PROFIL dan Karir Mayjen Hassanudin, Mantan Pangdam I/Bukit Barisan yang Kini Jadi Pj Gubernur Sumut

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Mantan Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan Mayjend TNI (purn) Hassanudin ditunjuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut).

Hassanudin menggantikan pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah yang jabatannya berakhir pada 5 September 2023.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatra Utara Baskami Ginting saat dikonfirmasi tribun-medan.com, Jumat (1/9/2023).

Lantas siapakah Sosok Hassanuddin?

Mayjen Hassanudin merupakan perwita tinggi TNI yang menjabat sebagai wakil inspektur Jenderal Angkatan Darat (Wairjend)

Pria asal Palembang ini mulai terjun ke militer setelah lulus dari akademi militer (akmil) kecabangan arteleri pertaganan udara (Arhanud) tahun 1989.

Pria kelahiran 7 September 1965 ini banyak menorehkan prestasi selama berkarie di militer.

Karir

- Danmen Arhanud 1/Falatehan tahun 2011
- Paban I/Jakrenstra Srenad dan Pamen Denma Mabesad.
- Asrendam I/Bukit Barisan tahun 2013
- Danpusdik Arhanud
- Komandan Korem 045/Garuda Jaya tahun 2014
- Pamen Denma Mabesad tahun 2016
- Irut Reproggar Itjenad tahun 2017
- Waasrena Kasad tahun 1017
- Kasdam
- Asrena Kepala Staf TNI angkatan darat (KSAD) tahun 2019
- Pangdam Iskandar Muda tahun 2020
- Pangdam I/bukit barisan tahun 2022
- Wairjenad tahun 2022

Ketua DPRD Provinsi Sumatra Utara Baskami Ginting saat dikonfirmasi tribun-medan.com, Jumat (1/9/2023), tidak menampik bahwa nama Hassanudin tidak masuk dalam tiga nama yang direkomendasikan oleh DPRD Sumut ke Kementrian dalam Negeri.

"Iya, mantan Pangdam di sini itu. Mayjend TNI (purn) Hassanudin," ujar Baskami.

"Kita kan hanya mengusulkan nama saja, yang menentukan semua kan presiden. Itukan wakil presiden di daerah itu gubernur kan. Mungkin dianggapnya yang kita usulkan tidak layak, ya kita kan harus terima juga," katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan dalam penetapan Pj Gubernur merupakan sepenuhnya wewenang pemerintah pusat. Pihaknya tidak bisa melakukan intervensi.

"Itupun bukan kita pilih. Tetap presiden. Karena ini APBD sudah disahkan, RPJMD juga sudah dikirim ke Kemendagri," ujarnya.

Baskami berharap nantinya Hassanudin bisa melanjutkan semua program-program yang sudah berjalan dengan baik di Sumut.

"Harapan kita dia bisa melanjutkan program-program sebelumnya yang sudah berjalan dengan baik. Yang kurang baik kita revisi. Karena kita kan membangun Sumut," ujarnya.

Termasuk, kata Baskami, persiapan pelaksanaan PON 2024 dan Pemilu yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Karena porsi anggaran kita yang terbesar di tahun 2024 itu difokuskan untuk PON dan Pemilu. Tentu kita berharap bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sudah menunjuk Pj Gubernur Sumut.
Adapun yang menjadi Pj Gubernur Sumut, Hassanudin.

Selain Hassanudin, ada sembilan orang lainnya yang ditunjuk menjadi Pj Gubernur di berbagai daerah lain di Indonesia.

Jumlah Pj Gubernur ini ada 10 orang.

Mereka yang ditunjuk Mendagri atas nama Presiden Joko Widodo ini adalah Bey T Machmuddin (Jawa Barat), Nana Sudjana (Jawa Tengah), Hassanudin (Sumatera Utara), Sang Made Mahendra Jaya (Bali), Ridwan Rumasukun (Papua).

Ayodhia Kalake (Nusa Tenggara Timur), Lalu Gita Ariadi (Nusa Tenggara Barat),Harrison Az-roi (Kalimantan Barat), Andap Budhi Revianto (Sulawesi Tenggara), dan Bachtiar Baha-ruddin (Sulawesi Selatan).

Rencananya, ke 10 Pj Gubernur ini akan dilanrik pada Selasa (5/9/2023) di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Tiga Nama Usulan tak Ada yang Masuk

DPRD Sumatra Utara sempat menyodorkan tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur Sumut menggantikan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah yang masa jabatannya akan berakhir pada 5 September 2023 mendatang.

Penetapan usulan tersebut dilakukan melalui pembahasan dalam rapat pimpinan DPRD Sumut yang dilakukan di gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (3/8/2023) lalu.

Ada tiga nama yang diusulkan menjadi Pj Gubernur Sumut.

Mereka adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief Sudarto Trinugroho, Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal dan Deputi Penetapan dan perlindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI, Lasro Simbolon.

Baca juga: AKBP Ronny Nicolas Sidabutar Langsung Pimpin Apel Pagi Usai Kapolres Dairi Dicopot Kapolda Sumut

"Sudah diputuskan tadi di rapat pimpinan. Nama-nama itu besok akan dikirim ke Mendagri. Hari ini usulannya kita teken," ujar Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, Kamis (3/8/2023).

Baskami Ginting mengatakan, nama-nama ini merupakan usulan dari DPRD Sumut yang berasal dari gabungan usulan fraksi-fraksi. 

Namun, nantinya penetapan keputusan Pj Gubernur Sumut tetap ada di Mendagri.

Baskami mengatakan, sesuai batas waktu yang diberikan, usulan DPRD harusnya paling lambat 9 Agustus 2023, namun setelah rapat pimpinan akhirnya diputuskan ketiga nama itu untuk dicalonkan.

"Hari ini kita tandatangani usulan itu, besok akan kita sampaikan ke Kemendagri," pungkasnya.

Jalankan Program APBD 2024

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahamyadi mengharapkan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut yang akan menggantikannya melaksanakan seluruh program yang telah disepakati dengan DPRD Sumut dalam APBD 2024. 

Hal ini disampaikan Edy karena masa jabatanya dengan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah akan berakhir 5 September 2023 mendatang. Dia mengatakan, walaupun jabatannya sudah berakhir, tapi program harus tetap berjalan. 

"Rakyat sumut walaupun saya berakhir nanti, tapi ketua DPRD belum berakhir, berkesinambungan ini, dan program ini harus didukung, harus diteruskan siapa pun, ada Pj nanti," kata Edy usai mengikuti Sidang Paripurna, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kamis (17/8/2023). 

Mantan Pangkostrad ini juga meminta awak media dan masyarakat mengawasi kinerja Pj Gubernur Sumut nantinya. Sebagaimana diketahui, DPRD Sumut sudah mengajukan tiga nama calon Pj Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri). 

"Untuk Pj ini, wartawan juga berhak untuk mengawasinya, yang sudah diketok dalam paripurna untuk 2024, inikan sudah diketok oleh dewan, ya harus di ikutin, harus dilaksanakan," ungkapnya. 

Selain itu, mengenai visi misi Sumut Bermartabat yang masih belum tercapai, baik dari aspek Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Infrasturuktur. Edy mengaku, hingga akhir masa jabatannya, masih berada di angka 68 persen. 

"Itu merupakan pertanggung jawaban dan amanah, 68 persen baru hanya terpenuhi. Katakan lah 70 persen, 30 persen yang perlu kita evaluasi, itulah di 2024 kita kejar," ungkapnya. 

Saat disinggung, soal program-program yang belum tercapai, dan apakah akan dilanjutkan diperiode berikutnya. Jika maju lagi di Pilgubsu 2024, Edy tidak mau berbicara lebih jauh. 

"Harus dong, 2025 ini harus dikejar, siapapun gubernurnya, itu harus dijalankan karena itu kebutuhan rakyat," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter