Alasan DPR RI Tak Mungkin Ahok Jadi Dirut Pertamina, Berikut 6 Kontroversi Ahok soal Manuvernya

TRIBUN-MEDAN.COM - Basuki Tjahaja Purnama yang biasa disapa Ahok dikabarkan akan menduduki posisi direktur utama PT Pertamina (Persero) menggantikan Nicke Widyawati.

Menyikapi itu tersebut, Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meyakini hal tersebut tidak mungkin direalisasikan pemerintah karena sosok Ahok terbilang kontroversi.

"Saya rasa Pemerintah tidak akan menetapkan hal itu. Ini hanya isu. Dulu terkait kepala IKN juga begitu," ujar Mulyanto saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (21/7/2023).

Menurutnya, pemerintahan jelas mengetahui bagaimana sosok Ahok saat dirinya masih menjabat di Pemprov DKI Jakarta dan beragam persoalannya.

"Pemerintah kan paham bagaimana kiprah beliau (Ahok) di DKI yang membuat kisruh dan menyudutkan ummat. Ahok sebagai terpidana kasus pelecehan Al Qur’an ini mempunyai catatan berat bagi kaum muslimin," ujarnya.

Keyakinan Mulyanto Ahok tidak akan menjadi pimpinan tertinggi Pertamina, dikuatkan dengan telah masuknya tahun politik.

"Di tahun politik ini, tentu pemerintah paham terhadap isu sensitif ini," katanya.

"Sosok dirut yang dibutuhkan itu ya seperti ibu Nicke ini, smart, profesional dan berpengalaman, sehingga Pertamina bisa mengawal ketahanan energi nasional dan menjadi perusahaan top. Apalagi di sisi hulu minyak Pertamina itu sudah dominan matoritas," sambung Mulyanto.

Baca juga: ANEH! Anggota DPR RI Ungkit Masa Lalu Ahok, Disebut Tidak Mungkin Bisa Menjadi Direktur Pertamina

Respon Erick Thohir hingga Ahok

Diketahui, Ahok saat ini merupakan Komisaris Utama Pertamina sejak 2019.

Namun sebelum itu, Ahok pernah menjabat sebagai Bupati Belitung Timur dan Gubernur DKI Jakarta dan setelahnya tersangkut kasus hukum.

Sebelum terjun ke dunia politik, Ahok merupakan pengusaha yang berdarah Tionghoa.

Saat itu, langkah Menteri Erick Thohir yang memasukkan Ahok ke BUMN menuai banyak pro dan kontra.

Banyak yang mengkritik keputusan Erick Thohir tersebut.

Salah satu yang menolak Ahok menjadi petinggi di PT Pertamina adalah Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) (SP) Pertamina.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir masih enggan memberikan penjelasan secara detail terkait adanya kabar tersebut.

Erick yang juga menjabat Ketua Umum PSSI meminta untuk bersabar terkait kabar pastinya.

"Sabar, ada waktunya. Ngegosip aja," ucap Erick saat ditemui di Menara Danareksa Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Sementara, Manajemen Pertamina melalui Vice President Corporate Communication, Fadjar Djoko Santoso, justru mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan info apapun terkait adanya kabar pergantian Direksi di tubuh Perseroan.

"Kami belum terinfo apapun," ucap Fadjar, Kamis (20/7/2023).

Saat dikonfirmasi, Ahok juga belum mengetahui isu tersebut.

“Saya tidak tahu,” singkat pria yang akrab disapa Ahok kepada Tribunnews.com, Kamis (20/7/2023).

Ahok menjelaskan pertemuan petinggi direksi Pertamina dengan Erick Thohir membahas hal lain yakni soal akuisisi saham Shell.

“Kemungkinan melaporkan soal akuisisi saham Shell yang tadi pagi kami rapat,” ucapnya lebih lanjut.

Alasan Pertamina mengambil alih saham Shell di blok Masela pada akhir Juni 2023 diungkap oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Arifin Tasrif.

Dikutip Tribun-medan.com dari Tribunnews.com, berikut ini 6 kontroversi tentang Ahok dan manuvernya selama jadi komut Pertamina:

1. Pindahkan Operasi Kilang Pertamina ke IKN

Ahok baru-baru ini membuat pernyataan kontroversial akan memindahkan operasional kilang Pertamina dipindah ke Ibu Kota Negara (IKN) nusantara. Ahok menyebut kedua subholding yang akan diboyong ke IKN yakni PT Pertamina Hulu Energi dan PT Kilang Pertamina. “Kita akan pindahkan dua subholding dulu, hulu dan kilang, karena masih ada beberapa bisnis di Jakarta,” ucapnya saat dihubungi Tribunnews, Rabu (12/7/2023).

Menurut dia, kedua subholding ini akan menopang kebutuhan operasional IKN dan memandang operasional subholding hulu dan kilang tidak terlalu banyak di DKI. “Kita utamakan pindahkan yang operasionalnya tidak banyak di DKI,” tegasnya.

2. Pindahkan Kantor Pusat Pertamina ke Pesisir Balikpapan

Ahok juga membuat pernyataan kontroversial ingin memindahkan kantor pusat Pertamina dari kawasan Gambir, Jakarta Pusat ke kawasan pesisir Teluk Balikpapan yang menjadi gerbang ibu kota negara (IKN).

Kata dia, selama ini Pertamina menyewa kantor di Jakarta dengan biaya yang tidak murah dengan nilai sewa mencapai Rp 328 miliar per tahun. “Jadi juga tidak murah bayangkan kalau 92 ribu meter persegi itu kita bangun di Balikpapan, di Kaltim, ini kan sesuatu yang akan memeratakan," ujar Ahok.

Rencana tersebut sudah disampaikan Ahok saat bertemu dengan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud di Balai Kota pada Senin (10/7/2023).

3. Harga Pertalite Nggak Turun Saat Minyak Mentah Anjlok

Basuki Tjahaja Purnama pernah menyatakan harga BBM subsidi yang tak bisa turun meskipun harga minyak mentah dunia sedang merosot tajam.

Dia mengungkapkan, harga jenis BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar telah diatur Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berbeda halnya BBM Nonsubsidi seperti Pertamax yang harga jualnya mengacu harga minyak dunia, sehingga dapat berubah-ubah pada rentang waktu tertentu.

"Terus kenapa minyak turun, (tapi Pertalite) gak turun? Karena bandingin swasta. Waktu naik kan kita enggak bisa naikin," ucap Ahok saat ditemui awak media di Jakarta, Selasa (18/7/2023).

"Waktu (harga minyak dunia) turun, kita jual minyak di SPBU itu ambil untung udah paling tipis. Karena memang tugas pemerintah," sambungnya.

Ahok berkilah, Pemerintah sudah menetapkan harga subsidi BBM Pertalite Rp1.100 per liter. Meskipun harga minyak dunia melonjak dan keuangan Pertamina terganggu, Pertamina tidak bisa serta merta turut meningkatkan harga BBM subsidinya. Cashflow Pertamina jadi turut terganggu. Bahkan Ahok menyebut laporan keuangan Pertamina menjadi 'merah'.

4. Ahok Jadi Komut Malah Banyak Kasus Kebakaran Kilang Pertamina

Kalangan DPR RI mempertanyatakan kinerja Ahok sebagai komisaris utama Pertamina lantaran selama dia menjawab banyak kilang Pertamina yang terbakar seperti kilang Cilacap, kilang Balikpapan dan depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara.  Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi mempertanyakan kinerja Ahok lantaran kejadian kecelakaan pada perusahaan plat merah itu kerap terulang. Menurutnya, fungsi komisaris adalah melakukan pengawasan secara ketat.

"Ya memang operasional itu ada di direksi, tetapi komisaris itu harus melakukan fungsi pengawasannya secara ketat," ujar Awiek sapaan akrabnya lewat pesan suara, Selasa (7/3/2023).

Misalnya saat Depo BBM di Plumpang, Jakarta Utara milik Pertamina mengalami kebakaran. Tahun 2022 lalu Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit IV Cilacap juga terbakar hebat.

Awiek yang juga politikus PPP itu mengaku heran kenapakejadian serupa sudah berulang kali terjadi. Awiek menilai tidak ada langkah konkret dari komisi Pertamina dalam rangka melakukan pengawasan.

Menurutnya, keberadaan Komisaris Pertamina mesti dievaluasi. "Memang kalau dievaluasi, dievaluasi saja keberadaan Komisaris. Kasus kasus kebakaran pertamina Yang terbaru itu kan sudah kesekian kalinya, nah pengawasan komisaris seperti apa, itu yang kami pertanyakan," ujarnya.

"Komisaris utama itu kan gajinya juga besar, apa uang dilakukan dalam kinerjanya mengoptimalkan kerja kerja direksi pertamina, kasus kasus ini jangan terulang terus, harus ada action plan," jelas Awiek.

Ahok belum berkomentar soal kebakaran di depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, yang menyebabkan 18 orang meninggal akibat insiden tersebut.

Saat jadi gubernur DKI, Ahok pernah ingin memindahkan warga Tanah Merah yang bersebalahan langsung dengan Depo Pertamina Plumpang. Salah satu korban paling parah dari insiden tersebut adalah warga Tanah Merah.

5. Ngaku Dapat Fasilitas Kartu Kredit 

Ahok buka-bukaan soal fasilitas kartu kredit yang didapatnya dari perusahaan minyak negara tersebut terkait jabatannya sebagai komisaris utama Pertamina. Dia mengungkapkan limit atau batas maksimal nominal transaksi kartu kredit miliknya dari Pertamina mencapai Rp30 miliar. ”Yang saya dapatkan buat saya sebagai komisaris utama limitnya Rp30 miliar," ucap Ahok, Rabu (16/6/2021). Ahok mengatakan, fasilitas kartu kredit itu juga diberikan oleh Pertamina kepada dewan direksi, komisaris, hingga manajer perusahaan.

Namun, saat ini Pertamina menghapus fasilitas tersebut. Penghapusan dilakukan dalam dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Senin (14/6/2021) lalu.

Dia menyebut fasilitas kartu kredit telah diberikan kepada pejabat Pertamina sejak lama. Namun ia tak merincikan sejak kapan fasilitas itu diberikan. Ahok hanya menyebut penghapusan itu dilakukan untuk menghemat pengeluaran perusahaan. "Kebijakan untuk penghematan saja. Astra Group begitu besar saja tidak ada fasilitas kartu kredit perusahaan," jelasnya.

Dia mengatakan, tagihan-tagihan yang berkaitan dengan pekerjaan bisa diajukan langsung kepada perusahaan. Namun tidak dengan menggunakan kartu kredit korporasi. Seperti pemesanan tiket hotel, penerbangan, dan lain-lain.

"Intinya tidak perlu pakai kartu kredit korporasi. Silakan pakai kartu kredit pribadi saja. Jika ada hubungan dengan pekerjaan silakan minta ganti," kata dia.

Ahok berujar penghapusan dilakukan untuk menghemat pengeluaran perusahaan. "Toh tagihan kartu bisa maksimal 40 hari jika pakainya pas. Lagipula pejabat Pertamina ada staf yang utusan tiket, hotel, dan acara acara. Kenapa harus direksi yang pegang kartu kredit?" imbuh Ahok.

6. Hapus Uang Representatif Direksi Pertamina

Selain menghapus fasilitas kartu kredit, Ahok melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina juga menghapus fasilitas uang representatif. Ahok menyebut penghapusan fasilitas ini bisa membantu perusahaan untuk berhemat.

Walaupun terkait nominal ia mengaku tidak tahu karena tidak ada transparansi dari dewan direksi. Ia menyebut 'uang saku' direksi tersebut diberikan di luar gaji. "Masih ada uang representatif direksi yang sampai saat ini kaki belum diperlihatkan. Direksi sudah oke dan akan dijalankan Direktur Keuangan. Ini (uang representatif) di luar gaji," ungkapnya.

Ahok menyebut penghentian uang representatif ini mulai berlaku sejak Selasa (15/6/2021) setelah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ia memastikan keputusan ini sudah disetujui oleh semua pihak, dari dewan direksi hingga komisaris. "Sejak kemarin sudah harus setop," katanya. "Secara lisan, para dewan komisaris dan dewan direksi tidak ada yang keberatan di RUPS atau menolak usulan penghapusan kartu kredit korporasi," kata Ahok.

Selain jajaran internal, Ahok menyebut Menteri BUMN Erick Thohir juga sudah memberi lampu hijau atas rencana penghapusan kartu kredit tersebut. "Itu teknik operasional. Prinsipnya Pak Menteri setuju, tetapi karena dalam RUPS diwakili surat kuasa, tidak spesifik bicara setuju," ujarnya.

Baca juga: Ahok Bersihkan Tikus Pertamina, Anak Perusahaan Malah Sewa Kantor Mewah di Jakarta Rp 382 Miliar

Profil

Nama Lengkap: Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok

Tempat tanggal lahir: Manggar, Belitung Timur 29 Juni 1966.

Ayah: Indra Thaja Purnama

Ibu: Buniarti Ningsing

Saudara: Basuri Tjahaja Purnama, Fifi Lety, Harry Basuki.

Saat ini Ahok menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina.

Namun sebelum itu, Ahok pernah menjabat sebagai Bupati Belitung Timur dan Gubernur DKI Jakarta dan setelahnya tersangkut kasus hukum.

Sebelum terjun ke dunia politik, Ahok merupakan pengusaha yang berdarah Tionghoa.

Pendidikan

Masa kecil Basuki Tjahaja Purnama sebagian besar ia habiskan di kampung halamannya di Belitung Timur desa Gantung tempat ‘Laskar Pelangi’ yang terkenal.

Ahok sekolah SD dan SMP di Desa Gantung, yaitu SD Negeri III Gantung, Belitung Timur dan tamat pada tahun 1977 kemudian SMP di SMP Negeri I Gantung, Belitung Timur dan selesai pada tahun 1981.

Tamat dari SMP di Belitung Timur kemudian membuat orang tua Ahok memilih menyekolahkan anaknya di Jakarta.

Di Jakarta, Ia kemudian bersekolah di SMAK III PSKD, Jakarta.

Ia dititipkan di rumah seorang wanita asal Bugis yang beragama Islam bernama Misribu Andi Baso Amier binti Acca.

Ahok lanjut ke Universitas Trisakti jurusan Teknik Geologi dan lulus pada tahun 1989.

Kembali ke kampung dan Ahok mulai mendirikan perushaan di bidang kontraktor pertambangan,

Ahok memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya dengan mengambil program master manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya Jakarta tahun 1992.

Ia kemudian selesai pada tahun 1994 dengan gelar Master Bussiness Administrasi (MBA).

Berkecimpung di dunia usaha, membuat Ahok menjadi pengusaha yang diperhitungkan di Belitung Timur.

(*/tribun-medan.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com