Pakar Hukum Tata Negara Sumut Sebut Jokowi Ingin Langgengkan Kekuasaan Lewat Gibran Rakabuming

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Pakar Hukum Tata Negara Universitas HKBP Nommensen Medan, Januari Sihotang menilai Presiden Joko Widodo ingin mempertahankan legasi dengan merestui putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka dipinang menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Hal itu semakin dikuatkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usai calon presiden dan wakil presiden yang menjadi "karpet merah" bagi Gibran maju sebagai cawapres.

Januari menilai, keinginan Jokowi tersebut telah didesain jauh-jauh hari. Salah satunya dengan memunculkan wacana Jokowi memimpin tiga periode.

"Bahwa ini semua mengonfirmasi sebagai grand desain melanggengkan kekuasaan dan oligarki Jokowi. Setidaknya ada beberapa catatan seperti upaya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Namun karena kedua cara ini dianggap terlalu berisiko maka upaya tersebut tidak dilanjutkan," kata Januari kepada tribunmedan.com, Senin (23/10/2023).

Januari menyebut, wacana penundaan pemilu dan wacana memperpanjang jabatan presiden sebelumnya dicetuskan oleh beberapa petinggi negara.

Setelah gagal karena besarnya penolakan publik, Jokowi lalu menggunakan tangan lain untuk tetap bisa menentukan kebijakan negara ke depan.

"Tapi wacana gagal dengan wacana penundaan pemilu dan masa jabatan 3 periode, upaya pelanggengan kekuasaan tersebut dilakukan dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2-23. Putusan ini patut diduga sebagai jalan tol untuk memuluskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil Presiden. Hal ini bisa dilihat dengan berbagai kontroversi di dalamnya. Memang Gibran bukan Jokowi, namun pengaruh Jokowi tidak bisa dinafikan terhadap Gibran," kata Januari.

Politik dinasti yang dibangun oleh Jokowi pun banyak membuat kecewa masyarakat. Apalagi selama ini Jokowi dipandang sebagai sosok yang berhasil memimpin Indonesia.

Termasuk Januari, sebagai seorang akademisi, dia menilai putusan MK yang memasukkan frasa sedang/pernah menjabat sebagai kepala daerah sebagai persyaratan calon presiden sebagai putusan politik.

"Jujur, sebagai akademisi hukum tata negara, saya sangat kecewa dan tidak menduga akhir masa jabatan Jokowi seburuk ini, terutama ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang kontroversial itu," kata Januari.

Dengan kondisi saat ini, tuduhan politik dinasti keluarga Jokowi pun semakin nyata. Jokowi telah melanggengkan dinasti politik lewat tangan orang lain.

Meski begitu, Januari berharap sebagai presiden Jokowi dapat bersikap netral dalam pemilihan umum nanti.

"Dengan berbagai kondisi tersebut, sebenarnya sudah tidak ada lagi saran untuk Jokowi. Semuanya sudah terlanjur terjadi. Tuduhan politik dinasti tidak dapat terhindarkan, karena itu adalah fakta saat ini walau Jokowi menggunakan tangan lain untuk melanggengkan politik dinasti tersebut. Namun, sebagai seorang warga negara, saya hanya berharap, Jokowi dapat netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024," ujarnya.

(cr17/tribun-medan.com)