Breaking News:

Berita Medan

Unjuk Rasa Peringati Hari Korupsi Sedunia, Massa Aksi Minta Gubernur Hentikan Proyek 2,7 Triliun

Belasan massa melakukan aksi unjuk rasa menuntut Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi untuk segera menghentikan proyek multi years.

Penulis: Rechtin Hani Ritonga | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN MEDAN/RECHTIN
Belasan massa melakukan aksi unjuk rasa menuntut Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi untuk segera menghentikan proyek multi years Rp 2,7 triliun di tahun 2023 dan 2024. 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Belasan massa melakukan aksi unjuk rasa menuntut Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi untuk segera menghentikan proyek multi years Rp 2,7 triliun di tahun 2023 dan 2024.

Desakan itu disampaikan sekaligus memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022 di depan Kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro, Jumat (9/12/2022).

Baca juga: Kadisdik Sumut Usut Oknum Penggerak Sampai Siswa SMAN 6 Unjuk Rasa Minta Kepsek Dicopot

Seorang massa aksi, Arief Tampubolon dalam orasinya mengatakan, proyek multi years jalan dan jembatan Sumut senilai Rp 2,7 triliun itu harus dihentikan di tahun 2023 dan 2024 karena tidak ada payung hukumnya.

"Pak Gubsu harus hentikan proyek Rp 2,7T ini, karena tidak ada payung hukumnya, tidak ada di KUA-PPAS dan APBD. Hanya bermodalkan 2 orang pimpinan DPRD yang tanda tangan dengan Gubsu," ucap Arief Tampubolon.

Kader Partai Demokrat ini juga mengatakan progres kerja 33 persen di tahun 2022 dari proyek Rp 2,7 triliun itu juga harus bersih dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), jika Gubsu Edy Rahmayadi mau aman dari jeratan hukum.

"Sampai saat ini, baru 10 persen terlaksana. Sampai dengan akhir Desember 2022 ini harus tuntas progres kerja yang 33 persen itu, jika tidak akan memperkuat proyek Rp2,7T ini benar bermasalah, dan akan merusak APBD Sumut pada tahun 2023 dan 2024," sambung Arief.

Jika proyek Rp 2,7 triliun ini tidak dihentikan pada tahun 2023 dan 2024, lanjut Arief, KPK harus segera mengusut dugaan korupsi yang terjadi pada proyek multi years tersebut.

"KPK harus periksa proyek Rp 2,7T ini, periksa mantan Plt Sekda Afif Lubis, Kepala Bappeda Hasmi Rizal Lubis, Kepala BPKAD Ismail Sinaga, Kepala Dinas BMBK Bambang Pardede, KPA Marlindo Harahap, KSO PT. Waskita Karya, PT. SMJ, dan PT. Pijar Utama," ungkapnya.

Wakil Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPD Partai Demokrat Sumut ini juga meminta KPK memeriksa 3 broker sebagai pihak yang terlibat dalam KSO PT. Waskita SMJ Pijar Utama yang diduga melakukan suap senilai Rp 10 miliar.

Baca juga: Warga Mongolia Unjuk Rasa Menyerbu Istana Negara, Frustrasi dengan Ekonomi Negara yang Sedang Kritis

"Proyek Rp 2,7 triliun ini laporannya sudah diterima KPK, sudah keluar nomor agenda dan informasinya. Makanya kita juga minta KPK untuk memeriksa 3 broker KSO itu, yaitu Wahyu, L, dan S. Ini harus diungkap jika proyek itu ada temuan BPK RI dan tidak dihentikan di tahun 2023 dan 2024," pungkasnya.

Massa aksi dari elemen masyarakat ini diterima Kepala Bagian Pembangunan Pemprovsu Rasadi Nasution. Kepada massa aksi, Rasadi berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

"Semua aspirasi dari kawan kawan ini akan saya sampaikan ke pimpinan saya untuk ditindaklanjuti," jawab Rasadi kepada belasan aksi massa Hakordia 2022.

(cr14/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved