Memilih Damai

Menilik Politik Identitas jelang Pemilu 2024, Dosen UI Panji Sebut Cuma SBY-Jokowi yang Baru Teruji

Bahkan, persoalan politik identitas tak hanya bercokol di negara Indonesia. Negara adidaya dan maju selevel Amerika Serikat saja, masih berkutat pada

TRIBUN MEDAN/HUSNA FADILLA TARIGAN
Talkshow Series bertajuk Memilih Damai yang berlangsung di Medan, membahas tentang Perdebatan Jawa vs Non-Jawa, di Pemilihan presiden ke-8, Rabu (30/11/2022). 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Berbicara soal politik identitas, Republik Indonesia memiliki pengalaman yang masih sangat lekat di ingatan, yakni pada hajatan demokrasi di tahun 2014 dan 2019.

Lalu pertanyaannya apakah politik identitas akan terus berlanjut di tahun 2024?

Dosen Universitas Indonesia Panji Anugrah Permana menyampaikan, politik identitas tidak akan pernah lepas dari iklim perpolitikan Indonesia.

Bahkan, persoalan politik identitas tak hanya bercokol di negara Indonesia. Negara adidaya dan maju selevel Amerika Serikat saja, masih berkutat pada politik identitas.

"Jika ditanya soal politik indentitas, kita punya pengalaman di tahun 2014 dan 2019 paling tidak. Benar seperti yang disampaikan soal kutipan dari (Francis) Fukuyama bahwa tentang nasionalisme dan agama menjadi basis yang tetap akan relevan di dalam konteks membicarakan identitas, itu ada di mana-mana. Kita tidak bisa bicara ini problem ataupun kalau dianggap sebagai masalah yang hanya dimiliki bangsa kita," katanya.

Panji Anugrah mencontohkan munculnya partai-partai sayap kanan di Eropa. Partai-partai ini kemudian mendapat dukungan di Amerika. Hasilnya yang tampak jelas, adalaj kemunculan Donald Trump yang terpilih sebagai Presiden Amerika.

"Bahkan kalau kita ngomongin Amerika, 46 presiden Amerika itu ada hukum besinya yaitu WASP (White, Anglo-Saxson, Protestant. Jadi dalam sejarah panjang demokrasi Amerika, pemilihan presidennya menghasilkan presiden yang kurang lebih identitasnya adalah (kulit) Putih, Eropa dan Protestan," ujar Panji Anugrah dalam Talkshow Series, Memilih Damai bertajuk Presiden Ke-8 Haruskah Kembali Perdebatan Jawa vs Non-Jawa, di Medan, Rabu (30/11/2022).

Panji pun menyebutkan perwujudan politik identitas di Indonesia dapat dilihat pula pada pemilihan presiden terakhir, bahkan hingga ke pemilihan gubernur (pilgub).

Di sisi lain, ia mewanti-wanti agar politik identitas tidak sampai menimbulkan dampak mengerikan, seperti perpecahan. Para elite politik dan masyarakat harus mewaspadai dampak tersebut.

"Kenapa politik identitas selalu masuk dalam upaya mobilisasi, karena itu sebagai salah satu strategi yang memungkinkan dilakukan kandidat, karena identitas itu melekat. Apalagi Indonesia yang memiliki ragam indentitas. Para elite politik sadar dampak dari identitas ini menjadikan polarisasi dalam masyarakat. Dua kali tahun politik seharusnya menjadi pelajaran agar tidak terulang lagi adanya perpecahan, harus ada kedewasaan dalam berbangsa dan bernegara," katanya.

Berbicara istilah 7 kali presiden tujuh kali Jawa, hal ini dianggap Panji kurang tepat. 

Sebab jika melihat yang tercatat dalam sistem pemerintahan, Indonesia baru menghasilkan 2 presiden yang dari Jawa, dalam sistem yang liberal.

"Bagi saya pribadi, Indonesia baru menghasilkan dua presiden dari Jawa, dalam sistem yang liberal. Artinya pilpres langsung baru kita selenggarakan di tahun 2004, 2009, 2014, 2019. Tidak bisa kita samakan dengan hukum besi seperti WASP di Amerika," katanya.

Panji Anugrah menapak tilas sejarah para pemimpin nusantara.

Indonesia tak hanya pernah memiliki pemimpin dalam sistem presidensial, tetapi juga sistem parlementer dengan sebutan perdana menteri. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kepala negara Indonesia tak semata orang Jawa (Pulau Jawa).

"Kalau konteks presiden, Soekarno lama menjabat sebagai presiden, demikian juga presiden Soeharto. Tapi, mari lihat juga perdana menteri kita, ada orang Mandailing, ada orang kelahiran Medan seperti Amir Syarufudin, Burhannudin Harahap, ada Hatta. Jadi gagasan tentang hukum besi  Jawa itu bagi saya belum teruji, khususnya dalam konteks kompetisi yang liberal atau terbuka. Baru pak SBY dan Jokowi yang teruji," jelasnya.

(*/TRIBUN MEDAN)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved