Penjualan Getah Pinus

Soal Larangan Penjualan Getah Pinus Keluar Aceh, KPPU Medan Sebut Harga Tidak Bersaing

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I Medan soroti persaingan usaha penjualan getah pinus

TRIBUN MEDAN/ARJUNA BAKKARA
Aktivitas penyadapan getah pinus di Samosir baik legal maupun ilegal tetap berjalan, seperti terpantau di beberapa Desa di lokasi pebukitan Samosir, dan salah satunya di Desa Parhorasan, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Kamis (18/7/2019). 

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I Medan saat ini tengah menyoroti persaingan usaha penjualan getah pinus.

Menyikapi Instruksi Gubernur Aceh Nomor 03/INSTR/2020 tentang Moratorium Penjualan Getah Pinus Keluar Wilayah Aceh, menurut KPPU Medan pemberlakuan instruksi gubernur tidak sepenuhnya berjalan lancar.

Pasalnya, terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan dan meminta agar regulasi ditinjau ulang atau dicabut.

Baca juga: Tangkap Getah Pinus Illegal, Dinas Kehutanan Sumut Beber Curhat Kegerahan Luhut Binsar Panjaitan

Hal ini karena regulasi tersebut melarang setiap orang dan atau perusahaan badan hukum membawa getah pinus ke luar Aceh sebelum diolah menjadi bahan jadi dan/atau bahan setengah jadi.

Kepala KPPU Kantor Wilayah I Medan, Ridho Pamungkas menyampaikan KPPU berwenang memberikan saran pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah.

Dimana pihaknya menerima keluhan dari masyarakat bahwa kebijakan tersebut diduga menjatuhkan harga jual getah pinus di Aceh.

Saat ini, harga jual getah pinus di Aceh adalah sekitar Rp 14.500 per kilogram.

Baca juga: Dishut Sumut Mengamankan Truk Membawa 17 Ton Getah Pinus Ilegal, Diduga Dari Sipahutar

Sementara di Kota Medan sekitar Rp 18.000 per kg sampai dengan Rp 19.000 per kg.

"Larangan penjualan getah pinus ke luar Aceh disinyalir berpotensi membuat pabrik di Aceh membeli getah pinus dengan harga rendah karena tidak bersaing dengan pembeli getah pinus di Medan," ungkapnya, Rabu (30/11/2022).

Di sisi lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, Hanan menjelaskan instruksi Gubernur tersebut diterbitkan setelah dikaji dan telah melewati pembahasan lintas sektoral.

Sebelum adanya kebijakan ini, sebagian besar getah pinus mentah langsung dijual ke luar Aceh yang selanjutnya diekspor ke luar negeri tanpa diolah terlebih dahulu.

Baca juga: Belum Dapat Untung, 17 Ton Getah Pinus Ilegal Milik Penyadap Keburu Disita Polisi Hutan

Maka, ini membuat Aceh kehilangan pendapatan daerah dari retribusi.

Selain itu, saat ini di Aceh sudah ada 3 pabrik pengolahan getah pinus yang sudah beroperasi ditambah 1 pabrik dalam proses perizinan dan 1 pabrik yang menyatakan akan mengajukan izin.

"Pemerintah Aceh juga harus memberikan jaminan kepastian ketersediaan pasokan kepada Investor pabrik getah pinus di Aceh. Kebutuhan bahan baku getah pinus di Aceh mencapai 27.500 ton per tahun sedangkan yang mampu dipenuhi baru 8.000ton pertahun," jelas nya.

Baca juga: Satu Jam Berjibaku, Petugas Damkar Berhasil Jinakkan Api di Gudang Penyimpanan Getah Pinus

Dalam kesempatan yang sama Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait berkeyakinan bahwa Instruksi Gubernur Aceh dimaksudkan untuk mensejahterakan rakyat.

Hak monopoli dapat diberikan antara lain jika memang diamanatkan oleh Undang-Undang atau untuk kepentingan nasional.

Ia menyarankan diperlukan adanya hubungan kemitraan antara petani getah pinus dan pabrik pengolahan getah pinus sehingga petani mendapat harga yang wajar dan pabrik mendapat kepastian ketersediaan pasokan.

Baca juga: Truk Terbalik Ditabrak Bus Medan Jaya, Getah Pinus Tumpah di Lokasi Kecelakan Tol Tebingtinggi-Medan

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof DR Ningrum Natasya Sirait, SH, M.Li meminta kepada pembuat kebijakan untuk berkonsultasi dengan KPPU sebelum membuat kebijakan khususnya yang terkait dengan perekonomian.

"Review kebijakan tidak hanya dilihat dari 1 perspektif, namun dari berbagai perspektif. Sebelum membuat kebijakan yang terkait dengan dunia usaha atau perekonomian sebaiknya konsultasi dulu ke KPPU," pungkasnya. (cr9/Tribun-Medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved