Jadi Sorotan Menpora Dito Ariotedjo, Gaji Pemain PSMS Medan Nunggak, di Mana Duduk Perkaranya

TRIBUN-MEDAN.com - Jelang bergulirnya Liga 2 yang dijadwalkan mulai 10 September mendatang, Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) justru mengumumkan data klub-klub Liga 2 yang masih ada tunggakan gaji pemain di musim sebelumnya.

Setidaknya ada sembilan klub yang diumumkan APPI masih menunggak gaji pemain, yakni Gresik United, Persijap Jepara, Kalteng Putra, PSMS Medan, PSPS Riau, Persiraja, Semen Padang, Persikab Bandung dan PSKC Cimahi.

Total ada 138 pemain yang gajinya belum dibayarkan dengan jumlah keseluruhan Rp 5,447,593,540 (Lima milyar, empat ratus empat puluh tujuh juta, lima ratus sembilan puluh tiga ribu, lima ratus empat puluh rupiah).

Kondisi tersebut pun turut disorot Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo.

Dito mengatakan dalam situasi ini harus dilihat jalan tengahnya, terlebih diirnya yang juga eks Chairman klub RANS Nusantara FC sangat paham dengan kondisi klub.

“Kalau keuangan klub, kami tidak punya kewenangan untuk mendorong,” kata Menpora Dito di Kemenpora, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

“Tapi memang terkait expenses tim karena saya juga pemilik klub, saya merasakan betul kalau liga tidak main atau bagaimana, masalah keuangan harus jadi perhatian,” lanjut Menpora.

“Mungkin coba kami formulasikan dan kami lihat potensi apa yang bisa dilakukan karena kasihan juga. Kasian klubnya, atau ofisial dan atletnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menpora Dito mengatakan meski ada kondisi seperti ini, ia menganjurkan agar Liga 2 tetap berjalan sesuai jadwal.

“Kami akan lihat dulu plus-minusnya. Secara prinsip klub, liga itu lebih baik jalan karena kalau tidak, bakar duitnya pusing juga. Dulu kami pernah merasakan,” pungkasnya.

Di mana Duduk Perkaranya 

Pengamat Sepak Bola Sumut, Indra Efendy Rangkuti sangat menyayangkan permasalahan yang melibatkan PSMS Medan dengan mantan pemainnya itu.

Pasalnya, permasalahan ini muncul ketika kompetisi Liga 2 akan segera di gulir. 

Baca juga: DAFTAR 9 Klub Sepakbola Indonesia yang Menunggak Gaji Pemain Jelang Liga 2, Termasuk PSMS Medan

"Namun di sini yang saya sayangkan, kenapa dua pemain itu tidak komplain waktu selesainya kompetisi kemarin atau kontrak mereka. Dan APPI juga menurut saya ketika mereka mendapatkan laporan, maka kroscek dulu ke klub asal, di mana duduk perkaranya," ungkap Indra Rangkuti kepada Tribun Medan, Senin (4/9/2023). 

Indra mengatakan permasalahan antara Manajemen PSMS Medan dengan mantan pemainnya itu, harus secepatnya diselesaikan oleh kedua belah pihak sebelum digulirnya kompetisi Liga 2 2023-2024 mendatang. 

Penyelesaian permasalahan itu pun harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan saat penandatanganan kontrak diawal. 

"Itu dikembalikan kepada apa isi kesepakatan Manajemen dengan seluruh pemain. Jadi artinya, apa isi kesepakatan yang telah disepakati bersama antara Manajemen PSMS dan pemain ketika kompetisi dihentikan pasca kerusuhan stadion Kanjuruhan," Ucapnya.

Baca juga: Manajemen PSMS Medan Bantah Menunggak Gaji Pemain, Begini Penjelasan Andry Mahyar

"Segera harus duduk bersama antara Manajemen dengan pemain dan jika masih ada sengketa maka selesaikan aja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan atau regulasi PT LIB, bagaimana hubungan antara pemain dengan klub ketika kompetisi dihentikan akibat Force Major,"tambahnya.

"Jika memang kesepakatan waktu itu adalah memang pembayaran kontrak tidak penuh, yaudah berarti harus disepakati pemain juga. Tapi kalau ada klausul yang lain, maka harus diselesaikan juga, " Lanjutnya. 

Namun, Kata Indra, PSMS Medan juga memiliki hak untuk melanjutkan permasalahan tersebut ke jalur hukum, jika mereka merasa di rugikan. 

Agar kedepannya, permasalahan serupa tidak terulang kembali, yang dapat merugikan klub. 

Baca juga: KLUB Liga 2 Masih Banyak Nunggak Gaji Pemain, Akmal Marhali: Jangan Izinkan, Kalau Perlu Degradasi

"Nah bagi PSMS sendiri jika perkataan pemain itu tidak benar. Yaudah, saya kira perlu juga diberikan tuntutan, agar pemain juga tidak asal bicara," Pesannya. 

Sementara itu, Pengelola PSMS Medan diwakili Direktur Teknik PT Kinantan Medan Indonesia, Andry Mahyar menegaskan, jika nanti keputusan NDRC dinilai merugikan manajemen PSMS Medan, pihaknya akan melakukan upaya hukum.

"Jadi kalau keputusan NDRC nanti merugikan kita, akan ada upaya hukum dari manajemen PSMS Medan," Ucapnya kepada Tribun Medan beberapa waktu lalu. 

(Cr29/tribun-medan.com/Tribunnews.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter