Resmi, Anwar Usman Sang Adik Ipar Presiden Jokowi Dilantik Jadi Ketua MK Periode 2023-2028

TRIBUN-MEDAN.com - Sah, Anwar Usman adik ipar Presiden Jokowi resmi dilantik menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028. Ia dilantik bersama Wakil Ketua MK, Saldi Isra di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK, Jakarta pada Senin (20/3/2023).

Suami dari Idayati yang merupakan adik kandung Jokowi itu diangkat berdasarkan Keputusan MK Nomor 4 Tahun 2023. Keputusan MK tersebut tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Sedangkan pengangkatan Saldi Isra sebagai Wakil Ketua MK didasarkan pada Keputusan MK Nomor 5 Tahun 2023.

"Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," ucap Anwar Usman dan Saldi Isra dikutip dari laman resmi Presiden RI.

"Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Serta berbakti kepada nusa dan bangsa," sambungnya mengucapkan penggalan sumpah jabatannya secara bergantian di hadapan para hakim konstitusi.

Seusai pengucapan sumpah jabatan, Anwar Usman langsung menyampaikan pidato pertamanya sebagai Ketua MK.

Dalam pidatonya, Anwar Usman menegaskan komitmen MK untuk terus menjadi lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel.

Hal itu dilakukan melalui perbaikan dan pengembangan transformasi teknologi.

"Hal itu dilakukan semata-mata agar publik senantiasa dapat berpartisipasi secara aktif memantau setiap pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi," kata Anwar Usman.

"Inilah wujud implementasi dan kesungguhan dalam membangun lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel," tambahnya.

Pelaksanaan pengucapan sumpah jabatan ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo.

Kemudian diikuti oleh para tamu undangan terbatas yang hadir.

Turut hadir mendampingi presiden dalam acara tersebut antara lain Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin.

Kemudian Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.

Serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

(*/TRIBUN MEDAN/SERAMBI)