Rekam Jejak Mentan Amran Sulaiman, Gagal Swasembada Beras hingga Pernah Bersitegang dengan Mendag

Keduanya kerapkali meninggikan ego dan menganggap data pangan dari masing-masing kementerian yang dipimpinnya paling benar.

Padahal, kedua menteri tersebut seharusnya saling bersinergi.

Polemik data berlanjut

Enggartiasto Lukita lalu datang menggantikan posisi Thomas Lembong yang terkena reshuffle pada 2016 atau masih di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi.

Polemik data produksi beras ini rupanya belum mereda. Enggartiasto sendiri merupakan menteri dari perwakilan Partai Nasdem yang berjasa besar memenangkan Jokowi di Pilpres 2014.

Menjabat di sisa periode pertama Jokowi, Enggartiasto sempat mengeluarkan beberapa pernyataan dan juga kebijakan kontroversial.

Sama seperti pendahulunya, Thomas Lembong, Enggartiasto sempat berrseteru dengan Kementerian Pertanian dan Bulog.

Ini karena ia menyebut stok beras nasional kurang dan perlu impor, hal yang selalu bertentangan dengan klaim Kementan yang menyebut panen beras petani lokal melimpah.

Pengamat Sayangkan Amran Kembali Jadi Mentan Gantikan SYL

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyayangkan pemilihan Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Sebab, menurut Bhima, Amran yang pernah menjabat sebelumnya sebagai Menteri Pertanian di tahun 2014-2015 era Kabinet Kerja yang juga dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), kinerjanya dinilai kurang memuaskan.

"Pemilihan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman sangat disayangkan. Selama Amran menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2014-2019 terdapat banyak permasalahan yang sulit dilupakan," ujar Bhima dalam keterangan resmi, Rabu (25/10/2023).

Bhima mengatakan, selain masalah impor beras, terjadi lonjakan impor gula sejak Amran menjabat Menteri Pertanian di era pemerintahan Jokowi yang pertama itu.

Pada saat itu, impor gula menyentuh 4,6 juta ton dengan nilai mencapai 1,7 juta dollar AS.

"Ini bukan angka yang kecil. Apakah ada perubahan gaya Menteri Pertanian soal pengendalian impor gula? Ini masih dipertanyakan," kata Bhima.

Selain itu, persoalan data juga dinilai sangat buruk. Menurut dia, ada ego untuk memiliki data produksi pertanian masing-masing, jadi tidak akur antar kementerian dan BPS.

Bhima pun memaparkan, ada berbagai tugas dan tantangan Amran yang harus bisa dia selesaikan di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pertama adalah masalah pupuk yang harus segera diselesaikan karena bulan Februari-Juni 2024 terjadi panen raya padi di berbagai daerah sentra produsen.

"Saat ini pun beberapa komoditas seperti jagung membutuhkan dukungan ketersediaan dari pupuk bersubsidi dalam jumlah yang besar," ungkap Bhima.

Kedua adalah memastikan pemberantasan korupsi di semua lini Kementerian Pertanian.

Korupsi membuat bantuan pertanian tidak efektif, kurang tepat sasaran dan jelas merugikan petani sekaligus APBN.

"Jangan ulangi kesalahan Menteri Pertanian sebelumnya yang terjerat korupsi. Mentan harus bisa mengaktifkan whistle blower system untuk membongkar sisa-sisa korupsi di internal," tegas Bhima.

Bhima juga meminta agar Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sebagai koordinator utama masalah pangan tegas terhadap Menteri yang tidak memiliki kinerja yang baik dalam mengendalikan hulu pertanian.

"Jangan segan untuk menegur, bahkan melaporkan ke Presiden apabila ada Menteri yang setengah hati dalam mendorong produksi pertanian," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian (Mentan) di Istana Negara, Jakarta, hari ini.

Usai pembacaan Keppres tersebut Presiden Jokowi memimpin pembacaan sumpah jabatan yang ditirukan oleh Amran.

Pelantikan tersebut Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 101/P Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik baiknya dengan penuh rasa tangung jawab," demikian kata Amran mengucapkan bunyi sumpah jabatan tersebut.

(*/TRIBUN-MEDAN.com)