Bawaslu Sumut Petakan Daerah dengan Kerawanan Pemilu Tertinggi, Labura dan Medan Peringkat Teratas

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatra Utara memetakan daerah di Sumut dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi.

Adapun Kota Medan dan Kabupaten Labuhan Batu Utara berada di tingkat teratas dengan nilai 91,53 dan 86,02 dalam dimensi penyelenggara pemilu.

Ketua Bawaslu Sumut, Aswin Diapari Lubis mengatakan, IKP tersebut dibagi ke dalam empat dimensi, yakni dimensi sosial politik, dimensi penyelenggara pemilu, dimensi partisipasi dan dimensi kontestasi.

Baca juga: Pensiun Dini, Antony Sinaga yang Pernah Dinonjobkan Edy Rahmayadi Ingin Maju Jadi Calon Gubernur

Baca juga: Tawa Girang Wanita hingga Peluk Erat Petugas Damkar yang Selamatkan Nyawanya dari Musibah Banjir

Baca juga: Ketua DPC PDIP Medan Digeruduk Kader Banteng lantaran Dinilai Tak Jalankan Instruksi Partai

"Indeks Kerawanan Pemilu itu sudah kita petakan ya. Di sekitar daerah Nias, Nias Selatan masuk kategori titik rawan, kemudian Tapanuli Tengah, Sibolga. Itu kerawanan dari segi sosial politik, bisa memicu gesekan-gesekan yang cukup tinggi," ujar Aswin saat diwawancarai, Rabu (13/9/2023).

Berdasarkan data Bawaslu Sumut, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam dimensi sosial politik terdapat dua daerah dengan kategori tinggi yakni Kabupaten Nias Selatan dengan skor 85,19, disusul Kabupaten Labura dengan skor 69,78.

Kemudian dalam dimensi penyelenggara pemilu, ada tiga daerah dengan kategori tinggi yakni Kabuten Labura dengan skor 91,53, disusul Kota Medan dengan skor 86,02, serta Kabupaten Langkat dengan skor 76,92.

Selanjutnya dalam dimensi kontestasi, daerah dengan kategori tinggi yakni Kabupaten Labura dengan skor 90,66, dan Kabupaten Simalungun dengan skor 54,50.

Terakhir dalam dimensi partisipasi, dua daerah yang masuk kategori tinggi yakni Sibolga dengan skor 39,23 dan Tapanuli Utara dengan skor 39,23.

Dikatakan Aswin, dimensi tersebut juga dibagi lagi dalam beberapa tingkatan yakni kategori tinggi, sedang dan rendah.

"Kemudian menyangkut money politik itu lain lagi daerahnya. Jadi itu memiliki tingkatan-tingkatan masing-masing yang mencerminkan seberapa besar resiko terjadinya pelanggaran pemilu di daerah tersebut," ucapnya.

Aswi menuturkan, dari sisi pengawasan Bawaslu Sumut berupaya melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Hal ini, kata dia, lantaran masih terbatasnya jumlah tenaga pengawas yang tersebar di daerah-daerah.

"Karena kalau hanya mengandalkan komisioner Bawaslu dan staf -staf pengawas mungkin tidak akan mampu mengawasinya," ucapnya.

Dikatakannya, Bawaslu Sumut saat ini juga tengah melakukan pelatihan untuk masyarakat agar dapat aktif melakukan pengawasan pemilu.

"Segala bentuk kecurangan, segala macam, di sini lah Bawaslu berpartisipasi aktif mengajak, mendidik, melatih masyarakat untuk ikut aktif melakukan pengawasan terhadap Pemilu. Di dalam setiap tahapan apakah masyarakat membuat laporan sesuai ketentuan kepada setiap tingkat Bawaslu," katanya.

Ia berharap seluruh pihak dapat membantu mensukseskan pelaksanaan Pemilu dan meminimalisir terjadinya pelanggaran.

"Kami mengharapkan seluruh stakeholder bisa bersinergi menyukseskan Pemilu dan semua hal yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu dapat dihindari," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter