Breaking News:

Memilih Damai

Presiden ke-8 Indonesia Haruskah Jawa? Profesor Arifin: Bukan SARA, Kita Cerita Faktanya

Bertajuk Memilih Damai, talk show series di Kota Medan membahas Presiden Ke-8, Haruskah Kembali Perdebatan Jawa vs Non-Jawa.

TRIBUN MEDAN/HUSNA FADILLA TARIGAN
Talkshow Series Memilih Damai yang berlangsung di Medan, membahas tentang Perdebatan Jawa vs Nonjawa, di Pemilihan Presiden ke-8, Rabu (30/11/2022). 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Tribun Network menggelar talkshow series jelang Pemilu 2024 yang diselenggarakan di 9 Kota di Indonesia. Kota Medan menjadi satu dari sembilan tempat penyelenggaraan.

Bertajuk Memilih Damai, talk show series di Kota Medan membahas Presiden Ke-8, Haruskah Kembali Perdebatan Jawa vs Non-Jawa.

4 narasumber hadir mulai  Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Arifin Saleh Siregar, Dosen Universitas Indonesia Panji Anugrah Permana, Pengamat Sosial Politik dan Direktur Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya (nBasis) Shohibul Anshor Siregar, serta Founder Lingkar Madani Ray Rangkuti.

Wakil Rektor I UMSU Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum dalam sambutannya menyampaikan bahwa topik pembahasan seputar presiden Jawa vs Non-jawa sangat update untuk dibicarakan.

"Sudah 76 tahun kita merdeka, sudah 7 presiden. Namun baru satu presiden kita yang bukan orang kita Jawa, itu pun masih ada keturunan Jawanya, bapak BJ Habibie. Namun, kita bukan bermaksud untuk membicarakan secara SARA ya, kita hanya bercerita soal faktanya," ujar M. Arifin  di Aula Gedung Rektor UMSU, Rabu (30/11/2022)

Ia menuturkan secara konstitusional, tidak pernah disebutkan untuk berfokus pada suatu suku atau suatu agama untuk bisa menjadi seorang presiden.

"Hanya saja semasa kita berada di bawah konstitusi sebelum amandemen, seingat saya itu memang ada satu frase mengatakan, presiden adalah orang Indonesia Asli. Kategori asli ini yang menjadi pertanyaan juga. Asli yang bagaimana ceritanya?. Kalau saya melihat, hal ini tidak terlepas dari politik pemerintah Hindia Belanda dulu, yang membagi golongan penduduk Indonesia ini menjadi 3, ada golongan Eropa, golongan Timur Asing atau Tionghoa, dan Bumi Putra. Nah, saya pikir penduduk aslinya ini diambil dari bumi putranya itu. Kita tidak ingin bangsa kita ini dipimpin oleh orang yang tidak memahami Indonesia," paparnya.

Namun, kisah di atas otomatis tak berlaku setelah konstitusi sudah diamandemen.

Jelang Pemilu 2024, relevansi kuat yang dibahas adalah terkait politik identitas.

"Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Francis Fukuyama, bahwa nasionalisme dan agama akan tetap dibutuhkan untuk menjadi basis identitas. Jadi nasionalisme, kalau kita kembali ke pasal 6 itulah nasionalisme, Indonesia asli tadi. Jadi ada benang merah antara pernyataannya dengan apa yang tertuang di dalam konstitusi kita dulu. Kenapa kita melupakan sejarah tersebut, aneh sebenarnya," pungkasnya.

(cr26/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved