Gudang Pupuk Oplosan Beroperasi Tanpa Diketahui Polisi, Digerebek Intel Kodam I/Bukit Barisan

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Satu lokasi yang diduga gudang pupuk oplosan ilegal digerebek petugas Detasemen Intelijen Kodam I Bukit Barisan.

Lokasi diduga gudang pupuk oplosan ilegal yang selama ini luput dari pantauan polisi itu digerebek pada Selasa (8/3/2023).

Dari lokasi diduga gudang pupuk oplosan ilegal yang beralamat di Jalan Budi Luhurm Kelurahan Sei Sikambing C, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan itu, petugas yang dipimpin Dan BKI-A, Kapten Infanteri Tomi Marselino bersama anggotanya menemukan ribuan karung pupuk diduga ilegal .

Baca juga: Gawat, Pupuk Subsidi di Simalungun Raib, Harganya Meningkat Tajam

Kapendam I/Bukit Barisan, Kolonel Rico Siagian mengatakan, penggrebekan berdasarkan informasi dari petani yang dilaporkan ke personel TNI tentang adanya lokasi diduga pengoplosan pupuk.

Saat digrebek, TNI menemukan pupuk merek TSP 46 persen P2O5, Mutiara 16-16-16, Mahkota Fertilizer, Pupuk NPK NtPhoska, Pupuk Kieserite Magnesium, SP -36, Tepung Tapioka, Kuda Sakti, Polivit-PIM, Bintang Sawit 16-16-16, Pupuk Petro dan Etimaden.

Berdasarkan keterangan Ali Lubis, pekerja gudang, campuran pupuk tersebut ialah bubuk Dolomit dicampur pupuk merk Mutiara, TSP, Ponska dan Borak.

Baca juga: Gudang Pupuk di Paluta Terbakar, Kerugian Mencapai 60 Juta Rupiah

Selanjutnya dikemas ke dalam karung 50 Kilogram lalu dijahit dan diedarkan ke pasaran.

Lalu diduga pupuk ilegal atau oplos dijual kepada para petani dengan rincian Kcl Mahkota Rp.435 ribu per karung, Mutiara 1616 Rp 600 ribu dan Meroke Mop Rp.550 ribu.

Dugaan pengoplosan pupuk illegal milik Juni dan Iwan diduga sudah berlangsung selama  6 bulan.

"Akibat dari beredarnya pupuk illegal tersebut dipasaran, para petani sangat dirugikan dan telah mengakibatkan hasil pertanian tidak sesuai harapan/hasil panen Anjlok,"kata Kapendam I Bukit Barisan Kolonel Rico J Siagian.

Baca juga: Ada Satu Anak Buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Bakal Dibidik KPK, Bagian dari Geng Tajir Kemenkeu?

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemilik mencantumkan komposisi pupuk tidak sebenarnya.

Sehingga pelaku diduga melanggar pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) dan pasal 113 Jo Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

"Dengan diungkapnya peredaran pupuk palsu tersebut Kodam I/BB telah menyelamatkan hidup para petani dan serius mendukung Hanpangan."(Cr25/ tribun-medan.com)