PPP dan PKS Sumut Kompak Tolak Usulan Sistem Proporsional Tertutup Pada Pemilu 2024

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatra Utara (Sumut) dan Partai Keadlian Sejahtera (PKS) Sumut kompak menolak usulan perubahan sistem pemilu legislatif kepada sistem proporsional tertutup.

Di mana pada sistem proporsional tertutup rakyat tak lagi memilih langsung calon legislatif, melainkan hanya memilih partai.

Ketua DPW PPP Sumut, Jafaruddin Harahap mengatakan selama hampir 50 tahun berdiri, PPP sudah mengikuti berbagai sistem dalam pemilu.

Baca juga: Partai Nasdem Medan Tolak Pemilu 2024 Dengan Sistem Tertutup, Begini Kata Afif Abdillah

Menurut Jafaruddin, sistem proporsional tertutup dilakukan pada masa orde baru dan harus dilakukan kajian jika ingin dikembalikan ke sistem tersebut.

"Dengan adanya usulan salah satu partai politik untuk menjadikan sistem proporsional tertutup PPP dalam hal ini sudah pernah mengikuti dan mengalami karena kita sudah berusia 50 tahun dan sudah mengikuti 10 kali pemilu,"

"Nah ketika ada usulan dikembalikan ke masa lalu itu perlu kajian yang kuat," ujar Jafaruddin kepada tribun-medan.com, Rabu (4/1/2023).

Lebih lanjut Jafar mengatakan sistem proporsional tertutup akan menyebabkan partai politik rentan terhadap konflik internal.

Baca juga: Dinyatakan Lolos Sebagai Peserta Pemilu 2024, Kini Partai Ummat Tanjungbalai Siap Susun Strategi

"Karena nantinya itu jadi persoalan di internal partai dan memicu konflik internal. Sementara partai politik adalah pilarnya demokrasi jadi tentunya kita berharap konflik internal partai itu harus diminimalisir,"

"Jangan sampai partai itu konflik sehingga berpengaruh kepada kepentingan rakyat," katanya.

Menurut Jafar, Pemilu legislatif adalah pesta rakyat yang harus disemarakkan dan melibatkan banyak pihak. Ia mengatakan, sistem proporsional tertutup akan banyak merugikan rakyat.

Baca juga: PARTAI UMMAT Lolos, Amien Rais Langsung Ingatkan Presiden Jokowi : Pemilu 2024 Jangan Ditunda

"Kita sudah berpengalaman ketika proporsional tertutup melahirkan banyak hal tidak menyenangkan untuk rakyat. Dan proporsional terbuka yang kita jalani sekarang dilihat lebih baik demokrasinya. Artinya rakyat bisa langsung memilih calon yang diusung," ucapnya.

Sementara itu, terkait pendapat bahwa sistem proporsional tertutup dapat menekan harga (cost) politik, Jafaruddin menilai hal tersebut relatif.

"Itu relatif apakah caleg itu melakukan money politik atau tidak. Karena sekarang semua kader partai sudah diawasi oleh KPK,"

"Maka mengurangi cost politik itu bukan harus merubah sistem justru harus pengawasannya yang ditingkatkan. Itu yang saya pikir salah dalam memahami ini," katanya.

Baca juga: AMIEN RAIS Puji KPU, Sempat Klaim Partai Ummat Dijegal Kini Jadi Peserta Pemilu 2024

Menurut Jafar, kedua sistem baik terbuka maupun tertutup tetap memiliki celah untuk praktik money politik.

"Itu tergantung pengawasan. Kita ada Bawaslu yang akan mengawasi cara-cara kerja politik dan caleg nantinya,"

"Karena juga sistem tertutup itu pasti akan lebih besar lagi nanti (money politik) walaupun nanti cara kerjanya berbeda bukan orang per orang tapi per partai politik nanti," ucapnya.

Senada dengan PPP, DPD PKS Sumut juga mendukung tetap dilakukannya sistem proporsional terbuka.

Ketua DPD PKS Sumut, Usman Jakfar mengatakan PKS tetap mendukung sistem proporsional terbuka yang memungkinkan rakyat terlibat langsung dalam memilih wakilnya di parlemen.

Usman mengatakan, masyarakat juga bisa menilai langsung calon yang akan dipilih sesuai rekam jejaknya.

"Kita mendukung sistem proporsional terbuka karena lebih sesuai dengan kehendak publik. Publik ingin agar wakil yang akan dipilih oleh mereka jelas track recordnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan tidak menutup kemungkinan Pemilu 2024 nanti bakal diberlakukan sistem proposional tertutup.

Hal tersebut Hasyim sampaikan dalam sambutannya pada acara Catatan Akhir Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Oleh karena itu dia mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri tidak memanfaatkan alat peraga kampanye sebelum jadwalnya.

"Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup. Maka dengan begitu menjadi tidak relevan misalkan saya mau nyalon pasang gambar-gambar di pinggir jalan, jadi gak relevan," kata Hasyim.

Hasyim menjelaskan proses proposional tertutup tidak lagi menampilkan nama-nama dan foto calon legislatif.

"Karena namanya enggak muncul lagi di surat suara. Enggak coblos lagi nama-nama calon. Yang dicoblos hanya tanda gambar parpol sebagai peserta pemilu," jelas Hasyim.

"Sehingga di banyak diskusi sering kami sampaikan kami berharap kita semua menahan diri untuk tidak pasang-pasang gambar dulu. Siapa tahu sistemnya kembali tertutup," tambahnya.

Lebih lanjut Hasyim mengatakan peluang sistem proporsional tertutup tersebut terbuka lebar seiring dengan berbagai gugatan yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menjelaskan sistem pemilu proporsional terbuka sudah dimulai sejak Pemilu 2009 dan dimulainya berdasarkan putusan MK bukan di UU.

"Sejak itu pula pemilu 2014 dan 2019 pembentuk norma UU tidak akan mengubah itu, karena kalau diubah tertutup kembali akan jadi sulit lagi ke MK. Dengan begitu, kira-kira polanya kalau yang membuka itu MK, ada kemungkinan yang menutup MK," Hasyim menjelaskan.(cr14/tribun-medan.com)