Pupuk Subsidi

Gawat, Harga Pupuk Bersubsidi di Simalungun Diakali Pengecer, Petani Penerima tak Sesuai KTP

Pupuk subsidi yang mestinya dibagikan ke para petani diduga disalurkan tidak tepat sasaran di Kabupaten Simalungun

Penulis: Alija Magribi | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Aktivitas petani di ladang jahe merah, Simpang Sigodang, Kecamatan Merek, Kabupaten Simalungun, Sabtu (13/11/2021)/(Tribun Medan - Alija Magribi) 

TRIBUN-MEDAN.COM,SIMALUNGUN- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara menemukan adanya dugaan korupsi dalam penyaluran pupuk urea bersubsidi di Kabupaten Simalungun.

Temuan tersebut berupa markup harga eceran pupuk subsidi yang dilakukan distributor kepada petani

BPK RI mengumumkan bahwa alokasi pupuk urea bersubsidi di Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sebanyak 152.627 ton dari alokasi total PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).

Hal itu berdasarkan Surat Direktur Utama PT.Pupuk Indonesia (PI) nomor 0108/A/PJ/C31/ET/2021 tanggal 7 Januari 2021.

Baca juga: Rentan Diselewengkan, Mabes Polri Turun Tangan Awasi Distribusi Pupuk Subsidi di Sumatera Utara

Dari alokasi yang dimaksud, nyatanya penyaluran pupuk urea di Kabupaten Simalungun ditengarai tak sesuai ketentuan sebagaimana di uraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupupuk Bersubsidi Tahun 2021.

“Berdasarkan hasil wawancara, konfirmasi, reviu dokumen SPJB, e-RDKK, laporan aplikasi T-Pubers, dan pemeriksaan fisik dengan cara uji petik atas realisasi penyaluran pupuk urea bersubsidi, ditemukan administrasi penyaluran pupuk urea  bersubsidi tak tertib yang dilakukan oleh distributor dan pengecer,” bunyi temuan tersebut, yang dilihat Tribun-medan.com, Jumat (16/12/2022).

Baca juga: Duit Negara Terbatas, Jatah Pupuk Subsidi di Kabupaten Dairi Berkurang

“Bukti penyaluran tidak diurutkan secara per bulan, laporan F6 per-bulannya tak diserahkan oleh distributor, akibatnya angka volume penyaluran berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap BPK.

Tak cuma di situ saja, BPK menyebut adanya perbedaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) petani yang terdaftar dalam e-RDKK dengan KTP dalam melakukan penebusan pupuk urea bersubsidi tahun 2021 terdiri dari Pengecer diantaranya, UD Sederhana dan UD Tani Harmoni, keduanya untuk daerah Kecamatan Gunung Maligas.

Kemudian UD PM Mandiri di Kecamatan Tanah Jawa, dan CV Garuda untuk Kecamatan Gunung Maligas dan Tanah Jawa.

Baca juga: Plt Bupati Langkat Syah Afandin Minta Gapoktan Bantu Pemerintah Awasi Penyaluran Pupuk Subsidi

Temuan BPK berikutnya perbedaan harga jual pupuk urea bersubsidi antara distributor dengan pengecer.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, diketahui distributor menjual pupuk urea bersubsidi kepada pengecer sebesar Rp.2.250.000/ton dan Rp.2.260.000/ton diatas harga jual yang ditetapkan sebesar Rp.2.181.818/ton.

“Sama halnya yang terjadi antara pengecer ke petani sebesar Rp 2.350/kg sampai dengan Rp2.900/di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 2.250/kg yang dilakukan oleh pengecer diantaranya UD Tani Harmoni, UD Sederhana, UD Dua Putra Maju dan distributor CV Garuda,” jelas bunyi LHP tersebut.

Baca juga: 337 Ton Pupuk Subsidi Menumpuk di Gudang, Sementara Petani Kesulitan Mendapatkan Pupuk

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Ruslan Sitepu menyampaikan pihaknya selama ini melaksanakan penyaluran pupuk subsidi telah sesuai prosedur. 

“Di Dinas Pertanian yang kita laksanakan kita tetap mengedarkan harga eceran tertinggi kepada setiap kios pengecer. Nah jadi, sebenarnya kalau memang ada temuan ini, temuan ini kapan? Belum ada disampaikan ke aku!,” kata Ruslan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved