Dicopot Edy Rahmayadi, Eks Kadis PUPR Laporkan Pegawai BKD ke Polda Sumut Dugaan Pemalsuan Akun ASN

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Bambang Pardede melaporkan pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Polda Sumut.

Laporan dilayangkan Bambang pada 19 Juni 2023 terkait dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik dengan STTLP/B/726/VI/2023/SPKT Polda Sumut.

Melalui kuasa hukum Bambang, Ranen Nuh, menyatakan kliennya itu merasa dirugikan karena akun kepegawaian Bambang diduga dipalsukan dan dirubah.

Hal itu diketahui usai Bambang dicopot dari jabatannya Kadis PUPR oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi hendak menyampaikan keberatannya melalui akun MySAPK tersebut.

Ternyata, saat akan masuk menggunakan akun yang biasa dia gunakan tidak bisa. Malahan, akun tersebut berubah username.

"Yang dilaporkan itu dalam lidik tetapi yang bertanggung jawab untuk mengurus akun pegawai negeri dinas BPR yaitu pejabat yang ada di Badan kepegawaian Daerah (BKD)
Jadi BKD itu ada pejabat-pejabat yang khusus mengelola akun-akun dari Dinas,"kata Raden Nuh, Kamis (22/6/2023).

Usai mengetahui akun khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga dipalsukan, lantas Bambang komplain ke pegawai BKD. Nyatanya pegawai BKD hingga diduga pejabatnya terkesan buang badan.

Mereka pun menduga akun milik Bambang dipalsukan agar dia tidak bisa menyampaikan keberatannya soal pencopotan dan sebagainya.

Mereka berharap Polda Sumut dapat segera mengusut dugaan kejahatan Siber yang diduga dilakukan pegawai BKD.

Sejauh ini Bambang sudah melakukan upaya-upaya keberatan pencopotannya karena dinilai cacat administrasi.

"Bahkan bukan pertama kali ini. Sebelumnya juga pernah pejabat dicopot mengalami hal serupa. Sepertinya dugaan kesengajaan. Makanya kita laporkan dugaan pidana 30 dan 32 ITE."

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi mencopot Kepala Dinas PUPR Sumut Bambang Pardede di hari yang sama saat Presiden Jokowi meninjau jalan rusak di Kabupaten Labura, Rabu (17/5/2023).

Pencopotan itu dilakukan karena kinerja Bambang Pardede yang dinilai kurang baik khususnya dalam proyek pembangunan jalan dan jembatan Provinsi Sumut senilai Rp 2,7 triliun.

(Cr25/tribun-medan.com)