Breaking News:

TRIBUN WIKI

SOSOK Teuku Syarafi, Ketua PN Kota Binjai yang Promosi Jabatan ke PN Banda Aceh Kelas IA

Pria kelahiran Nagan Raya, Aceh Barat, pada 7 Januari 1976 ini pulang kampung usai mengabdi di Kota Binjai selama satu tahun empat bulan. 

Penulis: Muhammad Anil Rasyid | Editor: Ayu Prasandi
HO
Teuku Syarafi saat dilantik jadi Ketua PN Binjai Kelas IB setahun yang lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Ketua Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB, Teuku Syarafi mendapat promosi jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA. 

Pria kelahiran Nagan Raya, Aceh Barat, pada 7 Januari 1976 ini pulang kampung usai mengabdi di Kota Binjai selama satu tahun empat bulan. 

Syarafi menjelaskan, Kota Binjai merupakan daerah pertama mengabdi atau berdinas sebagai abdi negara untuk di luar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

Baca juga: Sosok Pelaku Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar, Ternyata Pembuat Bom Cicendo Tahun 2017

Artinya, sepanjang jadi seorang hakim, Syarafi hanya berdinas di seputaran Aceh saja. 

"Saya masuk pegawai tamat SMA tahun 1997. Kemudian kuliah sarjana hukum, lalu coba tes jadi calon hakim tahun 2002. Sepanjang jadi hakim, saya selalu di Aceh saja. Seperti Wakil Ketua PN Sinabang, Ketua PN Lhoksukon, Ketua PN Aceh Besar, Wakil Ketua Lhokseumawe, Ketua Lhokseumawe sampai akhirnya Ketua PN Binjai," ujar Syarafi, Jumat (9/12/2022). 

Lanjut Syarafi, di Binjai ia meninggalkan sebuah inovasi baru yang merupakan turunan dari Ketua Mahkamah Agung, adalah e-berpadu, elektronik berkas pidana terpadu. 

Oleh Ketua MA yang meresmikan e-berpadu, langsung memberi perintah kepada jajaran untuk menerapkannya. Syarafi yang mendapat instruksi ini langsung bergerak cepat. 

Dia kemudian mengajak unsur dari polres dan kejaksaan negeri untuk membuat MoU tentang aplikasi e-berpadu. Lantas apa itu e-berpadu?

Baca juga: SOSOK Rob Clinton, Suami Chelsea Islan, Terjun ke Dunia Politik Hingga Punya Sederet Bisnis

Syarafi menjelaskan, e-berpadu adalah sebuah inovasi baru yang untuk memudahkan pelayanan. 

"Kami sudah melakukan MoU dengan polres dan kejaksaan terkait aplikasi e-berpadu ini. Nah sekarang, izin penyitaan dan penahanan, cukup melalui aplikasi e-berpadu," ujar Syarafi.

"Tidak perlu mengirimkan berkas fisik, cukup dengan soft copy. Jadi sekarang tidak perlu lagi manual, cukup melalui email," sambungnya.

Kedepannya, Syarafi menambahkan, pelimpahan berkas dari kejaksaan ke meja hijau pengadilan rencananya juga akan melalui aplikasi e-berpadu. 

"Diawali masukan data dokumen melalui itu (aplikasi e-berpadu), langsung dilimpah berkas dan fisik menyusul. Ya terintegrasi dengan kejaksaan seperti halnya jadwal sidang yang dapat dilihat juga di kejaksaan," ujar Syarafi.

Dengan adanya aplikasi e-berpadu ini, tentu menghemat waktu. Dalam waktu 3 jam saja, izin penyitaan maupun penahanan dapat diterbitkan. 

Baca juga: SOSOK Maria Luna Ferisa, Putri Petinju Chris John, Kini Jadi Atlet Wushu Ikuti Jejak Karier Sang Ibu

"Mudah mudahan pimpinan baru dapat meningkatkan e-berpadu ini," ujar Syarafi

Begitu juga dengan penyelesaian perkara. Saat menjadi orang nomor satu di PN Binjai, perkara yang juga tidak banyak sekitar 300-an berkas perkara, dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan.

Artinya, satu perkara dapat dituntaskan dalam waktu tiga bulan saja. 

"Targetnya lima bulan. Sehingga masyarakat tidak menunggu kepastian hukum dengan cepat. Kalau lewat (lima bulan), harus melapor, harus disampaikan alasannya mengapa telat. Tapi sampai sekarang Insya Allah tidak ada yang lewat dari lima bulan," tutup Syarafi.

(cr23/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved