Banyak Masyarakat tak Puas dengan ASN, Gubernur Lantik 911 Pejabat Eselon III

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi menyebut banyak yang tidak puas terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini disampaikannya usai melantik 911 pejabat Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara.

"Banyak yang tidak puas dengan ASN. Sehingga perlu pembenahan-pembenahan kualifikasi terhadap tugas pokok. Jadi pekerjaan antara eselon II, III, dan IV serta staf harus nyambung," ujar Edy di depan Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Selasa (21/2/2023).

Edy mengakui, karena faktor kinerja yang belum maksimal, banyak visi dan misi yang dia targetkan belum tercapai.

"Satu masalah infrastruktur, pertanian, peternakan, kesehatan. Ini empat hal yang masih harus kita pompa," katanya. Dikatakan Edy, untuk sektor prioritas yakni pendidikan baru mencapai 64 persen.

"Pendidikan ada masuk ke 64 persen, ini saya sedang mengevaluasi bersama kepala dinas, apakah mau saya ini terlalu tinggi. Atau capaian-capaiannya ini yang perlu kita evaluasi," katanya.

Mantan Pangkostrad itu meminta agar setiap ASN memahami visi dan misi Gubernur saat mulai menjabat hingga lima tahun ke depan.

Baca juga: Nama-nama Pejabat Eselon II Pemprov Sumut yang Dilantik Gubernur Edy Rahmayadi

"Fokus terhadap visi dan misi gubernur, bukan kemauan gubernur tapi visi dan misi gubernur. Kapan itu, pada saat pencalonan jadi gubernur. Kita jual bahwa misi saya begini-begini. Begitu saya menjadi gubernur itu diparipurnakan dan ditetapkan oleh DPRD menjadi visi dan misi yang harus dilaksanakan," katanya.

Menurutnya, saat ini banyak ASN yang tidak begitu mengerti tugas pokok dan fungsinya di posisi yang sudah ditetapkan.

"Itulah yang saya katakan tak nyambung dengan jabatan Eselon per Eselon tadi. Ada hal karena tidak mengerti, ada hal memang mungkin kualitas. Nah, inilah yang kita lakukan, penyesuaian dari jabatan tersebut. Ini mencerminkan rakyat kita di Sumut," pungkasnya.

Sementara terkait pejabat yang dilantik, yakni sebanyak 329 pejabat Eselon III dan 582 pejabat Eselon IV. Dengan total Eselon III 58 jabatan dan total jabatan Eselon IV 152 jabatan.

Edy menyebut, pelantikan tersebut sudah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Ia mengingatkan para pejabat yang dilantik agar tidak mensomasinya karena perombakan jabatan yang terjadi.

"Ini sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumut.bPerda ini lantas ditindaklanjuti dengan Pergub nomor 9 tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Jadi jangan nanti kalian mensomasi saya, aku udah pakai aturan ini," ujar Edy dalam arahan dan bimbingannya kepada seluruh ASN yang dilantik.

Dikatakan Edy, pihaknya sudah melakukan penggabungan beberapa OPD pada tahun 2022. Sehingga, kata dia, diperlukan perombakan posisi jabatan untuk mengikuti perampingan OPD yang dilakukan.

"Jadi yang dilantik itu kemarin Eselon II ada 7. Kenapa? Ada likuidasi di situ. Pengecilan organisasi. Sampai Rp 800 miliar kita hemat. Itu 800 M itu delapan jembatan bisa dibangun," ucapnya.

Edy menyebut, pihaknya memerlukan waktu hingga satu tahun untuk melakukan penggabungan OPD.

"Organisasinya banyak benar, satu tahun kita berjuang untuk menggabungkan organisasi. Kita butuh uang untuk mensejahterakan masyarakat kita. Sehingga disatukanlah organisasi itu. Dengan disatukan organisasi itu sehingga Eselon III bergabung, Eselon IV bergabung dia. Staf ada juga yang bergabung," ucapnya.

Ada pun pelaksanaan pelantikan dilakukan secara hybrid dengan virtual dan secara offline.

