Berita Sumut

DPRD Provinsi dan KPK Soroti Aktivitas Galian C IIegal yang Masif di Sumut

Masifnya galian C ilegal yang beroperasi di Sumatera Utara mendapat sorotan DPRD Sumut hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Tribun Medan/Anugrah Nasution
Aktivitas galian C ilegal yang ada di Dusun IV, Desa Rimbun, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com, SERGAI - Masifnya galian C ilegal yang beroperasi di Sumatera Utara mendapat sorotan DPRD Sumut hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Ronny Reynaldo Situmorang menyatakan, pihaknya sudah melakukan dua kali rapat dengar pendapat dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Inspektur Pertambangan membahas banyaknya galian C yang beroperasi. 

Baca juga: Truk Galian C Ilegal Diadang Warga Desa Naga Raja, Selama Ini tak Pernah Ditindak

"Terkait galian C ilegal bukan hanya di Sergai saja tapi juga di Sumatera Utara,  kita sudah rapat dengan Kadis SDM. Infomasi terkahir sudah rapat dengar pendapat dengan mereka dan Instruktur Pertambangan. Menyikapi banyak galian C dan peraturan terbaru Dirjen Minerba tahun 2022. Dimana poin mengembalikan pengawasan dan perizinan kewenangan galian dan tambang kepada Provinsi," ujar Ronny kepada Tribun Medaan, Kamis (19/1/2023). 

Ronny mengatakan, banyaknya galian C ilegal di Sumut sudah dalam sorotan KPK.

Dia mengatakan, KPK telah melakukan supervisi bersama Dinas ESDM, Inspektur Pertambangan dan Polda Sumut. 

Pihaknya, ujar Ronny, mendukung penuh supervisi yang dilakukan KPK untuk memberantas galian C ilegal yang merusak lingkungan. 

"Bahwa itu sudah berada dalam supervisi KPK. Dan KPK sudah dua kali dengan Dinas ESDM Provinsi Kabupaten Kota kemudian Polda dan Inspektur Pertambangan. Dan kemarin kami Komisi D menyepakati akan mendukung supervisi yang dilakukan oleh KPK untuk membahas mengenai pengawasan galian C," ujar Ronny. 

"Tidak hanya galian C yang tidak berizin termasuk juga yang punya izin, KPK juga akan melihat bagaimana pelaksanaannya. Jadi tidak hanya di Sergai meski kita tau di sana banyak sekali galian ilegal tapi juga di Sumut," katanya. 

Selain itu Ronny mengatakan, Komisi D DPRD Sumut juga berencana membentuk panitia khusus untuk melakukan investigasi adanya material bangunan tak berizin yang digunakan dalam pembangunan proyek strategis nasional di Sumatera Utara. 

"Soal galian C bukan hanya di Sergai saja di wilayah lain di Sumut juga banyak. Secara informal sebenarnya sudah ide ide yang berkembang di komisi D untuk menggagas pembuatan Pansus menginvestigasi dan mengawasi terkait sumber material proyek proyek pemerintah yang ada di Sumut. Tujuan kita agar bisa menertibkan ini, agar pelaksana pelaksana pekerjaan itu betul betul menggunakan material yang sudah berizin," ujar Ronny. 

Ronny mengatakan, dalam peraturan, pemerintah Sumatera Utara bersama Inspektur Pertambangan yang ada di bawah Dirjen Minerba merupakan pihak yang diamanatkan melakukan pengawasan terhadap hal tersebut. 

DPRD Sumut kata Ronny juga telah menyampaikan agar Pemprov Sumut bersama Inspektur Pertambangan melakukan pengawasan kepada suplai material proyek strategis di Sumut. 

Pihaknya telah meminta agar pembangunan proyek pemerintah tidak menggunakan material yang tidak jelas kepemilikan izin. 

"Terkait soal pembangunan strategis nasional kami pun sudah menghimbau kepada inspektur pertambangan agar melakukan pengawasan khusus kepada pelaksana pekerjaan program strategis nasional agar tidak menerima suplai material yang tidak jelas kepemilikan dan dasar hukumnya," tutupnya. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved