Breaking News:

Perekrutan PPS

Perekrutan PPS di KPU Kabupaten Toba Bakal Dilakukan Pekan Depan

Pascaperekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba bakal rekrut anggota PPS, Jumat (9/12/2022).

Perekrutan PPS di KPU Kabupaten Toba Bakal Dilakukan Pekan Depan

TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE - Pascaperekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toba bakal rekrut anggota PPS.

Perekrutan tersebut akan dimulai sejak tanggal 18 Desember 2022.

Ketua KPU Toba Henri Pardosi menjelaskan jadwal perekrutan PPS.

"Jadi untuk rekrutmen PPS, direncanakan pendaftarannya pada tanggal 18 Desember 2022. Sama seperti PPK, melalui jalur SIAKBA," ujar Ketua KPU Toba Henri Pardosi, Jumat (9/12/2022).

"Kemudian hal-hal apa yang berkembang soal perekrutan ini akan kami akan disampaikan kepada seluruh masyarakat Toba melalui medsos," sambungnya.

Untuk sosialisasi perekrutan, pihaknya bakal membuat beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat.

"Kemudian, beberapa kali akan diadakan sosialisasi di beberapa tempat. Maka, kita harapkan, semua pihak yang ada di Kabupaten Toba dapat berpartisipasi dan menjadi bagian dari pemilu 2024 mendatang," sambungnya.

Selanjutnya, ia menjelaskan aneka kegiatan di masing-masing divisi.

"Ada juga beberapa tahapan yang sudah kita lakukan jelang pemilu 2024 mendatang. Pertama, kemarin, kita sudah lakukan rekapitulasi verifikasi faktual masa perbaikan dan keanggotaan partai politik peserta pemilu 2024," terangnya.

"Dari sisi teknis sudah kita lakukan. Selanjutnya, untuk divisi SDM, perekrutan PPK dan PPS yang bakal kita lakukan sedang proses," ungkapnya.

Pemutakhiran data pemilih bakal dilakukan pada bulan Februari 2023 setelah pelantikan anggota PPK dan PPS.

"Untuk divisi data, perihal pemutakhiran data pemilih akan segera kita langsungkan dan kita masih berada dalam pembentukan badan adhoc. Pada bulan Februari 2023, kita akan lakukan pemutakhiran data pemilih," sambungnya.

Kegiatan lainnya juga tengah berjalan pada divisi lain jelang pemilu 2024.

"Untuk divisi hukum dan pengawasannya, kita sedang mempersiapkan akan segala terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau pelanggaran hukum saat proses administrasi dan lainnya pada tahapan," sambungnya.

"Hal sama juga terjadi pada bidang logistik dan keuangan. Kegiatan masih berjalan seperti biasanya," pungkasnya.

(cr3/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved