Memilih Damai

Presiden ke-8 Indonesia Jawa atau Non-jawa, Berikut Pandangan Pengamat Politik Shohibul Anshor

Di Indonesia masih sangat kental dengan tudingan politik identitas, Francis Fukuyama dalam teorinya tidak bisa dibantah mengenai itu.

TRIBUN MEDAN/HUSNA FADILLA TARIGAN
Talkshow Series bertajuk Memilih Damai yang berlangsung di Medan, membahas tentang Perdebatan Jawa vs Non-Jawa, di Pemilihan presiden ke-8, Rabu (30/11/2022). 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Tahun politik semakin dekat. 2024 menjadi momentum hajatan demokrasi di Indonesia.

Jelang Pemilu 2024, perdebatan terkait Jawa vs Non-Jawa menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan.

Tentunya hal ini bukan persoalan SARA, tapi Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa menjadikan hal ini penting untuk dibahas, sebagai bentuk literasi politik kepada generasi muda khususnya.

Terkait hal tersebut, Shohibul Anshor Siregar, Pengamat Sosial Politik dan Direktur nBasis mengatakan, hal tersebut tidak bisa dihindari.

Negara Indonesia masih kuat soal satu golongan adalah fakta.

"Berbicara Jawa vs Non Jawa, Presiden kita disebut dari awal berjumlah 7 orang. Namun, ada yang kenal tidak dengan Syafruddin Prawiranegara dan Mr. Assat. Saya tidak bisa membayangkan Indonesia tanpa kedua nama ini, tapi dari kampung hingga ke manapun, yang dikenal hanya 7 presiden ini, dua lagi yang saya sebutkan ini ke mana," katanya.

"Nah, jadi kalau prediksinya 2029 akan ada presiden non Jawa saya sedikit pesimis, masih jauh sepertinya. Budaya ini ada yang sifatnya di bawah permukaan dan tidak terbaca, masih sangat sulit mencapai keinginan perubahan atas stigma tersebut," lanjut Shohibul Ansor, dalam Talkshow Series, Memilih Damai bertajuk Presiden Ke-8 Haruskah Kembali Perdebatan Jawa vs Non-Jawa, di Medan, Rabu (30/11/2022).

Di Indonesia masih sangat kental dengan tudingan politik identitas, Francis Fukuyama dalam teorinya tidak bisa dibantah mengenai itu.

"Saya tidak tau apakah ada negeri di dunia ini, yang dengan legawa melepaskan identitasnya untuk segala macam. Di Amerika selain yang dikemukakan pak Panji sebelumnya, hari ini masih bisa kita deteksi. Ada pergerakan yang luar biasa, tidak ada satu orang pun calon presiden Amerika Serikat yang mampu berdiri sebagai calon dengan tuduhan, bahwa dia kurang beragama. Dan kampanye mereka umumnya diracik dari mimbar-mimbar gereja, jadi Indonesia perlu meng-clear-kan persoalan tuduhan identitas itu, kemana arahnya," jelasnya.

Menurutnya ke depan memilih pemimpin Indonesia tidak akan berbicara soal etnik tertentu, namun melihat apa prestasi dari calon yang ada.

"Jawa dan non Jawa itu jangan dilihat dari segi geografik, jangan juga dilihat dari segi etnik. Di Pulau Jawa termasuk beragam suku bangsa ada, sama seperti di sini juga hampir semua suku bangsa ada. Jadi kalau kita berbicara Jawa itu artinya kita sedang berbicara jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Karena jumlah pemilih terbesarnya itu ada di Jawa memang mau tidak mau orang mengatakan Jawa adalah kunci. Itu hukum politiknya saja. Kalau sekiranya separuh dari penduduk Jawa itu pindah ke Sumatera Utara, Sumatera Utara adalah kunci. Mau tidak mau politik itu mengikuti jumlah pemilih terbanyak di mana," ujar Rangkuti.

Menurutnya saat ini jika ditanya apakah yang menentukan adalah Jawa, jawabannya ya, karena pemilihnya banyak di sana.

"Tetapi apakah karena itu kemudian para calon pemimpin tidak bisa tumbuh dari mereka yang secara etnik bukan Jawa, secara geografik bukan Jawa, dan secara asal usul bukan Jawa, jawabannya tidak. Untuk tahun 2024 ini saya rasa sulit bagi calon presiden, karna nama-namanya sudah terkunci di tiga nama, ada Prabowo, Anis, dan Ganjar, kalau wakil masih terbuka ini," ungkapnya.

Namun prediksinya, ke depan perilaku pemilih akan berubah seperti menonton Youtube, jika tidak bagus dan menarik tidak akan di-like.

"Sistem kita ini kalau mau dibilang liberal ya liberal, nggak pandang, dan macem-macem, kalau punya kemampuan ya silakan. Kemudian asumsi yang kedua, kaum milenial ini tidak terpaku pada yang namanya etnik. Sebagai contoh misalnya, prilaku pemilih di masa mendatang itu seperti nonton youtube, siapapun yang membuat sesuatu yang menarik di YouTube kita akan pasti like tidak perlu melihat sukunya apa, jenis kelaminnya apa, agamanya apa tidak peduli juga negaranya di manapun," katanya.

"Selanjutnya pemilih akan berbicara prestasi tidak lagi bicara etnik, prestasinya apa? tidak bisa ujuk-ujuk bisa jadi presiden, ujuk-ujuk bisa jadi gubernur, bisa jadi pemimpin daerah tidak bisa, sudah tidak trennya lagi. Mau punya partai Sebesar apapun kalau tidak diminati oleh publik tidak akan bisa menjadi calon presiden. Jika nantinya IKN (Ibu Kota Negara) jadi pindah, maka pusat politik yang selama ini dikenal Jakarta, pasti akan berpindah ke Ibu Kota baru. Pusat kekuatan politik akan pindah dengan sendirinya," jelasnya.

(cr26/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved