Breaking News:

News Video

LPSK Minta JPU Beri Tuntutan Ringan Kepada Bharada E Sudah Seharusnya, Kejagung Merespon

Diketahui Bharada E merupakan terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Editor: Bobby Silalahi

TRIBUN-MEDAN.COM - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta jaksa penuntut umum (JPU) untuk menjatuhkan tuntutan ringan terhadap Richard Eliezer atau Bharda E.

Permintaan LPSK tersebut direspons oleh Kejaksaan Agung RI (Kejagung).

Diketahui Bharada E merupakan terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Dikutip dari Tribunnews.com, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan terkait rekomendasi LPSK tersebut memang seharusnya dilakukan.

Pasalnya sejak Bharad E berstatus terlindung LPSK memang harus dilindungi, serta memberikan rekomendasi kepada penuntut umum supaya diberikan tuntutan ringan.

"Yang jelas kalau sudah ada perlindungan dari LPSK seorang saksi atau korban, apalagi saksi pelaku, prosedurnya memberikan rekomendasi kepada penuntut umum untuk diberikan tuntutan ringan," kata Sumedana.

Sumedana menjelaskan untuk mengabulkan rekomendasi LPSK tersebut ada beberapa pertimbangan yang dikedepankan oleh jaksa.

Termasuk mendengar keterangan Eliezer yang harus tetap konsisten selama persidangan dalam upaya mengungkap kejahatan sesungguhnya.

"Kita lihat konsistensi dari saksi pelaku dalam memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan," ucap dia.

Sumedana juga menyatakan pengajuan rekomendasi dari LPSK itu harus ditunjukan langsung kepada jaksa di persidangan.

Pasalnya Kejagung belum mengetahui secara pasti soal informasi terkait penyerahan surat rekomendasi tersebut.

"Biasanya pengajuan dalam proses dipersidangan langsung kepada JPU yang menangani," tukasnya.

Diketahui LPSK membenarkan kalau pihaknya mengajukan rekomendasi kepada kejaksaan Agung untuk meringankan tuntutan kepada Bharada E.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menjelaskan pengajuan tersebut didasari pada Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved