TRIBUNWIKI

DAFTAR Lengkap Nama dan Struktur Pejabat di Pemprov Sumut, Termasuk Gubernur hingga Kadis

Kantor Gubernur Sumatra Utara terletak di Jalan Imam Bonjol No 30, Medan dengan luas lahan sekitar 5 ribu meter persegi.

Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Ayu Prasandi
HO
Tempat Gubernur Sumut, Wagub Sumut, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkantor. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Sumatera Utara (Sumut) adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia.

Sumut dibagi kepada 25 kabupaten, 8 kota (dahulu kotamadya), 325 kecamatan, dan 5.456 kelurahan atau desa.

Pusat pemerintahannya berada di Kota Medan yang merupakan ibukota dari Sumut.

Kantor Gubernur Sumatra Utara terletak di Jalan Imam Bonjol No 30, Medan dengan luas lahan sekitar 5 ribu meter persegi.

Kantor Gubernur Sumatra Utara terletak di Jalan Imam Bonjol No 30, Medan dengan luas lahan sekitar 5 ribu meter persegi.
Kantor Gubernur Sumatra Utara terletak di Jalan Imam Bonjol No 30, Medan dengan luas lahan sekitar 5 ribu meter persegi. (HO)

Lokasi kantor tersebut merupakan pusat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Tempat Gubernur Sumut, Wagub Sumut, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkantor.

Berikut daftar lengkap nama-nama struktur pejabat di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumut :

Gubernur

1. Gubernur : Edy Rahmayadi

2. Wakil Gubernur : Musa Rajekshah

3. Sekretaris Daerah  : Ir. Arief Sudarto Trinugroho, MT

Asisten

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat : Drs. Basarin Yunus Tanjung, M.Si

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan : Dr. H. Agus Tripriyono,SE, M.Si, Ak, CA

Asisten Administrasi Umum  (Plt) : Dr. Zulkifli, S.IP, MM  

Staf Ahli Gubernur

1. Bid. Hukum, Politik dan Pemerintahan : Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si, M.AP                           

2. Bid. Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA : Harianto Butar-Butar, S.E., M.Si

3. Bid. Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat : Dr. Kaiman Turnip, M.Si

Sekretariat Daerah

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah : Drs. Juliadi Zurdani Harahap, M.Si          

2. Biro Kesejahteraan Rakyat : Muhammad Rahmadani Lubis, SE., M.M

3. Biro Hukum : Dwi Aries Sudarto, SH, MH

4. Biro Perekonomian   : Dr. Naslindo Sirait, SE, MM

5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa : Mulyono, ST, M.Si

6. Biro Administrasi Pembangunan : Rita Tavip Megawati, S.Sos, M.Si

7. Biro Organisasi : Ir. Zubaidi,M.Si

8. Biro Umum : Dedi Jaminsyah Putra, S.STP, M.SP 

9. Biro Administrasi Pimpinan : Ahmad Rasyid Ritonga, AP, M.M

Sekretariat DPRD

1. Sekretaris DPRD : Dr. Zulkifli, S.IP, MM 

Inspektorat

1. Inspektur Daerah :Lasro Marbun, SH, M.Hum  

Badan Daerah

1. Badan Kepegawaian : Safruddin, SH, M.Hum

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik : Ir. Ardan Noor, MM

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah : Tuahta Ramajaya Saragih, AP, M.Si         

4. Badan Keuangan dan Aset Daerah : Dr. Drs. M. Ismael Parenus Sinaga, M.Si

5. Badan Pendapatan Daerah : Achmad Fadly, S.Sos, M.SP          

6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia : Aprilla Haslantini Siregar, S.H, M.H

7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan : Dr. Ir. Hasmirizal Lubis, M.Si

8. Badan Penghubung Daerah Provinsi : Ichsannul Arifin Siregar, S. STP  

Dinas Daerah

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  : Ir. Marlindo Harahap, MT

2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral : Mulyadi Simatupang, S.Pi, M.Si

3. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif : Zumri Sulthony, S.Sos, M.Si

4. Dinas Kelautan dan Perikanan : Ir. Aspan Sofian, MM 

5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana : Dra. Manna Wasalwa Lubis, M.AP

6. Dinas Kesehatan : dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes

7. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura :Rajali, S.Sos, M.SP

8. Dinas Komunikasi dan Informatika : Ilyas S Sitorus, S.E, M.Pd

9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah : Ir. Suherman, M.Si

10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Ir. Yuliani Siregar, M. AP

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil : H. Parlindungan Pane, SH, M.Si

12. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan : H. Baharuddin Siagian, S.H, M.Si 

13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :H. Faisal Arif Nasution, S.Sos, M.Si

14. Dinas Pendidikan : Dr. H. Asren Nasution, M.A

15 Dinas Perhubungan : Dr. Agustinus, S.SiT, MT

16. Dinas Perkebunan dan Peternakan : Ir. Lies Handayani Siregar, M.MA

17. Dinas Perpustakaan dan Arsip : Dwi Endah Purwanti, SS, M.Si                

18. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman : Ir. Alfi Syahriza, ST, M.Eng, Sc

19. Dinas Sosial : Sri Suriani Purnamawati, S.Si, Apt, M.Kes     

20. Dinas Ketenagakerjaan : Ir. Abdul Haris Lubis, M.Si

21. Satuan Polisi Pamong Praja  : M. Mahfullah Pratama Daulay, S.STP, M.AP

22. UPTD. Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan  : dr. Rehulina Ginting, M.Kes

23. UPTD. Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem : drg. Ismail Lubis, M.M

Tempat Gubernur Sumut, Wagub Sumut, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkantor.
Tempat Gubernur Sumut, Wagub Sumut, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkantor. (HO)

Sejarah Kantor Gubernur Sumut

Kantor Gubernur Sumatra Utara terletak di Jalan Imam Bonjol No 30, Medan dengan luas lahan sekitar 5 ribu meter persegi.

Lokasi kantor tersebut merupakan pusat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Tempat Gubernur Sumut, Wagub Sumut, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkantor.

Di komplek kantor Jalan Diponegoro tersebut, terdapat bangunan heritage peninggal kolonial Belanda, tepatnya yang berada di areal kiri depan komplek kantor Gubernur Sumut. 

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, bangunan heritage itu dibangun sekitar tahun 1880-an dan dahulunya merupakan Gedung Deli Proefstation.

Bangunan itu terdaftar sebagai milik NV Deli Maatschappij.

Digunakan sebagai tempat untuk meneliti tanaman tembakau, pada masa tembakau Deli menjadi komoditas utama perkebunan untuk dieskpor ke Eropa kala itu.

Begitu memasuki masa kemerdekaan, gedung tersebut kemudian dinasionalisasi oleh PT Perkebunan IX, sekarang menjadi PTPN II. 

Hingga akhirnya, gedung tua yang ada di komplek tersebut dijadikan sebagai tempat Gubernur Sumut berkantor.

Lalu di era kepemimpinan Gubernur Raja Inal Siregar, dilakukan pembangunan gedung berlantai 10, tepat dibelakang bangunan heritage.

Diketahui pula, bahwa lahan komplek kantor Gubernur Sumut sebelum tanggal 15 Desember 2008 merupakan aset PTPN II.

Lalu, aset tersebut diambil alih Pemprov Sumut, dengan dilakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp 1.000 kepada Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara selaku pemilik PT PTPN II.

Ketika itu, pembayaran ganti rugi diserahkan Sekda Sumut, RE Nainggolan kepada Dirut PTPN II, Bhatara Moeda Nasution.  

Kegiatan tersebut disaksikan oleh Gubernur Syamsul Arifin dan Menteri BUMN, Sofyan Djalil, selaku kuasa pemegang saham PTPN II

Seiring berjalan waktu, bangunan gedung kantor Gubernur Sumut pun telah beberapa kali melakukan perbaikan. 

Teranyar pada tahun 2020-2021, baik bangunan heritage maupun gedung berlantai 10 hingga taman, direvitalisasi.

Kegiatan revitalisasi bangunan serta taman kantor Gubernur Sumut itu menelan biaya puluhan miliar Rupiah.

(Cr30/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved