Breaking News:

Berita Sumut

Fraksi PKS DPRD Sumut Tolak Rencana Kemenag Naikkan Ongkos Haji Tahun 2023

Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara menolak rencana kenaikan ongkos bagi jemaah haji asal Indonesia pada tahun 2023.

HO/Tribun Medan
Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS, Hendro Susanto  

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara menolak rencana kenaikan ongkos bagi jemaah haji asal Indonesia pada tahun 2023.

Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS, Hendro Susanto mengatakan, usulan kenaikan ongkos haji tahun ini menunjukan pemerintah tidak menunjukkan sikap empati kepada rakyatnya.

Baca juga: Rincian Usulan Biaya Haji 2023 yang Totalnya Rp 69 Juta, padahal Tahun Lalu Cuma Rp 39,8 Juta

"Usulan kenaikan ongkos haji mencerminkan Pemerintah tidak memiliki empati terhadap rakyatnya yang akan berangkat menunaikan ibadah Haji pada tahun 2023," ujar Hendro, Sabtu (21/1/2023).

Anggota komisi E DPRD Sumut itu menyatakan Fraksi PKS dengan tegas menolak usulan pemerintah untuk menaikkan biaya haji 2023 sebesar Rp 69 juta.

Ia menuturkan, fraksi PKS mengusulkan agar biaya ongkos haji sama seperti di tahun 2022 lalu, walapun angka tersebut sesungguhnya masih memberatkan bagi calon jemaah haji.

"Ini memberatkan bagi calon jemaah haji di tahun 2023, pemerintah harus peka, pemerintah harus hadir untuk rakyatnya," katanya.

Hendro mengungkapkan bahwa Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp 39.886.009 jika mengacu pada tahun 2022 lalu.

Meliputi biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi pemondokan di Mekkah dan Madinah, biaya hidup (living cost), dan biaya visa.

"Itu sudah memberatkan, apalagi jika naik hampir 100 persen, kasihan calon jemaah haji, kasihan rakyat, pemerintah harus mendengar suara rakyat," ungkapnya.

Hendro mengatakan, suara dan sikap Fraksi PKS sama dengan apa yang dirasakan oleh rakyat, khususnya calon jemaah haji.

"Kami menerima SMS dan Whatsapp dari masyarakat Provinsi Sumatera Utara, kira nya Aleg PKS bersuara dengan lantang untuk menolak wacana kenaikan ongkos naik haji ini," katanya.

Fraksi PKS DPRD Sumut, kata Hendro, menawarkan pemerintah untuk memaksimalkan diplomasi kepada Arab Saudi dan negosiasi yang optimal dari untuk bisa menekan kenaikan biaya haji. 

Pasalnya, kata Hendro, dengan jumlah jemaah haji yang begitu besar, Indonesia bisa menjadi jadi penentu harga dan konstelasi yang ada di Mekkah dan Madinah.

"Loby-loby dong Pak Menteri Agama ke pihak pemerintah Arab Saudi, tahun lalu justru ada wacana mau diturunkan biaya haji oleh legislatif, ini malah mau di tambah oleh pihak pemerintah, sungguh terlalu jika terjadi kenaikan," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia bar menyampaikan usulan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 2023.

Baca juga: KEMENAG Usulkan Biaya Haji 2023 Naik jadi Rp 69 Juta : Menjaga Nilai Manfaat Dana Haji di Masa Depan

Menurut usulan tersebut biaya haji di tahun 2023/1444 H adalah sebesar Rp 69.193.733,60.

Jumlah yang diusulkan ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata biaya perjalanan haji (BPIH) yang mencapai Rp 98.893.909,11.

Hal ini disampaikan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2023).

(cr14/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved