Mulai Tahun 2023 Ini Kenaikan Pangkat ASN Digelar 6 Kali Setahun hingga Solusi ASN Belum Punya Rumah

TRIBUN-MEDAN.COM - Mulai Tahun 2023 Ini Kenaikan Pangkat ASN Digelar 6 Kali Setahun hingga Solusi ASN Belum Punya Rumah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, mulai saat ini kenaikan pangkat aparatur sipil negara (ASN) diselenggarakan enam kali dalam setahun.

Menurut dia, kebijakan baru ini dilakukan atas saran dari Presiden Joko Widodo.

"Atas saran Bapak Presiden, kami proses bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sekarang setahun, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mulai tahun ini, menyelenggarakan kenaikan pangkat setahun enam kali," ujar Anas dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Kebijakan baru ini diharapkan bisa memudahkan para ASN yang akan melakukan kenaikan pangkat.

Sebagai perbandingan, sebelumnya kenaikan pangkat ASN diselenggarakan dua kali dalam setahun.

Dengan demikian, jika ASN tak bisa mengurus kenaikan pangkat pada tahun ini, kesempatan mereka untuk mengurus menjadi tahun berikutnya.

Lebih lanjut, Anas menyebutkan, bertambahnya kesempatan untuk naik jabatan ini merupakan bagian dari realisasi reformasi birokrasi.

Sebab, menurut arahan Presiden Jokowi, birokrasi harus lincah, cepat, dan tak berbelit-belit.

"Beliau berharap ada kebijakan yang berdampak, dan ini sudah tiga bulan lalu kami putuskan. Begitu juga proses bisnis layanan kepegawaian. Selama ini teman-teman ASN merasa ribet mengurus pensiun repot, ngurus kenaikan pangkat repot," kata Anas.

"Dan ini sudah kita pangkas. Layanan kenaikan pangkat dari 14 tahap kita pangkas jadi dua tahap. Tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden. Ini dikerjakan oleh teman-teman BKN," tambahnya.

2 Juta ASN Belum Punya Rumah, Begini Solusi Pemerintah

Di sisi lain, terdapat 2 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memiliki rumah dan menyumbang angka backlog perumahan Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Ketua IV Dewan Pengurus KORPRI Koordinator Bidang Kesejahteraan, Perumahan dan Usaha Marullah Matali dalam Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Rabu (21/6/2023).

"Kemudian harga lahan yang semakin tinggi, sehingga semakin sulit dijangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terutama di lingkup ASN," ujarnya.

Dalam hal ini, ASN yang masuk dalam golongan MBR adalah mereka yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto menyebut saat ini ada 4 juta orang ASN.

Sementara 10 persen di antaranya atau sekitar 400.000 orang ASN merupakan MBR dengan 48.000 orang berminat memiliki rumah.

"Kuncinya adalah kita melalukan pendataan, jadi 4 juta itu kita ingin tau siapa yang belum punya rumah, siapa yang sudah punya rumah," jelas Adi.

Terkait hal ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berkolaborasi menuntaskan backlog perumahan dengan mendorong ASN MBR untuk memiliki rumah pertama.

"Kreativitasnya harus bareng-bareng enggak bisa cuma diserahkan ke pusat. Jadi harus sama-sama intinya kolaborasi dan kita harus punya target," kata Herry.

Pemda diharapkan memiliki data jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah, lalu diklasifikasikan mana yang MBR dan non-MBR.

Berangkat dari data yang ada, Pemerintah akan menyusun skema perumahan seperti apa yang cocok untuk ASN MBR dan non-MBR.

Selain itu, Pemerintah juga membuka peluang sistem perumahan bagi ASN muda dengan menyerap konsep dari Korea Selatan, Malaysia dan negara lainnya.

(*/tribun-medan.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com