Breaking News:

Berita Sumut

Meski Tak Ikut Demo ke Gedung DPR, Kades di Deli Serdang Ikut Tuntut Penambahan Jabatan Jadi 9 Tahun

Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Deli Serdang memastikan tidak ada anggotanya yang ikut dalam aksi unjukrasa

Penulis: Indra Gunawan | Editor: Royandi Hutasoit
HO / Tribun Medan
Kepala desa demo di Gedung DPR RI 

TRIBUN-MEDAN.com, LUBUKPAKAM - Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Deli Serdang memastikan tidak ada anggotanya yang ikut dalam aksi unjukrasa ke gedung DPR RI Selasa, (17/1/2023). Dalam aksi itu sempat ada ribuan orang Kepala Desa yang ikut.

Tuntutannya meminta perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun. Mereka meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Kita nggak ada ikut demo. Dari Sumatera Utara pun nggak ikut. Itu dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, "ujar Ketua APDESI Deli Serdang, Hajeman Kamis, (19/1/2023). 

Kepala Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa ini mengakui meski tidak ikut dalam aksi namun mereka juga sependapat dengan apa yang dituntut. Disebut mengenai hal ini APDESI telah lebih dulu mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat.

Permohonan untuk penambahan masa jabatan itu sudah dituangkan dalam surat dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Staf Khusus Presiden. 

"Kalau keinginan ini sama semua cuma caranya beda. Kita bersurat dan tidak melakukan demo. Kita sudah tuangkan hasil Rakerda APDESI tahun 2019 mengenai penambahan masa jabatan jadi 9 tahun itu dan kita kirim ke Kementerian. saya langsung yang saat itu menyerahkan permohonan itu, "kata Hajeman. 

Hajeman memaparkan alasan-alasan mengapa mereka mengusulkan masa jabatan Kades diperpanjang. Dianggap hal itu berpengaruh pada penghematan biaya untuk penyelenggaraan Pilkades. Selain itu alasan lain adalah pembangunan di desa tidak bisa rampung kalau hanya masa jabatan 6 tahun. 

"Rata-rata terjadi sengketa (Pilkades). Sengketa ini bisa memakan waktu sampai 3 tahun baru selesai karena kita pemilihan langsung. Sengketa itu panjang, masyarakat itu belum bisa menerima yang bukan jagoannya yang duduk sebagai kepala desa di desanya. Dengan masa waktu yang tinggal sisa, Kades mempersiapkan lagi untuk (Pilkades) berikutnya. Kades ini bersentuhan langsung dengan masyarakat," ucap Hajeman. 

Meski usulan masa jabatan 9 tahun ini banyak dipandang terlalu lama oleh masyarakat namun ia berdalih ada bedanya jabatan Kades dengan Kepala Daerah seperti Bupati/Walikota atau Gubernur.

Karena merasa berhadapan langsung dengan masyarakat dan menjadi pemerintah paling terdepan dianggap apa yang diusulkan pun memang layak untuk dimohonkan. Hal inilah yang dianggap membuat pembeda antara jabatan Kades dengan Kepala daerah yang hanya 5 tahun. 

"Kalau Pemerintah Desa itukan dia jadi dinas terkait. Mau musibah mau orang sakit kita yang tangani. Kalau di Kabupaten ada dinas-dinas terkait maupun UPT. Kalau kita langsung," sebut Hajeman.

Sebelumnya sempat ada ajakan dari Kades yang melakukan aksi untuk memboikot (tidak memilih) partai politik yang tidak mau merevisi masa jabatan kades yang sudah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terkait hal ini Hajeman pun menyebut mereka tidak sependapat untuk itu.

"Kalau itu nggak lah (nggak mau ikut boikot Parpol). Kalau kitakan menyampaikan aspirasi ini melalui musyawarah. Makanya permohonan kita kemarin melalui Rakercab ke Rakerda kita tuangkan dan kita kirimkan Ke Kemendagri dan Kemendes dan ke staf khusud Presiden," katanya.

(dra/tribun-medan.com).

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved