Sumut Memilih

Soal Peluang Musa Rajekshah jadi Calon Gubernur Sumut, Begini Kata Pengamat Politik

Pengamat politik turut memberikan pendapat terkait peluang Musa Rajekshah menjadi calon Gubernur Sumut

Editor: Array A Argus
Dok. Golkar Sumut
Ketua DPD Golkar Sumut Musa Rajekshah saat ditemui di Regale Convention Center, Jalan Adam Malik, Sabtu (5/11/2022). 

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur Sumatra Utara sekaligus Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah atau Ijeck menyatakan diri siap menjadi calon Gubernur Sumut pada Pilgub 2024 mendatang. 

Pernyataan Ijeck itu bertepatan pada pelaksanaan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Golkar Sumut, di mana konsolidasi Partai Golkar tingkat daerah dilaksanakan.

Pengamat Politik asal Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (UMSU), Sohibul Anshor Siregar menilai apa yang dilakukan Ijeck adalah hal yang lazim dilakukan semua ketua partai politik level provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Baca juga: Ijeck dan Edy Rahmayadi Sudah Terang-terangan Saling Sindir, Isu Pecah Kongsi Makin Menguat

Bedanya, kata Sohibul, partai lain tak banyak yang menganggapnya menjadi konsumsi masyarakat luas, sedangkan Ijeck menilainya perlu untuk mewarnai wacana umum di Sumut. 

"Artinya, dengan menjadi ketua partai, semua figur itu selalu berfikir tentang cara merealisasikan keinginan meraih promosi politik sebagai reward," ujar Sohibul kepada tribun-medan.com, Senin (26/12/2022).

Namun, Sohibul mengatakan ada dua hal yang perlu dilakukan Ijeck sebagai pimpinan daerah partai politik sebelum merealisasikan keinginannya sebagai calon gubernur.

Baca juga: Ijeck Yakin Menangkan Pilkada 2024 setelah 3 Kepala Daerah di Sumut Masuk Golkar

Hal ini, kata Sohibul, dikarenakan agenda perhelatan politik secara nasional tahun 2024 akan diawali pileg dan Pilpres sebelum disusul Pikada serentak pada November 2024.

Dikatakan Sohibul, semua pimpinan partai di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), termasuk Ijeck dan seluruh Ketua Partai Golkar pada level Kabupaten dan Kota se-Sumut, akan terlebih dahulu membuktikan kepada pimpinan pusat partai, kinerja politiknya di daerah masing-masing. 

"Standar ukurannya sederhana. Pertama, mampukah mereka menambah jumlah suara dan kursi dibanding pemilu 2019,"

"Kedua, apakah mobilisasi dukungan yang dipersembahkan untuk keterpilihan paslon Capres yang diusung partai cukup memuaskan atau tidak bagi pimpinan pusat partai dan koalisinya," katanya.

Baca juga: Akhirnya Gubernur Edy Rahmayadi Buka Suara soal Pembelian Lahan Medan Club, Ini Alasannya

Menurutnya, merupakan hal yang sudah lazim diketahui bahwa Pimpinan Pusat partai hanya bekerja dalam ranah manajerial. Implementasi teknisnya, kata Sohibul, tetap terbagi secara proporsional ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.

"Artinya, seideal dan seoptimis apa pun target pimpinan pusat partai di Jakarta, capaiannya sangat ditentukan oleh pimpinan dan kader partai di daerah,"

"Mengingat posisi Sumut sebagai pemilik populasi pemilih terbesar di luar Jawa, maka harapan semua pimpinan pusat partai begitu tinggi untuk Sumut,"

"Tentu Ijeck sangat berkeinginan untuk itu dan sangat menyadari bargaining positionnya ditentukan oleh capaian prestasi pileg dan pilpres 2024 sebelum melenggang ke arena Pilgubsu 2024," ucapnya.

Baca juga: Wagub Ijeck Minta Atlet Taekwondo Bertanding Sportif Harumkan Nama Sumut

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu menegaskan bahwa regulasi yang berlaku dalam Pilkada hingga saat ini masih sangat mengedepankan figur yang ditentukan oleh pimpinan pusat partai.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved