Viral Medsos

Gubernur Edy Diminta Segera Bangun Jalan Lintas Perbatasan Kabupaten Humbahas-Pakpak Bharat

Padahal di Kabupaten Humbang Hasundutan ada program pengembangan food estate sebagai lumbung pangan baru nasional yang sedang dibangun

|
Editor: AbdiTumanggor
HO
POTRET Mahasiswa KKN UNIMED 2022 kibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi Gunung Simpon (Delleng Simpon) di Perbatasan Kabupaten Humbanghasundutan-Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Rabu (17/8/2022) lalu untuk menyemarakkan HUT ke-77 Kemerdekaan RI. Warga perbatasan sana meminta kepada pemerintah agar memperbaiki jalannya yang tak kunjung terlaksana dari tahun ke tahun. 

TRIBUN-MEDAN.COM - Gubernur Edy Rahmayadi diminta agar segera membangun Jalan Provinsi di Perbatasan Humbahas-Pakpak Bharat.  Warga pun menagih janji  Gubernur Sumut tersebut karena tak kunjung diperbaiki. Sebelumnya Gubernur Edy Rahmayadi berjanji akan mulai membangun jalan lintas tersebut pada Juni-Juli 2022 lalu.

Di balik perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia yang sudah 78 tahun ini, infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, masih sangat memprihatinkan.

Khusunya di jalan lintas sumatera, di perbatasan Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Di sana pembangunan infrastruktur itu sama sekali luput dari perhatian pemerintah.

Padahal di Kabupaten Humbang Hasundutan ada program pengembangan food estate sebagai lumbung pangan baru nasional yang sedang dibangun oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

POTRET Kondisi Jalan Provinsi di Deleng Simpon, Desa Sionom Hudon Julu, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, menuju watas Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Dairi yang butuh perhatian Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan yang memegang kekuasaan dalam pembangunan infrastruktur.
POTRET Kondisi Jalan Provinsi di Deleng Simpon, Desa Sionom Hudon Julu, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, menuju watas Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Dairi yang butuh perhatian Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan yang memegang kekuasaan dalam pembangunan infrastruktur. (HO/PAULUS TUMANGGOR)

Di wilayah Kecamatan Parlilitan juga ada sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang telah dimanfaatkan oleh negara.

Namun, sangat miris ketika melihat infrastruktur jalannya.

Karena infrastruktur jalan memprihatinkan, sampai saat ini akses transportasinya masih sangat minim.

Kenderaan yang melintasi hanya bisa dilalui dua gardan.

Hingga saat ini yang rutin setiap hari melintasi jalan lintas sumatera utara ini ialah satu mobil angkutan umum mini bus L300 HIMPAK.

Sementara, warga yang naik motor harus dengan penuh kehati-hatian dari Kabupaten Humbahas menuju Kabupaten Pakpak Bharat. Begitu juga sebaliknya.

Sedangkan, bagi warga yang takut naik motor, maka terpaksa jalan kaki sejauh 4 kilometer.

POTRET Kondisi Jalan Provinsi di Deleng Simpon, Desa Sionom Hudon Julu, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, menuju watas Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Dairi yang butuh perhatian Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan yang memegang kekuasaan dalam pembangunan infrastruktur.
POTRET Kondisi Jalan Provinsi di Deleng Simpon, Desa Sionom Hudon Julu, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, menuju watas Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Dairi yang butuh perhatian Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan yang memegang kekuasaan dalam pembangunan infrastruktur. (HO/PAULUS TUMANGGOR)

Seorang warga Parlilitan bermarga Tumanggor baru-baru ini kepada Tribun-Medan.com, mengatakan distribusi keadilan dalam hal kebijakan pembangunan sepertinya tidak menyentuh wilayah tersebut.

"Sangat ironi, ketika pemerintah daerah tutup mata sejak Indonesia merdeka terhadap pembangunan infrastruktur di sana,"ujarnya.

Sama seperti warga dari sana, ia pun berharap agar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memperbaiki infrastrukur jalan lintas antar kabupaten ini untuk memudahkan lalu lintas warga khususnya terkait hasil olahan pertanian. 

Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved