Janji Kapolda Sumut Selesaikan Begal dan Preman Tanpa Mengumbar Kebrutalan

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN - Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi mengatakan dalam waktu dekat dia targetkan akan selesaikan premanisme dan begal. Agar masyarakat bisa tenang beraktivitas di area publik.

Pernyataan itu ia sampaikan saat wawancara eksklusif dalam program Jumpa Tengah bersama Pemimpin Redaksi Harian Tribun Medan/Tribun-Medan.com, Iin Sholihin.

Akan tetapi, ia akan menyelesaikan premanisme dan begal yang marak di Kota Medan dengan pendekatan humanis.

Baca juga: Kapolda Sumut Minta Warga Laporkan Polisi "Bermain" Narkoba ke Nomor 110

Berikut ini rangkuman wawancara eksklusif di studio-1 Tribun Medan, Senin (31/7/2023).

TRIBUN: Saya ada baca lima program Pak Kapolda disebut 5 prioritas kita. Tapi saya agak aneh, kenapa Pak Kapolda sebut lima prioritas kita bukan 5 prioritas Kapolda?

KAPOLDA: Ya kata kita menjadi penting untuk kita cantumkan sebab kalau hanya lima program Kapolda berarti itu saya. Saya yang memperioritaskan. Mohon maaf tangan saya hanya dua, kaki saya juga dua.

Mohon maaf tangan saya hanya dua, Pak dan kaki saya juga hanya dua, Pak. Kalau-pun saya punya ajudan juga hanya berapa orang. Kalau mengelola keamanan, memelihara kamtibmas, menegakkan hukum. Apalagi sampai dengan melindungi, melayani, mengayomi harus kita. Kita polisi.

Lalu, memikirkan potret polisinya agar area publik yang aman.

TRIBUN: Itu program yang pertama ya Pak yaitu area publik yang aman dan nyaman. Pemberantasan begal dan premanisme sepertinya dibutuhkan masyarakat Kota Medan.

KAPOLDA: Betul. Kita sudah melihat dan menghitung dengan pasti, objektif bahwa masyarakat membutuhkan rasa aman atas berbagai peristiwa begal yang terjadi. Dan, memang gelora kami untuk melawan mereka itu dengan cara yang berbeda.

Bahwa kemudian gawatnya Medan dan begal itu sesuatu yang harus diindentifikasi. Artinya sudah menemukan berbagai begal sesuangguhnya.

TRIBUN: Pak Kapolda sudah dapat itu? Jadi ada pelaku di lapangan dan begal sesungguhnya tadi?

KAPOLDA: Ya. saya mengutip Dahlan Iskan bahwa ada kebenaran ilmiah dan kebenaran persepsi. Kebenaran persepsi ini selalu dibangun beriringan dengan dinamika ekonomi. Dan, itulah yang saya katakan premanisme dan begal adalah satu target yang harus diselesaikan. Tanpa harus menngumbar kebrutalan kita.

TRIBUN: Semisal ada perintah Pak Kapolda itu ada begal tembak mati. Mungkin ini yang dimaksud dengan mengumbar kebrutalan ya Pak Kapolda?

KAPOLDA: Ya. Itu yang harus kita kelola, kita sadari bahwa yang kita hadapi nanti bukan hanya begal. Tetapi, ibu-ibu yang memerlukan pertolongan, anak-anak yang memerlukan arahan. Dan, mungkin juga penjahat yang harus segera ditangkap. Dengan kita membawa suatu kondisi kebrutalan tadi tentu akan merusak yang lain.

Nah ini yang kita cegah dan kita ingin membawa satu gelombang baru, satu cara baru bagaimana polisi-polisi yang lebih humanis.

TRIBUN: Tapi, sesungguhnya Pak Kapolda, kepolisian itu sudah dibekali dengan kewenangan untuk mengambil diskresi. Misalnya mengambil tindakan tegas terukur itu.

KAPOLDA: Memang itu secara hukum kita diberikan, kita tahu secara hukum memiliki itu. Tapi kemudian menjadi kelebihan. Tapi saya paham bahwa kita punya alasan hukum untuk mengambil tindakan hukum yang tegas.

Tapi mari kita coba, situasi yang lebih humanis. Model-model polisi humanis ini menjadi idola sebenarnya. Banyak anak-anak dalam film-film yang sangat mengidolakan, menginspirasi anak-anak kita untuk menjadi polisi.

Jadi, polisi humanis ini bisa dilihat sebagai harapan polisi kedepannya semakin dicintai masyarakat. Artinya yang bisa dijual dari polisi bukan kewenangannya tapi veluenya, velue yang jujur.

Selain itu, selama satu pekan di Medan ini, saya ketemu orang, saya mendengar.

Ada yang melapor Pak kalau di Jakarta bisnis itu harus siapkan lima syarat. Tapi kalau berbisnis di Medan harus siapkan 15 syarat.

Artinya, ada 10 syarat tambahan yang bagi si pelapor itu binggung. Biasa di tempat lain tidak pernah mendapatkan seperti ini. Mungkin ini perlu diindentifikasi lagi.

Lalu, ada juga keluhan dari teman-teman videografi di Medan. Bang kami di sini baru menaruk barang saja sudah datang orang minta rokok.

Nanti satu jam kemudian ketika sedang bekerja datang lagi memakai baju lain, minta tambahan uang rokok. Jadi, masalah ini harus kita uraikan.

Kita paham masyarakat memerlukan pekerjaan, memerlukan profesi, memerlukan sumber kehidupan yang pasti. Mari kita kelola ini, saya rasa dengan penetapan UMR yang sudah memadai. Saya rasa bisa dijadikan penggolangan bahwa kemudian kita mesti kelola itu.

Baca juga: Kapolda Sumut Bilang AKBP Rony Sidabutar Jabat Sementara Kapolres Dairi

TRIBUN: Tadi tadi tidak ada service Pak Kapolda, yang meletakkan kamer orang lain lalu dia datang meminta uang di situ.

KAPOLDA: Harus kita selesaikan bersama. Itu tidak sekadar tidak punya pekerjaan dan sebagainya. Itu sesuatu yang harus kita bedah sama-sama. Dan, saya paham untuk membedah itu tidak mudah. Kita harus masuk dengan merasuki alam bawah sadar mereka agar lebih baik.

TRIBUN: Menyadarkan orang orang tidak melalukan praktik-praktik pungli dalam konteks premanisme Pak Kapolda?

KAPOLDA: konteks premanisme itu sebenarnya implementasi dari konsep patron and clien dalam teori patron and clien itukan kita pahami siap patron? Siapa yang menjadi clien? Bagaimana hubungan ini bisa berlangsung? Saya rasa ada yang positif, secara teori patron and clean ini ada satu positif tapi banyak penyimpangan. Kita melihat bahwa yang tidak ngapa-ngapain tapi datang sendiri.

TRIBUN: Padahal tidak pernah memberikan service apapun?

KAPOLDA: Dan itu perlu kita urai sama-sama. Dimana persoalannya dan saya rasa yakin kepolisian ingin menjadi bagian untuk mengurai itu. Maka kita perlu menata, bagaimana peta jalan kita untuk mengurai itu.

(*)