Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 1 Desember 2022

TRIBUN-MEDAN.COM -  Presiden Jokowi didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, di Istana Negara, 1 Desember 2022. Acara ini pun diikuti pimpinan lembaga tinggi negara, Kementerian, serta seluruh kepala daerah seluruh Indonesia melalui virtual zoom. 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan negara di tengah ketidakpastian perekonomian global, dengan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023 di Istana Negara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, salah satu fokus penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 adalah untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberi sambutan pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Menurut Presiden Jokowi, setidaknya ada enam fokus pemerintah dalam memanfaatkan APBN 2023.

"Pertama, penguatan kualitas SDM. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi," kata Jokowi.

"Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara (IKN)," ujarnya lagi.

Kelima, revitalisasi industri dengan terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Menurut Jokowi, fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Oleh karenanya, ia meminta kepada seluruh kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah agar mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada.

Presiden Jokowi kemudian meminta jajarannya tidak terjebak rutinitas, serta memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Juga perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri," kata Jokowi.

Selain itu, ia meminta agar para gubernur, bupati, maupun wali kota memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dari waktu ke waktu, juga mempercepat realisasi belanja.

Menurut mantan Wali Kota Solo ini, inflasi adalah momok bagi semua negara saat ini.

"Untuk pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing," ujar Jokowi.

"Kni penting sekali, ini momok semua negara inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing," katanya lagi.

Jokowi: Saya Minta Percepat Realisasi Belanja APBN dan APBD

Jokowi menambahkan, realisasi belanja APBN dan APBD harus dipercepat. Khususnya, belanja modal dan belanja sosial.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk mempercepat realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Bahkan, Jokowi memberi penekanan khusus untuk realisasi belanja dan belanja sosial.

"Saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial," ujar Jokowi.

Kepala negara lantas menjelaskan bahwa APBN 2023 difokuskan untuk enam kebijakan.

Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Peruntukannya antara lain guna memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial melalui registrasi sosial dan ekonomi.

Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

"Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara (IKN)," kata Jokowi.

"Kelima, revitalisasi industri. Ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyerdehanaan regulasi," ujarnya lagi.

Jokowi mengingatkan, fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Oleh karenanya, ia meminta kepada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) mengendalikan secara detil belanja-belanja yang ada.

"Mengikuti secara detil belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas. Serta ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri khususnya produk UMKM," kata Jokowi.

"Juga saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yg lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi. Tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri," ujarnya lagi.

Penjelasan Sri Mulyani

“Hari ini kita telah melakukan Penyerahan DIPA 2023 dan Daftar Alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa untuk alokasi 2023. Pelaksanaan penyerahan DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2023 menandakan akan dilaksanakannya APBN 2023 yang dengan penyerahan ini berarti seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sudah mulai bisa melakukan kegiatan termasuk melakukan procurement meskipun belum masuk tahun anggaran 2023,” jelas Menkeu Sri Mulyani.

Penyerahan DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD 2023 dilaksanakan dengan penuh komitmen untuk mendukung kelancaran dan percepatan pelaksanaan APBN 2023 sejak awal tahun anggaran demi mendukung kesiapan menghadapi tantangan perekonomian global.

Menkeu menerangkan bahwa risiko perekonomian serta APBN bergeser dari  yang tadinya risiko pandemi menjadi risiko global terutama dengan adanya kenaikan barang-barang yang berhubungan dengan pangan dan energi yang menyebabkan inflasi global melonjak tinggi yang kemudian menimbulkan respons kebijakan dalam bentuk pengetatan moneter dan kenaikan suku bunga.

“Ini tentu menimbulkan tiga potensi krisis yang harus diwaspadai pada tahun 2023 yaitu krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis keuangan di berbagai negara yang tidak memiliki fondasi yang kuat. Oleh karena itu, Indonesia juga harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan berbagai risiko tersebut,” terang Menkeu.

Di sisi lain, dengan inflasi tinggi dan pengetatan moneter, perekonomian global diperkirakan juga akan mengalami stagflasi, serta dengan adanya  peningkatan tensi geopolitik juga meningkatkan risiko non-ekonomi. Menkeu menekankan bahwa APBN 2023 dirancang sebagai instrumen untuk tetap menjaga optimisme dan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan dari risiko global.

Melalui Penyerahan DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD 2023, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk siap melaksanakan APBN/APBD 2023 secara tepat waktu, tepat guna, serta akuntabel dan transparan.

“Untuk 2023, kita berharap para Kementerian/Lembaga dan juga pemerintah daerah sudah mulai bisa menyiapkan pelaksanaan secara dini sehingga APBN pada awal tahun juga bisa langsung dilaksanakan dan memberikan manfaat pada masyarakat dan mengurangi risiko global yang cenderung melemahkan perekonomian secara keseluruhan,” ujar Sri Mulyani.

(*/tribun-medan.com/kompas.com)