Breaking News:

Pakpak Bharat Memilih

Tercatut Dalam Sipol, Dua Staf Sekretariat Panwascam Terpilih di Pakpak Bharat Terancam Digugurkan

Bawaslu Pakpak Bharat sebut dari empat Staf Sekretariat Panwascam terpilih, dua diantaranya terancam untuk didiskualifikasi.

HO/Tribun Medan
Pengumuman Bawaslu Pakpak Bharat Perekrutan Staf Sekretariat Panwascam untuk Pemilu 2024 

TRIBUN-MEDAN.com, PAKPAK BHARAT - Badan Pengawas Pemilu memberikan klarifikasi terkait 4 anggota Sekretariat Panwascam yang namanya tercantum dalam Sipol, Senin (28/11/2022). 

Keempatnya adalah Safris Rasuli Padang dari Partai Demokrat yang lulus menjadi satpam di Sekretariat Panwascam Kecamatan Siempat Rube.

Baca juga: 4 Anggota Parpol Disinyalir Jadi Staf Sekretariat Panwascam, Begini Tanggapan Bawaslu Pakpak Bharat

Selain itu, terdapat dua orang dari Partai Buruh yakni Diana Pungki Solin yang lolos menjadi Pramubakti di Kecamatan Tinada, serta Rusmawati Solin yang lolos menjadi Pramubakti di Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut (PGGS).

Terakhir dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Herlida Diana Tumangger yang lolos menjadi staf sekretariat di Kecamatan Siempat Rube.

Postingan di Facebook terkait temuan 4 anggota parpol yang direkrut menjadi anggota Staf Sekretariat Panwascam Kabupaten Pakpak Bharat.
Postingan di Facebook terkait temuan 4 anggota parpol yang direkrut menjadi anggota Staf Sekretariat Panwascam Kabupaten Pakpak Bharat. (HO/Tribun Medan)

Kordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pakpak Bharat, Jopan Saraan mengungkapkan bahwa dari empat anggota, dua diantaranya yakni Safris Rasuli Padang dan Diana Pungki Solin terancam untuk di diskualifikasi.

Adapun hasil keterangan pemeriksaan terhadap Safris Rasuli Padang, yang bersangkutan membantah bahwa pernah mengajukan diri sebagai anggota Partai.

"Selanjutnya yang bersangkutan juga telah membawa surat keterangan dari Partai Demokrat terkait keberatannya bahwa namanya dicatut di Sipol Partai Demokrat melalui surat yang ditandatangani oleh Sekretaris DPC Demokrat Pakpak Bharat," jelas Jopan, Senin (28/11/2022).

Namun disisi lain bahwa terdapat aduan lain bahwa pada media sosial yang bersangkutan pernah mengenakan seragam partai tertentu. Sehingga terdapat perbedaan antara pernyataan yang disampaikan pada saat klarifikasi dengan status media sosial yang bersangkutan," sambungnya.

Sementara itu, menurut keterangan dari Diana Pungki Solin pada saat klarifikasi, bahwa yang bersangkutan membantah dirinya sebagai anggota partai politik tertentu.

Namun pada saat dilakukan klarifikasi ke KPU Kabupaten Pakpak Bharat, pada saat tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik, justru yang bersangkutan ternyata berstatus MS (memenuhi syarat) dan mengakui bahwa dirinya sebagai anggota partai tertentu.

Hal itu dibuktikan dengan tandatangan yang dibubuhkan pada dokumen Model Lembar Kerja Verfak Anggota KPU Kabupaten/Kota-Parpol.

"Sehingga kedua nama tersebut dipertanyakan Integritasnya yang menyampaikan Informasi yang berbeda pada saat klarifikasi yang bersangkutan dengan Klarifikasi yang dilakukan kepada pihak terkait. Sehingga Kedua nama tersebut terancam digugurkan haknya sebagai Pramubakti/Satpam di Panwaslu Kecamatan," tegas Jopan.

Sementara itu, dua lagi mengaku tidak menjadi bagian anggota partai politik, dan saat ini sudah mengajukan surat keterangan tidak terlibat anggota partai ke KPU Pakpak Bharat.

Adapun langkah yang akan dilakukan oleh pihak Bawaslu Pakpak Bharat yakni menunggu klarifikasi dari partai masing-masing, untuk melakukan perbaikan data keanggotaan partai di Sipol.

Baca juga: Bawaslu Asahan Didemo Lagi, Buntut Dugaan Kader Partai Jadi Panwascam, Minta DKPP Copot Komisioner

Akibat dari kejadian tersebut, pengangkatan surat SK untuk anggota Sekretariat Panwascam yang sebelumnya sempat dikeluarkan pada tanggal 15 November 2022 kemarin, harus tertunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.

"Pengangkatan Staf Sekretariat yang sebelumnya telah diumumkan akan dilakukan setelah mempertimbangkan Masukan yang disampaikan masyarakat, serta berdasarkan kepada Klarifikasi yang telah dilakukan, yang sebelumnya direncakan tanggal 14 Nopember 2022 dan akan kami tetapkan pengangkatan Staf Non PNS atas nama dimaksud setelah permasalahan ini terang benderang terhadap ke Empat orang diatas," tutupnya.

(cr7/tribun-medan.com)  
 
 
 
 
 

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved