UMP 2023

Sampaikan SK Gubernur Soal UMP ke Kabupaten/Kota, Disnaker Sumut Imbau Perhatikan Dampak Inflasi

Disnaker Sumut akan menyampaikan SK Gubernur Sumut terkait UMP tahun 2023 ke pemerintah kabupten/kota di Sumut.

Tribun Medan/HO
Kadisnaker Sumatera Utara, Baharuddin Siagian. 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumatera Utara akan menyampaikan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumut terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023, ke Pemerintah Kabupaten/Kota. 

"Iya hari ini juga (kemarin), kita sampaikan ke Pemkab/Pemkot di Sumut," kata Kepala Disnaker Sumut, Baharuddin Siagian, saat dikonfirmasi, Rabu (30/11/2022).

Baca juga: Gubernur Sumut Tetapkan UMP 2023 Naik 7,45 Persen, Buruh: Kami Perjuangkan UMK Naik Diatas 10 Persen

Baharuddin menjelaskan, SK Gubernur terkait UMP Sumut tahun 2023 ini akan dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di masing-masing daerah tahun 2023.

Menurut Baharuddin penetapan UMK harus merujuk dengan rumus melihat, inflasi dan pertumbuhan ekonomi dimasing-masing Kabupaten/Kota.

Sehingga dapat disimpulkan berapa persentase kenaikan UMK tersebut.

"Hasil berapa besaran dan presentasi kenaikan UMK itu, paling lama diumumkan pada 7 Desember 2022, mendatang," ujarnya. 

Ia menambahkan, setelah diumumkan pada 7 Desember 2022. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan SK bupati dan wali kota terkait kenaikan UMK Tahun 2023 ke Pemprov Sumut untuk disampaikan atau dilaporkan ke Pemerintah Pusat.

"Pemerintah kabupaten/kota nantinya akan mengirimkan ke Pemprov Sumut untuk diteruskan ke pemerintah pusat," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi memutuskan opsi tertinggi kenaikan UMP Sumut tahun 2023, yang diajukan oleh dewan pengupahan dari Disnaker Sumut, hasil musyawarah dengan serikat buruh dan perusahaan yang ada di Sumut.

Dalam pembahasan UMP 2023, dilakukan Disnaker Sumut bersama kaum buruh dan perusahaan di Sumut dengan rumus merujuk dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Sumut. 

Sehingga diputuskan tiga opsi, yakni pertama kenaikan 6,58 persen, kedua kenaikan 7,01 persen dan ketiga kenaikan sebesar 7,45 persen.

Namun, Edy mengambil keputusan kenaikan tertinggi sebesar 7,45 persen atau naik sebesar Rp. 187.883,99.

Baca juga: Gubernur Edy Pastikan UMP Sumut Naik 7,45 Persen per Januari 2023, Ekonom Wanti-wanti Gelombang PHK

Keputusan Gubernur soal UMP ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023. Dalam keputusan itu dijelaskan bahwa UMP 2022 Rp 2.522.609,94 naik menjadi Rp 2.710.493,93 pada tahun 2023.

"Sehingga kita putuskan yang terbaik, dari yang ada semua ini, yaitu 7,45 persen," sebut Gurbernur Edy kepada wartawan di Jalan TD Pardede, Kota Medan, Senin (28/11/2022) lalu.

(cr14/tribun-medan.com)

 

 

 

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved