PROFIL dan Karir Mayjen Hassanudin, Mantan Pangdam I/Bukit Barisan yang Kini Jadi Pj Gubernur Sumut

"Sudah diputuskan tadi di rapat pimpinan. Nama-nama itu besok akan dikirim ke Mendagri. Hari ini usulannya kita teken," ujar Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, Kamis (3/8/2023).

Baskami Ginting mengatakan, nama-nama ini merupakan usulan dari DPRD Sumut yang berasal dari gabungan usulan fraksi-fraksi. 

Namun, nantinya penetapan keputusan Pj Gubernur Sumut tetap ada di Mendagri.

Baskami mengatakan, sesuai batas waktu yang diberikan, usulan DPRD harusnya paling lambat 9 Agustus 2023, namun setelah rapat pimpinan akhirnya diputuskan ketiga nama itu untuk dicalonkan.

"Hari ini kita tandatangani usulan itu, besok akan kita sampaikan ke Kemendagri," pungkasnya.

Jalankan Program APBD 2024

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahamyadi mengharapkan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut yang akan menggantikannya melaksanakan seluruh program yang telah disepakati dengan DPRD Sumut dalam APBD 2024. 

Hal ini disampaikan Edy karena masa jabatanya dengan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah akan berakhir 5 September 2023 mendatang. Dia mengatakan, walaupun jabatannya sudah berakhir, tapi program harus tetap berjalan. 

"Rakyat sumut walaupun saya berakhir nanti, tapi ketua DPRD belum berakhir, berkesinambungan ini, dan program ini harus didukung, harus diteruskan siapa pun, ada Pj nanti," kata Edy usai mengikuti Sidang Paripurna, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kamis (17/8/2023). 

Mantan Pangkostrad ini juga meminta awak media dan masyarakat mengawasi kinerja Pj Gubernur Sumut nantinya. Sebagaimana diketahui, DPRD Sumut sudah mengajukan tiga nama calon Pj Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri). 

"Untuk Pj ini, wartawan juga berhak untuk mengawasinya, yang sudah diketok dalam paripurna untuk 2024, inikan sudah diketok oleh dewan, ya harus di ikutin, harus dilaksanakan," ungkapnya. 

Selain itu, mengenai visi misi Sumut Bermartabat yang masih belum tercapai, baik dari aspek Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Infrasturuktur. Edy mengaku, hingga akhir masa jabatannya, masih berada di angka 68 persen. 

"Itu merupakan pertanggung jawaban dan amanah, 68 persen baru hanya terpenuhi. Katakan lah 70 persen, 30 persen yang perlu kita evaluasi, itulah di 2024 kita kejar," ungkapnya. 

Saat disinggung, soal program-program yang belum tercapai, dan apakah akan dilanjutkan diperiode berikutnya. Jika maju lagi di Pilgubsu 2024, Edy tidak mau berbicara lebih jauh. 

"Harus dong, 2025 ini harus dikejar, siapapun gubernurnya, itu harus dijalankan karena itu kebutuhan rakyat," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter