SK terakhir mengatakan luas enclave kita ada 140 hektar," terangnya.

"Artinya bertambah sekitar 32 hektar dari enklave sebelumnya. Kenapa ada permasalahan, disampaikan tadi karena mereka tidak tahu dimana sebenarnya batas kawasan hutan," ujarnya.

Dalam waktu dekat pihaknya berjanji akan memperlihatkan baras kawasan hutan kepada masyarakat agar menghindari adanya konflik antara masyarakat dengan pihak PT TPL. Hingga saat ini, saling klaim lahan antara masyarakat dan PT TPL tak kunjung usai.

"Maka dalam pertemuan kali ini, perwakilan dari masing-masing agar nanti sama-sama menunjuk di lapangan mana batas-batas kawasan hutan, mana batas-batas enklave. Dan jika memang ada lahan masyarakat di kawasan enklave itu, kita ikuti prosedur untuk mengurus pelepasan dari kawasan hutan," sambungnya.

"Jika memenuhi persyaratan, tentu KLHK akan melakukan pelepasan untuk itu," ujarnya.

Saat ditanya soal tapal batas, ia bakal menurunkan anggotanya yang mumpuni soal pemetaan agar masyarakat paham dan mengerti soal tapal batas antara hutan, lahan konsesi TPL, dan lahan masyarakat.

"Sebenarnya yang datang dari perwakilan TPL itu bukan tidak mengerti, tapi yang datang ini tadi mungkin tidak ada yang bagian perbedaan TPL. Maka, nanti kalau turun ke lapangan, kebetulan di sini batas kawasan hutan dengan masyarakat itu langsung batas konsesi TPL. Kalaupun kami nanti menunjukkan batas kawasan hutan, sudah pasti menjadi batas konsesi TPL," sambungnya.

"Nanti kita akan seleksi yang turun dari TPL ke lapangan. Harus tahu perpetaan. Itulah pertemuan besok, saya juga harus memilih anggota saya yang kompeten dan kita lihat juga piham TPL, jangan malah buat rancu," pungkasnya.

(cr3/www.tribun-medan.com).

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved