Rekam Jejak Mentan Amran Sulaiman, Gagal Swasembada Beras hingga Pernah Bersitegang dengan Mendag

"Saat ini pun beberapa komoditas seperti jagung membutuhkan dukungan ketersediaan dari pupuk bersubsidi dalam jumlah yang besar," ungkap Bhima.

Impor beras di dua periode Jokowi

Untuk diketahui saja, kebijakan impor beras sudah berulangkali dilakukan di era pemerintahan Presiden Jokowi.

Misalnya pada tahun 2015 atau awal periode pertamanya, pemerintah mengimpor 861 ribu ton beras.

Pada tahun 2016, angka impor beras naik signifikan menjadi 1,28 juta ton.

Angka impor beras sempat turun di tahun 2017 menjadi 300 ribu ton, tapi kemudian kembali melonjak pada 2019 saat pemerintah memutuskan mendatangkan beras impor sebanyak 2,25 juta ton.

Berlanjut di periode kedua, pemerintah membuka keran impor beras sebanyak 444 ribu ton pada 2019, tahun 2020 sebanyak 356 ribu ton, tahun 2021 sebanyak 407 ribu ton, tahun 2022 sebanyak 301 ribu ton.

Meski begitu, beras yang diimpor sepanjang 2019-2022 adalah beras kategori khusus.

Perum Bulog mencatat, untuk realisasi impor beras tahun ini yang sudah masuk wilayah Indonesia hingga 22 September 2023 adalah sebanyak 1,02 juta ton.

Sementara itu, kontrak atas 1,85 juta ton beras impor juga sudah selesai dilakukan.

Merujuk pada pernyataan Dirut Perum Bulog Budi Waseso, Pemerintahan Presiden Jokowi juga berencana untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun 2024.

Pernah Bersitegang dengan Mendag

Pada 2016, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, sempat berselisih paham dengan Thomas Lembong yang saat itu menjabat Menteri Perdagangan terkait impor beras dan data produksi.

Andi menyampaikan, selama setahun kepemimpinannya Indonesia tidak lagi melakukan impor beras karena stoknya melimpah ruah.

Namun, pernyataan sebaliknya justru diragukan oleh Thomas Lembong.

Thomas mengatakan, pemerintah masih melakukan negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.

Alasannya, produksi beras nasional sangat rawan sehingga bisa memicu kenaikan harga.