Breaking News:

Berita Sumut

PPNI Simalungun Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan: Untuk Apalah Kita Ubah-ubah Itu Lagi

DPD PPNI Simalungun menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibusl Law Kesehatan yang masuk dalam program Legislasi Nasional tahun 2022-2023.

Penulis: Alija Magribi | Editor: mustaqim indra jaya
Tribun Medan/Alija Magribi
Ketua PPNI Simalungun, Syahrul Nasution 

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Simalungun menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan yang masuk dalam program Legislasi Nasional tahun 2022-2023.

PPNI Simalungun menilai undang-undang yang ada saat ini masih relevan dengan kebutuhan di lapangan.

Baca juga: RUU KUHP Resmi Disahkan Menjadi UU

Ketua DPD PPNI Simalungun, Syahrul Nasution menjelaskan bahwa belum waktunya undang-undang keperawatan dimasukkan ke dalam Omnibuslaw yang digiring DPR dan pemerintah.

“Ya, menurut PPNI (Simalungun) ya belum waktunya dimasukkan ke Omnibus Law. Mengingat dulu perawat untuk membuat undang-undang yang sekarang ini aja perjuangan perawat sudah berat,” kata Syahrul, Kamis (8/12/2022).

Syahrul sendiri mengaku belum mengetahui secara keseluruhan dan mendalam poin-point undang-undang keperawatan apa yang akan dimasukkan ke Omnibus Law.

“Saya belum begitu tahu yang mendalam. Tapi undang-undang yang diciptakan perawat dan ingin dimasukkan ke Omnibus Law itu, bahwa kami sampai DPP PPNI itu tidak sepakat. Untuk apalah kita ubah-ubah itu lagi,” kata Syahrul.

Lanjut Syahrul bahwa undang-undang yang ada sudah relevan.

Undang-undang keperawatan yang ada saat ini tidak ada yang menabrak aturan-aturan kesehatan dan pihak lain, sehingga tak ada alasan menggabungkan UU keperawatan dengan Omnibuslaw kesehatan.

Baca juga: Massa Buruh Geruduk DPRD Sumut, Kini Minta RUU Cipta Kerja Dicabut dan Tolai Kenaikan BBM

“Sebagai contoh terkait Surat Tanda Registrasi (STR) bisa tanpa ada jangka waktu (seumur hidup). Kalau menurut saya sudah sih baik seperti ini. Kita aja tidak pernah mempersulit anggota. Yang dibutuhkan PPNI gak ada. Cuma, biarlah undang-undang itu seperti itu,” jelasnya.

“Untuk apa kita ubah-ubah. Tapi kalau ada yang salah nah itu aja yang diperbaiki,” pungkasnya.

(alj/tribun-medan.com)

 

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved