KLUB Liga 2 Masih Banyak Nunggak Gaji Pemain, Akmal Marhali: Jangan Izinkan, Kalau Perlu Degradasi

TRIBUN-MEDAN.com - Jelang kick off Liga 2 2023-2024, sebagian klub masih ada yang nunggak gaji sehingga menjadi sorotan dari pengamat sepak bola, Akmal Marhali.

Akmal Marhali, pengamat sepak bola sekaligus Kordinator Save Our Soccer (SOS) menyoroti masalah jelang bergulirnya Liga 2 2023/2024.

Diketahui jadwal Liga 2 musim ini akan dimulai pada Minggu, 10 September 2023 mendatang.

Namun, terdapat hal yang mengusik ketenangan Akmal Marhali. Yakni tunggakan gaji pemain Liga 2 di musim sebelumnya.

Akmal Marhali menyarankan kepada PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) untuk mengambil tindakan tegas kepada klub yang menyelewengkan hak pemain.

Hal ini tersiar melalui rilis resmi Akmal Marhali yang dipublikasikan melalui WhatsApp pada Senin, 4 September 2023.

Baca juga: MOMEN Lionel Messi Lawan LA FC, Diselamatkan Bodyguard, Selebriti Nonton, Anak Chiellini Foto Bareng

Diketahui terdapat 139 pemain masih mengalami tunggakan gaji dari sembilan klub berbeda di Liga 2 musim lalu.

Klub-klub tersebut ialah PSPS Pekan Baru, Persikab Kabupaten Bandung, PSKC Cimahi, Kalteng Putra, Persiraja Banda Aceh, Gresik Untied, PSMS Medan, PS Semen Padang hingga Persijap Jepara.

Akmal Marhali memberikan angkat bulat total penunggakan gaji ialah mencapai Rp 5.447.594.540,-

Menurut Akmal Marhali seharunya PSSI dan PT LIB merampungkan tunggakan gaji tersebut sebelum Liga 2 musim ini dimulai. 

Jika klub Liga 2 tersebut tidak mampu, maka jalan degradasi dapat menjadi solusi dari masalah tersebut.

Baca juga: PERNYATAAN Francesco Bagnaia Usai Alami Kecelakaan Horor di MotoGP Catalunya 2023

"Bila belum menyelesaikan tunggakan gaji pemain, jangan izinkan klub tersebut ikut berkompetisi," ujar Akmal Marhali melalui rilis WhatsApp grup.

"Kalau perlu didegradasi ke kasta terendah atau bahkan dicoret sebagai anggota PSSI," tegas Akmal Marhali.

Akmal Marhali menyoroti dengan penunggakan gaji bakal membawa dampak baru berupa pengaturan skor.

Hal tersebut yang dapat merusak wajah sepak bola Indonesia di tengah era perbaikan.

"Krisis keuangan klub akan membuka jalan terjadinya match fixing," tegas Akmal Marhali.

"Bermain dengan bandar judi untuk mendapatkan uang. Ini akan merusak moral sepakbola yang mengedepankan sportifitas dan fair play."

Baca juga: HASIL MLS - Inter Miami Lanjutkan Tren Positif Efek Messi, Menang Telak di Kandang Los Angeles

"Jangan sampai Liga 2 jadi lahan basah pengaturan skor."

Adapun saat dikonfirmasi Tribunnews, Akmal Marhali mengaku belum mendapat tanggapan dari PSSI maupun PT LIB terkait keluh kesahnya.

Berikut daftar penunggakan gaji klub Liga 2 musim lalu:

1. PSPS Pekanbaru: Rp 1.591.000.000 untuk 26 pemain

2. Persikab Kabupaten Bandung: Rp 1.313.210.00 untuk 16 pemain

3. PSKC Cimahi: Rp 873 juta untuk 29 pemain

4. Kalteng Putra: Rp 653.500.000 juta untuk 19 pemain

5. Persiraja Banda Aceh: Rp 388 juta untuk 20 pemain

6. Gresik United: Rp 387.633.540 untuk 27 pemain

7. PSMS Medan: Rp 127.500.000 untuk dua pemain

8. Semen Padang: Rp 93.750.000 untuk satu pemain

9. Persijap Jepara: Rp 20 juta untuk satu pemain.

PSMS Medan Bantah Tunggak Gaji

Kabar PSMS Medan menunggak pembayaran gaji dua pemain yang pernah memperkuat klub tersebut di Liga 2 musim 2022/2023 dibantah oleh manajemen tim Ayam Kinantan.

Manajemen PSMS Medan menegaskan, saat Liga 2 musim lalu yang dihentikan karena force majeure (keadaan memaksa) pihaknya sudah mencapai kesepakatan dengan pemain yang ada.

Pengelola PSMS Medan diwakili Direktur Teknik PT Kinantan Medan Indonesia, Andry Mahyar Matondang membantah adanya tunggakan pembayaran gaji pemain. 

"Tidak ada tunggakan terhadap pemain PSMS Medan musim lalu. Saat Liga 2 dihentikan karena force majeure oleh PSSI dan PT Liga (Liga Indonesia Baru atau LIB) kita bertemu dengan pemain dan lewat zoom, sudah disepakati soal penyelesaian gaji pemain," ujar Andry Mahyar, Sabtu (2/9/2023).

Andry Mahyar menyebut, kesepakatan antara manajemen dan pemain terjadi pada saat pembubaran tim PSMS di Liga 2 musim lalu. 

Pada saat rapat kesepakatan, pihaknya sudah menyampaikan di hadapan pemain, suporter yang hadir dan pelatih Putu Gede, terkait hal yang menjadi tawaran PSMS Medan.

Diakui Andry saat itu, dua pemain tersebut tidak berkomentar.

"Semua pemain sepakat untuk tidak meminta PSMS membayarkan full gajinya. Sampai bulan itu lalu diberikan kompensasi dan tiket pulang bagi yang sudah datang. Yang dua ini nggak mau, maunya sampai selesai. Tapi anehnya, pada saat rapat mereka tidak mengajukan itu, tapi setelahnya. Intinya mereka tidak sampaikan keberatan di dalam rapat, jadi saat sudah disepakati, ternyata mereka berbeda maunya," papar Andry Mahyar.

Kata Andry, dua pemain yang bersangkutan malah memperkarakan hal itu dan saat ini ditangani National Dispute Resolution Chamber (NDRC) atau badan penyelesaian sengketa nasional.

Tuntutannya, PSMS Medan harus membayarkan gaji dua pemain itu hingga akhir masa kontrak.

"Ada dua mantan pemain yang menuntut berbeda, dan saat ini perkaranya masih di NDRC dan maaf, yang mereka minta itu tidak sampai Rp 100 juta, bukan di atas Rp100 juta," ucapnya. 

Menurutnya, tuntutan mantan pemain yang saat ini ditangani NDRC itu merupakan suatu hal yang irasional.

Alasannya, pemain tersebut masih meminta pembayaran gaji hingga kontrak usai pada saat force majeure yang membuat Liga 2 dihentikan. 

"Mereka minta gaji diselesaikan sampai akhir musim, kan irasional, kemudian PSMS harus membayar mereka saat liga dihentikan karena force majeure," jelasnya.

"Kecuali PSMS terhenti di tengah jalan, masih ada sisa kontrak, itu wajib dibayarkan. Apalagi saat itu kita salah satu tim yang meminta Liga 2 dilanjutkan dan tentunya kita bertanggung jawab atas hal itu, tetapi ini kan Liga 2 dihentikan. Kecuali kalau misalnya langkah kita terhenti di Liga 2, mereka (pemain) tidak mau renegosiasi kontrak, kita harus selesaikan seluruh gajinya," jelas Andry Mahyar lagi.

Yang menarik kata Andry Mahyar, satu dari dua pemain yang menuntut gaji hingga akhir musim langsung memperkuat klub Liga 1 pasca Liga 2 dihentikan.

Menurutnya, hal itu membuat pemain tersebut tidak mendapatkan haknya lagi di PSMS.

"Salah satu pemain yang menuntut itu sudah langsung main di klub Liga 1, secara statuta pemain itu tidak mendapatkan haknya lagi," kata dia.

Andry Mahyar menegaskan, jika nanti keputusan NDRC dinilai merugikan manajemen PSMS Medan, pihaknya akan melakukan upaya hukum.

"Jadi kalau keputusan NDRC nanti merugikan kita, akan ada upaya hukum dari manajemen PSMS Medan," pungkasnya.

(Tribun-Medan.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com