Mantan Pangkostrad itu juga meminta agar para pejabat Eselon III dan IV yang dilantik dapat bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jabatan masing-masing.

"Saya tahu kita lemah kita masih salah di sana sini, itulah manusia. Untuk itu kita bertaubat, beribadah kepada Tuhan memohon ampunan. Iman kita kadang hijau kadang merah kadang putih kadang kuning. Tapi tak ada urusan, yang terpenting kita bekerja untuk rakyat," pungkasnya.

Tak Ada Lagi Sistem Open Bidding

Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi menyebut dirinya tak ingin ada lagi sistem lelang terbuka atau open bidding untuk mengisi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut.
Edy mengatakan, ia sudah menyampaikan hal itu langsung kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya sudah perintahkan bahwa Eselon III asalnya dari Eselon IV. Eselon II asalnya dari Eselon III, Eselon I asalnya dari Eselon II. Saya sudah ngomong sama Presiden, itulah meritokrasi. Ke depan tidak ada open bidding, saya sudah bilang ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bahwa tidak ada open bidding," ujar Edy saat diwawancarai, Selasa (21/2).

Dikatakan Edy, dengan sistem meritokrasi, ASN yang bisa mendapatkan jabatan disesuaikan dengan prestasi yang dicapai.

"Ke depan mana kalian yang berprestasi dan cocok kalian akan menempatkan pada posisi naik kelas. Untuk itu Eselon IV jangan khawatir kali untuk bisa ke Eselon III. Tak usah menghadap saya. Capek kau nanti menghadap saya. Sudah banyak ini yang menghadap saya. Ada yang bawa buah lah, ada yangg ngomong sana lah ngomong sini. Bekerja kau dengan baik, ada yang menilai," ucapnya.

Mantan Pangkostrad itu pun mengatakan, banyak yang mencibir dirinya di luar, mengatakan dirinya terlalu terburu-buru melantik ratusan pejabat. Tapi, ia mengaku tak ambil pusing terkait hal itu.

"Ada yang bilang wah ini si Edy ngebut karena nanti bulan Maret selesai itu tak boleh lagi melantik. Siapa bilang? Saya Gubernur itu 5 tahun, UU itu mengatur 5 tahun. Tak peduli saya, mau tak boleh mau apa, baca Undang-undang. Tak benar kalian saya ganti. Ih. kejam sekali si Edy itu, sombong sekali si Edy itu. Memang tinggal sombong itulah yang aku punya, lain tak ada itu," ucapnya.

Edy mengatakan, ia sudah biasa mendengar omongan orang di luar yang menjelekkan dirinya.

"Semua ngomong orang, yang pencuri lah yang perampok lah, semua ngomong. Sudah 76 kali saya disomasi. Saya masih pertanggungjawabkan atas nama saya pribadi demi Tuhan demi Allah saya masih pada posisi yang saya takut kepada Tuhan. Biarkan orang ngomong. Karena kalau saya pikirkan satu per satu ngomong tak kerja-kerja kita ini. Karena ini amanat," katanya.

Ia juga mengatakan, dirinya akan mengganti ASN yang tidak menunjukkan kinerja yang baik, dengan jin. Hal ini, kata Edy, karena ia sudah melakukan perombakan pejabat beberapa kali, namun tidak berbuah hasil baik.

"Sudah ganti sana ganti sini. Tak menjawab juga, aku sedang berkoordinasi dengan jin. Kalau kalian enggak bisa kupakai, jin nanti kuganti masuk. Karena kita butuh rakyat Sumatra Utara ini. Besok wartawan kutip jin katanya, ribut lagi orang," ujar Edy.

Edy bercerita, dia juga pernah disomasi oleh anak buahnya sendiri.

"Anak buahku itu adalah tanggung jawabku dunia akhirat. Itu pun mensomasi aku. Kadang bingung juga saya ini. Aku menyayangi kalian, aku mencintai kalian, tapi aku lebih cinta kepada organisasi karena mereka mengayomiku," katanya.

Edy mengatakan, tidak ada yang bisa mempengaruhinya terkait dengan wewenangnya sebagai gubernur termasuk sang istri.