Viral Medsos

SETOR Rp100 Juta ke Kas Negara, POKTAN MAKMUR JAYA Punya Hak Izin Kelola Lahan 200 Ha Eks Goodyear

Disetor Rp100 Juta ke Kas Negara, Kelompok Tani (Poktan) Makmur Jaya Punya Hak Izin (Legalitas) Mengelola Lahan 200 Hektar Eks Goodyear.

Penulis: Alija Magribi | Editor: Abdi Tumanggor
ISTIMEWA
Lahan Eks Goodyear seluas 200 hektar di Nagori Purbasari, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Lahan seluas 200 hektar eks goodyear tersebut sebelumnya telah diserahkan pemerintah pusat kepada Pemkab Simalungun. Namun izin prinsipnya masih di pemerintah pusat cq Kementarian Keuangan RI dan pengelolaannya untuk sementara telah diserahkan kepada Kelompok Tani Makmur Jaya melalui Surat Keputusan Bupati Tahun 2018 dan Berita Acara Penyetoran Dana ke Kas Negara (Daerah) Melalui BNI Senilai Rp 100 juta. 

TRIBUN-MEDAN.COM - Sudah Setor Rp100 Juta ke Kas Negara (Daerah), Kelompok Tani (Poktan) Makmur Jaya Punya Hak Izin (Legalitas) Mengelola Lahan 200 Hektar Eks Goodyear.

Kelompok Tani Makmur Jaya secara hukum tercatat sebagai pengelola lahan seluas 200 hektar di Nagori Purbasari, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera utara.

Hal itu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/8751/DPPKA/2018 dan Berita Acara Bukti Transfer Sewa Menyewa Lahan Sementara Eks Goodyear ke Kas Negara (Daerah) senilai Rp 100 juta melalui Bank Negara Indonesia (BNI) per November 2018 Cq Kementerian Keuangan RI (pemegang izin prinsip lahan) yang fisiknya diserahkan ke Pemkab Simalungun.

Ketua Kelompok Tani Makmur Jaya, Irma Sihombing, menerangkan bahwa pengelolaan lahan 200 hektar eks godyear diserahkan kepada Kelompok Tani Makmur Jaya (KTMJ) melalui Pemkab Simalungun pada Tahun 2018.

"Penyerahan pengelolaan itu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/8751/DPPKA/2018 Tentang Penetapan Pengelolaan dan Tata Cara Pelaksanaan Sewa lahan 200 hektar di Nagori Purbasari, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun,"jelas Irma.

“Seiring dengan berjalannya waktu, per November 2018, Kelompok Tani Makmur Jaya yang memiliki Legilitas Hukum, telah menyetorkan uang sejumlah Rp 100 juta ke Rekening Kas Negara atau Daerah melalui BNI untuk pemasukan atau pendapatan lain-lain ke Pemkab Simalungun,” sambung dia.

Maka, dalam hal ini, Irma menyayangkan sikap oknum-oknum pejabat di Kabupaten Simalungun yang mempersulit Kelompok Tani Makmur Jaya dalam pengelolaan lahan. Bahkan, kata Irma, dia mendapat beragam fitnah dan tuduhan tidak berdasar hingga dirinya dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Simalungun.

"Gara-gara tuduhan, gangguan, fitnah, dan usikan itu, sehingga kami Kelompok Tani Makmur Jaya terhalang untuk menagih dan menyetorkan dana tambahan ke Kas Negara/Daerah tersebut," kata dia.

"Saya tak habis pikir, kenapa oknum-oknum Pemkab Simalungun malah mendukung yang Ilegal (tidak sah). Sedangkan kami Kelompok Tani Makmur Jaya yang legal (sah) tidak mereka dukung. Anehnya, bukannya membantu untuk tertib, tapi membuat suasana di lahan menjadi tidak kondusif. Saya berharap agar Pemkab Simalungun bisa kerja sama untuk menambah pemasukan ke kas negara/daerah tersebut,"jelasnya. 

Irma Sihombing berharap, dengan kondisi ekonomi yang sulit masa sekarang ini apa lagi dampak dari pandemi Covid-19, seharusnya oknum Pemkab Simalungun mendukung, karena setoran dari hasil pertanian di lahan ini sebagai penambahan pemasukan bagi pemerintah daerah dan juga menghidupkan para petani di bawah.

"Sekali lagi tolonglah otak jangan dibalik-balik. Yang ilegal (tidak sah) didukung. Sementara yang legal (sah) diganggui. Ini tidak masuk di akal," ujarnya lagi.

"Mereka yang masuk ke lahan itu sebetulnya ilegal apalagi sampai melakukan aktivitas tanpa izin Kelompok Tani Makmur Jaya, tapi mereka seolah-olah tidak pahami aturan. Tunggu saatnya, saya akan laporkan ke Polres Simalungun dan Polda Sumut. Oknum pemerintah maupun orang lain melakukan pungli di lahan negara," tegasnya.

Irma Sihombing mencontohkan, saat PT Waskita Karya (BUMN) mendirikan basecam dan gudang sementara di lahan itu untuk membangun jalan tol, mereka pihak Waskita tau aturan. Mereka menjumpai saya sebagai Ketua Kelompok Tani Makmur Jaya yang punya izin pengelola lahan dan saya arahkan ke Pemkab Simalungun. Lalu setelah Pemkab Simalungun (pemilik lahan), PT Waskita Karya (penyewa tempat 2 tahun) dan Kelompok Tani Makmur Jaya (punya izin resmi pengelolaan lahan) duduk bersama dan buat surat sesuai prosedurnya, baru saya lepaskan lebih kurang 1,5 hektar. "Itu pun mereka Pihak PT Waskita Karya sendiri yang langsung setorkan uang sewanya ke kas daerah Pemkab Simalungun,"ujarnya.

"PT Waskita Karya tau dan taat aturan, mereka izin dulu kepada kami Kelompok Tani Makmur Jaya sebagai pengelola lahan tersebut. Sehingga kami mengizinkannya. Lalu mereka membuat gudang di situ. Saat ini sudah selesai kontraknya. Tapi bahan material bangunan yang ditinggalkan oleh PT Waskita Karya tersebut, kami tidak tahu siapa yang mengambili. Sekarang sudah bersih itu bekas gudang. Itu sebetulnya tindak pidana pencurian dari areal lahan yang kami kelola. Tapi kalau PT Waskita Karya membongkar sendiri dan membawa semua material bangunan itu, ya tidak masalah," jelasnya lagi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved