Breaking News:

Sumut Terkini

FKMTI Binjai Ajak Mahasiswa Memahami Pola Mafia Tanah Dalam Merampas Tanah

Sedangkan perampasan tanah ialah konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat dengan pemodal ataupun antara masyarakat dengan pemerintah. 

Penulis: Muhammad Anil Rasyid | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN MEDAN/ANIL
Menyikapi Pola Penguasaan Korporasi Mafia Tanah dalam Merampas Tanah Masyarakat di Indonesia, yang digelar Satuan Mahasiswa dan Pelajar Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (SAPMA AMPI) dan FKMTI Warkop Falco Wira Waakita, Jalan Jawa, Kelurahan Damai, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatra Utara, Kamis (19/1/2023). 

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Koordinator Lapangan Pusat Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Alfan Arsyad, mengajak seluruh elemen masyarakat di Indonesia, khususnya para kaum terpelajar untuk bersatu dan ikut serta berjuang memerangi berbagai praktik mafia tanah. 

Hal ini disampaikan Alfan Arsyad saat tampil sebagai salah satu pembicara dalam dialog publik bertajuk Menyikapi Pola Penguasaan Korporasi Mafia Tanah dalam Merampas Tanah Masyarakat di Indonesia, yang digelar Satuan Mahasiswa dan Pelajar Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (SAPMA AMPI) dan FKMTI Warkop Falco Wira Waakita, Jalan Jawa, Binjai, Kamis (19/1/2023).

Dihadapan para mahasiswa peserta dialog publik, Alfan mengtakan sengketa tanah berbeda dengan perampasan tanah. 

Baca juga: KPU Binjai Umumkan 111 Nama Anggota PPS Terpilih, Dibagi ke 37 Kelurahan

Sebab, sengketa tanah biasanya berkaitan dengan konflik antar ahli waris soal kepemilikan tanah.

Sedangkan perampasan tanah ialah konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat dengan pemodal ataupun antara masyarakat dengan pemerintah. 

"Mafia tanah sama bahayanya dengan mafia narkoba dan koruptor. Sebab dengan dukungan finansial yang besar, para mafia tanah memiliki kemampuan nyata untuk mengkriminalisasi dan mengadu domba masyarakat, terutama rakyat kecil," ujar Alfan, Jumat (20/1/2023). 

Alfan menjelaskan, praktik mafia tanah tumbuh dengan subur di Indonesia karena dipicu perilaku aparatur pemerintah yang cenderung korup.

Sehingga tidak heran jika keadilan hukum masih sulit didapatkan oleh masyarakat kecil saat mereka berhadapan dengan pihak yang mempunyai uang.

Baca juga: Kapolres Binjai Silaturrahmi ke Mako Yonarhanud11/WBY

Diakui Alfan, salahsatu kasus yang saat ini menjadi perhatian pihaknya ialah dugaan kriminalisasi yang dialami Ketua Umum FKMTI, Supardi Kendi Budiardjo. Budiardjo menjadi korban paling nyata atas merajalelanya praktik mafia tanah di Indonesia. 

Dalam kasus ini, tanah yang telah dibeli oleh Budiardjo di Cengkareng, Jakarta, pada 2006, justru dirampas oleh sebuah perusahaan swasta, karena mengklaim memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah terkait.

Padahal Budiardjo memiliki dokumen yang lebih valid dan otentik. 

Atas dasar itu Alfan meminta pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Mafia Tanah, mengingat semakin banyak kasus perampasan lahan, kriminalisasi korban mafia tanah, dan pelanggaran hak azasi manusia terkait dengan konflik agraria, yang terjadi di Indonesia. 

"Sebelumnya memang sudah ada dibentuk Satgas Pemberantasan Mafia Tanah. Tapi kinerjanya tidak maksimal. Bahkan banyak di antara anggotanya justru terindikasi terlibat dalam praktik mafia tanah," ujar Alfan.

Sedangkan itu, Randa Faturrahman Hakim, yang juga anggota Peradi Sumatera Utara, menyatakan, secara umum ada empat penyebab utama terjadinya konflik pertanahan di Indonesia. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved