Pakpak Bharat
Terus Bangun Kerja Sama, Bupati Franc Tumanggor Tanda Tangani Pakta Integritas dengan BPJS Kesehatan
Kabupaten Pakpak Bharat merupakan satu di antara 9 Kabupaten/Kota se Sumatera Utara yang sudah mendapatkan predikat Universal Health Coverage (UHC).
lihat foto
TRIBUN-MEDAN.COM - Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor Bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe, Rita Masyita Ridwan, menandatangani Pakta Integritas Pemerintah Daerah Pakpak Bharat dalam Pendaftaran Peserta Pekerja bukan penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBPU dan BP Pemerintah Daerah) dengan mekanisme Kepesertaan Non Cut Off.
Penandatanganan kerja sama dilangsungkan di Ruang Kerja Bupati Pakpak Bharat, Komplek Panorama Indah Sindeka, Salak, Jumat (9/12/2022).
Bupati Franc Tumanggor turut didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Pakpak Bharat Jalan Berutu, Kepala Dinas Kesehatan Pakpak Bharat dr. Tomas, Kepala Dinas Kemunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat Sahat Boang Manalu, serta Plt. Asisten Pemerintahan Setda Pakpak Bharat, Petrus Saragih.
Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor Bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe, Rita Masyita Ridwan, menandatangani Pakta Integritas Pemerintah Daerah Pakpak Bharat dalam Pendaftaran Peserta Pekerja bukan penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBPU dan BP Pemerintah Daerah) dengan mekanisme Kepesertaan Non Cut Off. Penandatanganan kerja sama dilangsungkan di Ruang Kerja Bupati Pakpak Bharat, Komplek Panorama Indah Sindeka, Jumat (9/12/2022). (Diskominfo Pakpak Bharat)
Dalam kesempatan itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe Rita Masyita Ridwan, menjelaskan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Menurutnya, Kabupaten Pakpak Bharat merupakan satu di antara 9 Kabupaten/Kota se Sumatera Utara yang sudah mendapatkan predikat Universal Health Coverage (UHC).
"Sejak tahun 2021 sebenarnya Kabupaten Pakpak Bharat telah mendapatkan predikat UHC ini. Namun ada yang berbeda pada penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) UHC tahun ini, dimana terhitung 1 Januari 2023 Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat setuju untuk melaksanakan PKS UHC Sistem Non Cut Off (kepesertaan langsung aktif), sehingga semua peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah yang didaftarkan harapannya akan langsung aktif saat diajukan ke masterfile BPJS Kesehatan,"jelas Rita Masyita.
Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor Bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe, Rita Masyita Ridwan, menandatangani Pakta Integritas Pemerintah Daerah Pakpak Bharat dalam Pendaftaran Peserta Pekerja bukan penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBPU dan BP Pemerintah Daerah) dengan mekanisme Kepesertaan Non Cut Off. Penandatanganan kerja sama dilangsungkan di Ruang Kerja Bupati Pakpak Bharat, Komplek Panorama Indah Sindeka, Jumat (9/12/2022). (Diskominfo Pakpak Bharat)
Adanya kerja sama ini, kata Rita Masyita, memungkinkan para peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan semakin dipermudah administrasinya, dimana saat ini cukup menggunaakan NIK yang ada di dalam KTP atau Kartu Keluarga peserta JKN sudah dapat menerima layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama.
Peserta JKN juga saat ini dapat berobat hanya dengan menunjukkan kartu Indonesia Sehat (KIS) digital yang dapat diunduh melalui aplikasi Mobile JKN.
Bupati Franc Bernhard Tumanggor sendiri berharap agar kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak BPJS Kesehatan ini dapat terus meningkat di masa yang akan datang.
"Tahun demi tahun, kerja sama kita harus terus meningkat, nilai kerja sama yang sangat bermanfaat bagi masyarakat ini yang sangat kami harapkan,"ujar dia.
Bersamaan dengan penandatanganan ini turut ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Universal Health Coverage (UHC) Non Cut Off Tahun 2023 antara Kepala Dinas Kesehatan Pakpak Bharat dr. Tomas dengan Kepala BPJS Cabang Kabanjahe Rita Masyita Ridwan. (*/tribun-medan.com)
| Pakpak Bharat Terus Dorong Percepatan Pembangunan Food Estate, Ini Arahan Kemenko Marves RI |
|
|---|
| Diskominfo dan BPS Kabupaten Pakpak Bharat Gelar FGD Pengumpulan Data Daerah Dalam Angka 2023 |
|
|---|
| Pakpak Bharat Raih Piagam Penghargaan Predikat Kepatuhan Standard Pelayanan Publik dari Ombudsman RI |
|
|---|
| Sidang Paripurna DPRD Pakpak Bharat, Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 |
|
|---|
| Tim Kemenko Marves RI dan Kementerian PUPR Turun ke Pakpak Bharat untuk Meninjau Areal Food Estate |
|
|---|
