Polda Sumut Terima Penghargaan BPK RI Kategori Peringkat 1 Terbaik Kelola Barang Milik Negara

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN -Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan penghargaan kepada Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto SIK di Aula Rekreasi Gedung Keuangan Negara Medan Japan Pangeran Diponegoro, Kamis (8/12/2022).

Penghargaan yang diraih tersebut merupakan, penghargaan peringkat 1 kategori Pengelolaan BMN yang produktif (Tingkat Korwil Sumut).

Prestasi ini merupakan apresiasi atas pengelolaan Barang Milik Negara dan Pelaksanaan Lelang di Wilayah Kerja Kanwil DJKN Sumut.

4 Polres Jajaran Polda Sumut juga menerima penghargaan tersebut.

Antara lain, Polres Toba menerima penghargaan Peringkat 2 kategori pengelolaan BMN yg produktif (KPKNL Wilayah Pematang Siantar).

Polres Simalungun menerima penghargaan Peringkat 3 kategori pengelolaan BMN yang produktif (KPKNL wil Pematang Siantar.

Lalu, Polres Asahan menerima penghargaan Peringkat 3 kategori pengelolaan BMN yg produktif (KPKNL Wilayah Kisaran).

Kemudian, Polres Taput menerima penghargaan Peringkat 3 kategori pengelolaan BMN yg produktif (KPKNL Wilayah Padang Sidimpuan).

Penyerahan penghargaan tersebut, dihadiri pejabat Kajati Sumut, Wakapolda Sumut, Aslog Kodam I/BB, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut, BPKP RI Perwakilan Provinsi Sumut, Kanwil Kemenkumham Sumut, Obudsman RI.

Kakanwil DJKN Sumut, Mahmudsyah mengapresiasi Polda Sumut atas sinergi dan kerja sama yang telah terjalin baik

"Terima kasih atas kerjasama dan sinergi Polda Sumut yang sudah terjalin selama ini sehingga problem kerja dan target kerja DJKN Sumut dapat dilaksanakan dan tercapai dengan baik,"ujar Mahmudsyah.

Dia menyampaikan, Kanwil DJKN Sumut merupakan salah satu unit vertikal Kemenkeu RI yang mengemban misi kekayaan negara sebagai salah satu pilar strategis Kemenkeu dalam mengelola fiskal.

Dalam upaya menjalankan misi tersebut kami DJKN selalu berupaya melakukan perbaikan terutama dalam sisi pelayanan maupun proses bisnis. Hal ini merupakan suatu komitmen DJKN untuk terus meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada seluruh stakeholder,"tambahnya lagi.

Tugas dan fungsi yang bervariasi pada DJKN terkait pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang, utang negara dan pelayanan penilaian yang banyak masih harus ditingkatkan dan disempurnakan untuk terus mewujudkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan negara sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel.