Pemkab Deliserdang

Pemkab Deliserdang Panen Penghargaan dari Pemerintah Pusat Atas Keberhasilan Penurunan Stunting

Penghargaan ini diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Abdullah Azwar Anas SPd SS MSi.

Editor: Satia
Dok. Pemkab Deliserdang
Bupati Deli Serdang, H Ashari Tambunan menerima penghargaan atas prestasi capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Top Terpuji 45 Inovasi kategori pelayanan publik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Acara Penyerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (6/12/2022). 

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, benar-benar panen penghargaan dari pemerintah pusat.

Pertama, Bupati Deli Serdang, H Ashari Tambunan menerima penghargaan atas prestasi capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Top Terpuji 45 Inovasi kategori pelayanan publik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Acara Penyerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Penghargaan ini diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Abdullah Azwar Anas SPd SS MSi.

Penganugrahan pelayanan publik diberikan atas hasil evaluasi kinerja Unit Penyelenggara Publik (UPP), penyedia sarana dan prasarana ramah kelompok rentan, serta Top Terpuji 45 Inovasi Pelayanan Publik dan Outstanding Achievement of Publik Services dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP).

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP, Kabupaten Deli Serdang berhasil meraih predikat BB. 

Inovasi yang mengantarkan Pemkab Deli Serdang kembali meraih penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Tahun 2022 tersebut, yakni Kas Anak Kasir, Anak Pelorena, Anak Lapas, Anak Panji, Anak Kasir Mengaji; Sebuah Model Pemberdayaan Anak-Anak Marjinal di Bidang Pendidikan.

Pada kesempatan itu, Menteri PANRB menyampaikan, untuk dapat terus melakukan perbaikan untuk menuju birokrasi berkelas dunia ini diperlukan komitmen, baik dari pimpinan hingga ke seluruh jajarannya.

Sehingga yang dilakukan oleh instansi pemerintah memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Men PANRB menjelaskan evaluasi yang dilakukan Kementerian PANRB tersebut mencakup mencakup evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 

Sementara itu, evaluasi di bidang pelayanan publik mencakup Indeks Pelayanan Publik (IPP), penyediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan, serta inovasi pelayanan publik.

Dalam kesempatan tersebut, mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini kembali mengingatkan terkait pesan Presiden Joko Widodo, di mana birokrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah jangan ‘mbulet’ dan harus berdampak, serta bukan lagi hanya sekadar tumpukan kertas. Birokrasi juga harus bergerak lebih lincah dan lebih cepat.

"Para kepala daerah dan perwakilan kementerian/lembaga yang hadir hari ini kerjanya sudah berdampak, mudah-mudahan ke depan bisa terus ditingkatkan," ujar Menteri PANRB.

Untuk dapat mempercepat pelaksanaan birokrasi berdampak, Kementerian PANRB juga menjalankan RB tematik yang telah dicanangkan Wakil Presiden (Wapres), KH Ma'ruf Amin, Senin (5/12/2022). 

RB tematik terbagi menjadi empat, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta program prioritas Presiden yang terbagi dua, peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui e-katalog dan pengendalian inflasi.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved