Breaking News:

Berita Medan

Program Kartu Kredit Pemerintah Daerah Mulai Berjalan Tahun 2023, Kepala BPKAD Medan Ingatkan Ini

Kepala BPKAD Medan Zulkarnain Lubis menjelaskan tentang program Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang baru diresmikan beberapa hari lalu.

Tribun Medan/Anisa Rahmadani
Kepala BPKAD Medan Zulkarnain saat diwawancarai di kantornya, Rabu (7/12/2022).   

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan Zulkarnain Lubis menjelaskan tentang program Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang baru diresmikan beberapa hari lalu.

Zulkarnain mengatakan KKPD merupakan alat pembayaran elektronik dalam bentuk kartu kredit yang diterbitkan perbankan untuk transaksi belanja daerah atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan langsung oleh pemegang kartu kredit.

Baca juga: PEMKO Medan Mulai Pencairan THR, BPKAD Medan Pastikan Selesai Sebelum Cuti Lebaran

Kartu kredit ini akan dipegang oleh seluruh OPD di lingkungan Pemko Medan. Sama seperti kartu kredit pada umumnya, KKPD ini juga mempunyai limit. 

"Limit KKPD yang dipegang masing-masing OPD di lingkungan Pemko Medan adalah sebesar 40 persen dari Uang Persediaan," jelas Zulkanain, Rabu (7/12/2022).

Diterangkan Zulkarnain, limit waktu pembayaran KKPD ini yakni 50 hari setelah transaksi. 

"Karena itu, kita meminta seluruh OPD melakukan pembinaan berkelanjutan kepada UMKM, salah satunya dengan cara mendorong UMKM masuk pasar digital, sehingga bisa diakses melalui transaksi belanja daerah berbasis KKPD yang kita terapkan," ucapnya.

Dalam periode tertentu, pemegang KKPD ataupun OPD yang bersangkutan, memiliki kewajiban melunasi tagihan sesuai dengan periode waktu yang disepakati.

"Tentunya program ini  terwujud berkat kolaborasi antara Pemko Medan, PT Bank Sumut, dan PT Bank BNI.  Makanya nantinya KKPD ini dibayar melalui Bank BNI dan Bank BNI akan meneruskannya ke bank Sumut," jelasnya.

Kata Zulkarnain, program ini bukan hanya untuk memperkuat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja daerah, namun juga diharapkan  berpengaruh pada peningkatan pasar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
 
"Lalu Bank Sumut memberikannya kepada Pemko, kepada masing-masing OPD. Nah, OPD mengajukannya kepada BPKAD untuk dilakukan validasi dan verifikasi apakah transaksi itu sesuai ketentuan atau tidak," paparnya.

KKPD ini bisa digunakan untuk belanja barang dan jasa juga perjalanan dinas, karena uang persediaan di program  ini merupakan uang yang dialokasikan langsung kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing OPD Pemko Medan pada awal tahun 2023 nanti. 

"Maka dari itu prorgam ini akan berjalan tahun depan. Untuk  besaran alokasi Uang Persediaan ini berbeda-beda di setiap OPD, tergantung tergantung karakteristik kebutuhan belanjanya," jelasnua.

Zulkarnain menyebutkan, 40 persen dari Uang Persediaan yang telah digunakan KKPD dapat diajukan kembali, jika secara keseluruhan Uang Persediaan telah habis lebih dari 50 persen.  

Keuntungan penggunaan KKPD ini, lanjutnya, yakni kemudahan dalam transaksi, dapat dilakukan di seluruh penyedia barang dan jasa yang menerima pembayaran secara elektronik, memiliki keamanan transaksi, memudahkan pengunaan uang up, dan efisiensi biaya administrasi transaksi.

 Dikatakan Zulkairnan, penggunaan KKPD ini juga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam belanja daerah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved