Breaking News:

Memilih Damai

Potensi Munculnya Politik Identitas di Pemilu 2024, Founder Intrans: masih Kuat di Pilkada

Pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) 2024 bakal diselenggarakan untuk memilih legislatif, presiden, hingga kepala daerah.

ISTIMEWA
Talkshow Memilih Damai mengenai Pemilu 2024 di FISIP Unpar, Bandung, Senin (21/11/2022). 

TRIBUN-MEDAN.com - Pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) 2024 bakal diselenggarakan untuk memilih legislatif, presiden, hingga kepala daerah.

Dalam pemilu biasanya selalu muncul politik identitas baik dari kesukuan, agama, atau hal apapun yang justru dapat mencederai pemilihan pemimpin masa depan. 

Isu ini yang lantas menjadi isu menarik yang diangkat Tribun Jabar bersama Universitas Katolik Parahyangan Bandung (Unpar) dalam menggelar forum talkshow dengan menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di bidangnya, seperti antara lain Founder INTRANS, Andi Saiful Haq; Dosen Ilmu Politik Unpad, Firman Manan; Dekan FISIP Unpar, Pius Sugeng, dan Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini.

Baca juga: Ancaman Politik Identitas, Founder Intrans Beber Langkah yang Harus Dilakukan Jelang Pemilu 2024

Kegiatan ini pun dipandu oleh Adi Sasono selaku Pemimpin Redaksi Tribun Jabar sebagai moderator, dan Nitia Anisa sebagai host.

Andi Saiful Haq menyampaikan, kegiatan forum talkshow semacam ini sangatlah positif lantaran pemilu di Indonesia selalu dibayang-bayangi politik identitas. Dalam beberapa dekade, Andi melihat politik identitas ini begitu destruktif terurama di Timur Tengah, semisal Afganistan.

"Semoga Indonesia sebagai masyarakat majemuk selamat dari politik identitas ini dan saya pikir kondisi ini harus dimulai dari elemen bangsa, seperti kampus dan media secara rutin sampai pemilu 2024. Lewat model pendidikan politik ini saya pikir kebhinekaan Indonesia sesuai kultur," katanya di Unpar, Senin (21/11/2022).

Politik identitas, lanjut Andi, tak akan dapat menang di pemilu 2024, meski di skala kecil seperti pilkada hal itu bisa terjadi, tetapi skala nasional itu sulit, lantaran kebhinekaan Indonesia yang telah mengakar daripada politik identitas.

"Potensi (politik identitas) di 2024 pasti ada dan itu bisa saja memecah belah maka harus dilawan bersama-sama. Contoh terdekat saja ketika pilkada DKI Jakarta, masalah track record atau prestasi tak diperbincangkan, tapi identitas keagamaan justru mengemuka dan menjadikan pemilu tak sehat," ujarnya seraya mengajak masyarakat untuk menghindari sekaligus tak terlibat dalam politik identitas ini.

Pius Sugeng menambahkan, politik identitas menjadi sebuah hal yang tak bisa dibenarkan. Apalagi, kondisi masyarakat yang masih berbeda-beda sehingga perlu didorong edukasi terus-menerus dari berbagai pihak, seperti kampus dan media.

"Saya pikir edukasi seperti sekarang lewat forum ini menjadi format edukasi kepada masyarakat sehingga semua bisa tercerahkan dalam pilihan politiknya yang berorientasi pada figur yang dapat memberikan kesejahteraan," katanya dalam forum diskusi bertemakan 'Memilih Damai (membaca kecenderungan preferensi pemilih: kesukuan, kesalehan atau kapasitas).

"Paling penting dipertimbangkan Indonesia ini mencari orang yang mempunyai integritas. Memang susah, tapi paling tidak tak korupsi, atau partai yang lakukan korupsi itu banyak maka harus dihukum dengan tak memilihnya," katanya.

 Pengamat politik Unpad, Firman Manan mengajak masyarakat untuk dapat kritis dalam melihat isu politik identitas ini. Menurutnya, ada variabel lain yang tak semata keinginan pemilih karena faktor etnis, terlebih adanya aturan 20 persen presiden threshold, sehingga kemungkinan munculnya calon dari non Jawa kecil.

"Saya tak yakin jika etnis menjadi variabel dominan dalam pemilu 2024," katanya. 

(*/TRIBUN MEDAN)

 

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved