Postingan Menkeu Sri Mulyani yang Ultimatum Dirjen Pajak Panen Komentar Pedas Netter, Balik Diserang

TRIBUN-MEDAN.COM – Bersamaan dengan kasus penganiayaan oleh anak salah seorang pejabat Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menyoroti pejabat lainnya yang kerap pamer gaya hidup mewah, termasuk Dirjen Pajak Suryo Utomo yang pamer motor gede berharga fantastis.

Ajang pamer yang mengundang persepsi negatif dari masyarakat itu membuat Sri Mulyani meminta pihak terkait untuk buka-bukaan perihal harta kekayaan.

Hal itu Sri Mulyani sampaikan langsung melalui sebuah unggahan di akun Instagram miliknya  @smindrawati pada Senin (27/2/23).

“Beberapa hari ini beredar di berbagai Media cetak dan online foto dan berita Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai Motor Gede (MoGe) bersama klub BlastingRijder DJP yaitu komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar,” tulis Sri Mulyani.

Berangkat dari hal itu, Sri Mulyani harus mengambil tindakan, termasuk membubarkan klub motor gede yang dinilai mencoreng kepercayaan masyarakat.

“Menyikapi pemberitaan tersebut, saya menyampaikan instruksi kepada Dirjen Pajak sebagai berikut:

1. Jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat/publik mengenai jumlah Harta Kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN.

2. Meminta agar klub BlastingRijder DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai Moge - menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP,”

Meskipun kendaraan mewah tersebut diperoleh dengan cara yang tak merugikan, Sri Mulyani menegaskan bahwa memamerkan harta kekayaan bukanlah tindakan yang patut dilakukan pejabat.

“Bahkan apabila Moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi; mengendarai dan memamerkan Moge bagi Pejabat/Pegawai Pajak dan Kemenkeu telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik.”

“Ini mencederai kepercayaan masyarakat,” tutupnya.

Unggahan ini pun menuai beragam komentar pedas dari warganet.

“Bu, kalo bisa bukan cuma DJP. Kementerian yang laen, BPK, plus DPR sekalian juga ya diberlakukan juga lah "kesederhanaan" dan tidak bergaya hidup mewah. Rakyat jauh lebih sakit hati lihat gaya hidup mewah anggota DPR yang katanya "wakil rakyat" tapi malah jadi "beban" Rakyat. APBN hasil keringat rakyat dipake buat kasih fasilitas luar biasa untuk anggota dewan,” tulis @ rizkyd.fay